Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Nomor 4 Tahun 2016
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Tuntutan Perbendaharaan
Tuntutan Perbendaharaan
( RUPATI MANOKWARI, TUNTUTAN PERBENDAHARMN DAN TUNTUTAN CANT! RUGI KEUANGAN DAERAH J.)~:NGAN RAHMATTUHANYANG MARA ESA TENTANG PERATURAN DAEAAH KAlIUPATEN MANOKWARI NOMOR4 'rABUN 2016 BUPATI MANOKWA1~1 PROVINSI PAPUA BAMT Mengingat Menimbang S. Undang-Undang Nomor 21 Tshun 2001 tenrang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun QOOl Nomor 135. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 ten tang Penetapan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Talrun 2001 tentang Otonomi Khusus bag! Provinsi Papua menjadi Undang-Undang [Lcmbaran Nf'.gara Republik Indonesia Tahu.n 2008 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
Ll .Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20lJ tentang Pembenrukan Pcraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tnhun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negam Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 1"2.Peratllran Pernerintah Nomor 58 Tabun 2005 tenrang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernharan N<'.gara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Ncgara RepubJik Indonesia Nomor 4578); 13.Undang-Undang NOIDor 23 Tabun 2014 terrtang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia rabun 2014 Nomor 224, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah (Lcmbaran Ncgara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14.Peratut"sn Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tamhahan Lembsran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Hi. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (I~mhar;ln Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lernbaran Ncgara Republik BUPATIMANOKWARI
MEMUTUSKAN; Menetapkan : f>ERA.TURANDARRAH l'ENTANG TUNTUTAN PERBENDAHAR.AA f:)A.,"I TUNi'UTAN UANTI J rw::.kil,:,nR;:,kYAT.n uratberharg~ atau barang daerah; 16, Kas Umum DaclM adruah tempnt menyimpnn uang d""mh yang dil:entukan ol"h Kepala. Oael-.ah untuk menamptmg seluruh pcncrimaan dacTah clan mcmba.YM sduruh pengeJuaran dael'ah pada BruUcyang ditetapkan: 17, ·Pegawai adalah mcr.cka yang setelah memenuhi syarnt·syarat y~Ulg ditentukan ll<ll<UIl pcratunul pel1~nclallg-undallgall yang -bcrlaku, difmgkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi t:ugas n('.g~ralainnya yang .ditetapkan bertlillSarkml sualu peraturan perundang-undnngan; BAH I KETENTUAN UMUM Pasalt
27_ Banding adalah upaya Bendahara dan/ atau Pcgawai Ncgcri bukan bendahara dan pejabar lainnya, dan atau pihak manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkuran tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan TPKN;
1) Bendahara yang rnelakukun perbuutan melunggar hukum ciani atau melalaikan kewaiibannya: a] Tidak melukukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang atau barang; b) Tidak membuut perranggungjawaban keuangan utau pengurusan barang; c) Menerima dan menyimpan uang palsu; d) Pcnyelewengan dan penggelapan; e) Pertanggungjawaban atas Iaporan yang tidak sesuai dengan kenyataan; I) Penyalahgunaan wewenang ataujabatan; g) Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungiawabnya; h) Perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan Daerah. 2) Pegawai bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang melakukan perbuatan: a) Korupsi, Kolusi, dan Nepotismc: b) Penyalahgunaan wewenang dan jabatan; c) Pencurian dan penipuan: d) Merusakdan menghilangkan barang Daerah; c) Meninggalkantugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; .I) Meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan;dan g) Pcrbuatan-perbuatan Iairmya yang.merugikan Daerah. BAB 1II S()BYEK DAN OBYEK Pa.sal3 Ruang Lingkup Tara Cara Ganti Kerugian Daerah rncliputi:
BAB 11 RUANO ).,INGKUP tentang pemberian kesemparan 'kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Negara/Daerah:
3) Pihak manapun, melakukan perbuatan: a) Tidak mencpati janji terhadap kontrak [wanprestasi]: b.) Penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; c) Penipuan.dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah. 4) Dirinjau daripcnycbabnya, karena: a) Kesengajaan: b) KelalaiAn; c) Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; d) Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap, 5) Ditinjau dan waktu, yaitu untuk mengetahui apakah Kerugian Negara/Dacrah itu masih bisa dituntut atnu tidak; 6) Ditinjau dan tcmpat kejadian, yaitu Kerugian Daerah yang teriadi pada Satuan Kerja Perungkat Dueruh, BUMDdan tempat lainnya, (J) Apabila proses Tuntutan Perbcndaharaan belum dapat dilaksanakan karena Bendahara rneninggal duma tanpa ahli waris yaClgdiketahui, arau ada ahli warts tetapi tidak dapat diminta pertanggungiawabannya, atau bendahara melarikan di ri dan tidak diketahui alamatnya, Bupati merninta ke APK-RT unruk menerbitkan Surat Kcputusan Pcncatatan.
