DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPT, staf ahli, dan jabatan Perangkat Daerah Kabupaten.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
2.Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara merupakan unsur Staf;
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
9.Bidang adalah bidang pada Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas Daerah;
e.Badan Daerah; dan
f.Kecamatan.

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Perangkat Daerah Tipe A.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Perangkat Daerah Tipe C.

Pasal 6

Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Perangkat Daerah tipe A.

Pasal 7

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :

1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B;
2.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B;
5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe A;
6.Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A;
7.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B;
8.Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
9.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B;
13.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B ;
14.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan Dinas Tipe B;
15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe B;
16.Dinas Penanaman Modal/PTSP merupakan Dinas Tipe A;
17.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe B;
18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe A;
19.Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A; dan
20.Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B.

Pasal 8

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri terdiri dari :

1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Tipe A;
2.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe B;
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe B; dan
4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe B.

Pasal 9

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:

1.Kecamatan Pasangkayu, Tipe A;
2.Kecamatan Baras, Tipe B;
3.Kecamatan Tikke Raya, Tipe B;
4.Kecamatan Pedongga, Tipe B;
5.Kecamatan Lariang, Tipe B;
6.Kecamatan Bulutaba, Tipe B;
7.Kecamatan Bambaira, Tipe B;
8.Kecamatan Sarudu, Tipe B;
9.Kecamatan Dapurang, Tipe B;
10.Kecamatan Bambalamotu, Tipe B;
11.Kecamatan Sarjo, Tipe B; dan
12.Kecamatan Duripoku, Tipe B.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, bagan, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 11

(1)Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan;
(3)Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas/Badan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023