Bad an Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan tipe A;
2.Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe B;
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe B;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B; dan
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A.
Pasal ll Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 1 (sebelas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu. Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal, 19 Desember 2025 BUPATIPASANGKAYU, Ttd YAUMIL AMBO DJIWA Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 19 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, Ttd MUH. ZAIN MACHMOED LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANOKAYU TAHUN 2025 NOMOR 8 . M . H . ina Tk.l N/b �i:f911 l 5 200804 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA I. UMUM Bahwa dalam rangka melaksanakan keten tuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Uta.ra Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Bahwa dalam rangka menindak.lanjuti Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sadan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan lnovasi Daerah (BRIDA) dibentuk oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset clan lnovasi Nasional (BRlN), maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu ditinjau kembali. Bahwa penataan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam Peraturan Daerah telah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga diharapkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu adalah Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja dan kondisi riil Daerah serta sesuai dengan prinsip penataan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 2 1 7