DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Perubahan pada Pasal 7 tentang Dinas Daerah dan Pasal 8 tentang Badan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu SALINAN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Badan Daerah sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-UndangNomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 153) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 190);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 193); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 190) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

a.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B;
b.Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B;
c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
d.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B;
e.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe B;
f.Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A;
g.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B;
h.Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
i.Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
l.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B;
m.Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
n.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan Dinas Tipe B;
o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe B;
p.Dinas Penanaman Modal/PTSP merupakan Dinas Tipe A;
q.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe B;
r.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe A;
s.Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A;
t.Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B; dan
u.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Dinas Tipe C.
1. 2.Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Tipe A;
2.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe B;
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe B;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B; dan
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu. Paraf Koordinasi Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 10 Januari 2023eptember 2020 BUPATI PASANGKAYU, ttd YAUMIL AMBO DJIWA No. Jabatan Paraf
1.Sekretaris Daerah
2.Asisten Pemerintahan dan Kesra
3.Kepala PD Pengusul
4.Kepala Bagian Hukum
5.Perancnag Peraturan Per-UU Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 10 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, ttd RACHMAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2023 NOMOR 1 BARAT : ( … ) / ( … )

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasangkayu Nomor 8 Tahun 2025