Pencatatan Pasa) 10
BABV PEl'll'ELESAIAN KERUGfAN NEGARA/DAERAH Bagi,)n Kesatu Penyelesaian Tuntutan Pcrbcndaharaan Pasal S Setelah diketahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka Aparat Pengawas Fungsional dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dacrah dapat. melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi kcrugian daerah. Pemeriksaan tcrhadnp pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada kenyataan sobonarnyadanjumlah korugiandacrah yang pasti. Bagian ketiga Pemeriksaan
(:2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mclaporkan dalam jangka -waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban dan dapat.dikcnakan tindekan hukuman disiplin. .
II. surat Kuasa pemotongan gaji dan atau pcnghasilan; dan
Paragraf 1 Upaya Darnai Pas",1 11 Pcnyclcsaian 'Iurrtutan Ganti Rug! dilaksanakan dcngan upaya:
B<lgian kedna ,. Penyclcsaian Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Bukan Bendahara,Pejabat lainnya atau Pihak Manapun
A.. Identitas pelaku;
c, Sebab-sebab serta alasan penunrutan dilakukan: dan
Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi scbagai akibat pcrbuatan mclanggar hukum atau ruelalaikan kewajiban vang dipersalahkan kepadanya danj'atau tidak menjalankan kewajibannya sebagairnana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serra ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbungan, Pasal 14
BABV! KADALUWARSA Pasal 18 i1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ada ahli waris, atau .ada ahli waris tetapi tidak dapat 'diminta pertanggungjawabannya, Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan setelah rnendapat pertimbangan Majel.is.
Pencaratan PasaJ 17 [empaf] dan roda 2 (dua), berdasarkan nilai taksiran (taksasi] harga benda dengan cara tunal atau angsuran paling lama 2 [dual tahun apabila disertai dengan jaminan barang yang nitainyacukup.
Pas,'lJ 22 BABX MAJELIS PERTIMBANGAi'l' Majclis Pcrtimbangan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi mcnyampaikan laporan porkcmbangan pcnyelesaian Kerugian Daerah sctiap triwulan dan tahunan kepada Supan dan DPRD, Pasa121 I3AI3IX PELAPORAN Pasa120 (I) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah rnaupun hasil penjualan barangjaminan harus melalui Kas Daerah,
RAR VHf PJ:o,;NY1';']'0KAN
Pa;;ai'19 BAB vn PF;NGHAPUSAN DAN f'~;NGH~·N'l'll\N
BAB XI! KETENTUAN LAIN-LAIN Apabila Bupati menerima laporan tentang 'keruglan daerah dari pejabat Inspektorat Kabupaten Manokwari dan oleh Majelis Pertimbangan dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya kerugian daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada bendahara, 'pegawai bukan bendahara atau pejabat Jainnya sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku, Pasal 23 BAR XI SANKSI
a, Mcngumpulkarr, mcnatausahakan, menganaliais serta mengevaluasi k"SU5 Tuntutan Perbendaharaan- Tuntutan Ganti Rugi vang diterima;
(3/2016).. SIMSON D WANSIBA PENATA Tk.l(Ill/d) NIP. 197003162003121 006 Diundangkan ill Manokwari pad" hU1GG'\]28 Maret 2016 SEKRfITARTS DAF.RAH KAFlUPATBN MANOKWARI CAP/'ITD F.M LALRNOH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARl TAHUN 2016 NOMOR 4. Salinan sesuai dengan Aslinya AN. SEKRETI\RIS DAERAH KABLl'ATEN MANOKWARI KEPI\LA BAGIA."'4HUKUM DAN HAM Diterapkan di Manokwari pada ~ggaJ :.18Maret 2016 RUPA1'I MANOKWARl, CAP/'ITf) OF.MAS PAULUAS MANDACAN Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Pcraturan Dacrah in; dengan penempat.annya dalam Lemharan Oaerah Kabupatcn Manokwari.
