DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penambahan jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BUPATI MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU, Menimbang : a. bahwa untuk mengesahkan penambahan penyertaan modal 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU dan BUPATI MAMUJU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU PADA PT. PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mamuju. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
3.Bupati adalah Bupati Mamuju.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju.
5.Investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang untuk investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
6.Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah Penambahan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pengembangan usaha badan usaha milik daerah.
7.Investasi langsung adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha.
8.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau dewan pengawas.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).
(2)Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dana yang berasal dari:
1. a.atribusi cadangan umum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp.12.867.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah); dan
2. b.APBD sebesar Rp.22.133.000.000,00 (dua puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta rupiah) dianggarkan secara bertahap dalam APBD Kabupaten Mamuju terhitung mulai Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2030.
(3)Dalam hal Penambahan Penyertaan Modal Daerah tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Penyertaan Modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya penyertaan modal yang telah ditetapkan. 4 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 17 Desember 2024 BUPATI MAMUJU, cap/ttd SITTI SUTINAH SUHARDI Diundangkan di Mamuju pada tanggal 17 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, cap/ttd SUAIB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 29 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT I. PENJELASAN UMUM Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diharapkan menjadi tambahan sumber Pendapatan Daerah melalui penerimaan Deviden setiap tahun. Dalam penyelenggaraan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah 7 (tujuh) kali melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dimana Penyertaan Modal pertama kali diserahkan pada Tahun 2005 dan terakhir pada Tahun 2018. Penyertaan modal ini semuanya dalam bentuk kas (uang) sementara pada Tahun 2020 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mamuju bertambah sebesar Rp12.867.000.000,00. Dalam bentuk Non Kas atau bersumber dari Atribusi Dana Cadangan Umum PT.Bank Sulselbar menjadi modal disetor berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa sesuai Akte Notaris Mustahar,S.H.,M.Kn Nomor 2 Tanggal 2 Desember 2020 Penambahan Non Kas ini belum disahkan dengan Peraturan Daerah. Dengan adanya penambahan penyertaan modal maka diharapkan pula adanya peningkatan Deviden sebagai penerimaan pendapatan asli daerah yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 6

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Penambahan penyertaan modal berasal dari atribusi cadangan umum menjadi modal yang disetor secara proporsional. Hurug b 6 Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 4

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019