BABXIV KETRNTUANPBNUTUP Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyclcsaian sebelum berlakunya peraturan daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang herlaku. Pass] 25 BABXITI KETENTUAN PERALH!A]'\
Keuangan NegarajDaerah yang dikelola, dapat berkurang apabil» penggunaan barang negarajdaerah tersebut tidak didasarkan pada ketentuan pcraturan perundang-undangan, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya mcnjadikan subyek dalam kerugian negaraj'daerah, kerugian tcrscbur dapat discbabkun kart ..'lJ.(l adunya kelalaian dan perbuatan mclawan hukum dati subyek kerugian negara/ daerah, unluk penyelesaiannya Lelah diatur dengan Peraturan Daerah ini. Sejruan dengan hal rorscbut diaraa, eteknvitas dan daya bcrlaku Peraturan Daeruh dimaksud, belum dirasakan oleh Pomerintah Kabupaten Manokwari dalum hal ini mengembalikan kerugian dacrah, dalam pcrkcmbangan pcrundang-undangan, terdapat aturan baru 'yAng harus di implernentasikan daerah dawn Peraruran Daerah mengonat kenJgiAn lillel'""h, aturan-aturan tersebut anrara tain :
2, Undang-undang NOll101' 15 Tahuu 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Kcuangan Negara [l..ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3, Peraturan Pernerintah Republik Indonesia NOIUM 58 'rabun :2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembllOANegura Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4, Pcraturan Pcmcrintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tenrang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200() Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4(09); 5, Pcraturan Mcntcri Dalarn Nogcri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdornan Pengelolaan Keuangan Daeruh scbagairnana telah diubah deengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tcntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman Pcngclolaan Keuangan Daerah. 6, Peraturan Badon Pcmeriksa Keuangan Nornor 3 Tahun 2007 ten tang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara. Peraturan tersebut di 'ItOS, harus diakomodir dalam suatu Peraturan daerah tentang tata cara ganti kerugian daerah sehingga apabila 'kdentuan-ketentuan diatas tnenjadi bagian dari Peraturan 'Daerall, terjadinya kefugilUl ua('rah dapar dengan s(:gem disdesaikall sesuei dellgan pej'aturrui perundang-undanga.n, Pengattu:an-pengati.tran dalam I'en~t.uran J)aerah ini selain dipapA,.kannya taL"! cara ganti kerugian dael'ah juga mengatur t~ntang pembe1ian ",ank!li administmsi, sanksi disiplin dAn upaya paksa se.rta khusus kcruf,\la.nJ.1crbcndaharaan dilaporkAn kepada BPK:Rl (hUl apribila ditemukan unsur pidana maka diselesaikan dengan pemturan perundSing-undangan, TENTANG TtJNTUTANPERBENDAH~ DANTUNTUTANGANTIRUGI KEUANGAN NEGMtA/DAERAH PENJELASAN ATAS I'ERATURAN DAERAH KlillUI'ATENMANOKWART NOMOR4 TAHUN2016 Cuku p j elas Pasal 9 ayat (1) Cukupjclas ayar (?) Cukup-jelas ayat (3) Cukupjelas ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Cukup jelas PaS-'ll 10 ayat {1l Cukup j etas Cukup jelas Pasa15 Cukup jelas Pasa16 ayatIl ) Cukupjelas ayat (2) Cukup jelas Pasai7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 3 Cukupjelas Paslli 4 tstilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengerrian Mas isi perarnran ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman Pasa12 II. PASAL DEMI PASAL Pasal L ayat (3) Cukupjelas Pasal 14 Cuku p jelas Pasa115 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas
Cukup jelas Pasal 12 ayat (1) Cukup jelas ayat {2) Cukup jclas ayat (3) Cukupjelas ayat (4) Cukupje1as ayal(5) Cukup jelas aYEl'L (6) Cukup jelas
ayat (1) Cukupjelas ayat (2) Cukupjelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas Pasal 17 ayal (1) Cub..up jelas ayat (2) Cukupjelas ayat i3) Cuku p jelas ayat (4) Cukup jelas Pasal 18 ayat (1) Cukupjelas ayat (2) Pasal Ifi ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas ayat i5) Cukupjelas ayat (6) Cukup jelas "Pit (4) Cukup jclas ayat (5) C1.11nl p j clas ayat (6) Cukupjelas ayat (7) Cukup jelas ayat (1) Cukup jclas ayat, (:2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Cukup jelas ayal (6) Cukup jelas Cukup jelas
Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas Pasal 20 ayat (1) Cukup jelas ayal (2) Oukup jelas ayAt (3) Yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUO) adalah instansi di lingkungan Pernerintahan yang dibentuk untuk mcmberikan pclayanan kepada masyarnkat bcrupa penyediaan barang danyatau jasa yang dijuaJ tanpa mengutamakan rncncari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip eflsien dan produktivitas. Pe.sal21 ayat (2) Cukup jclas ayat (3) ayat (1) Cukup jelas Pasa119 Cukup jelas Cukupjelas ayat (3) Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 ayat (1) Cukup jelas ayar (2) Cukup jcllls ayat (3) Cukupjelas Pasal 25 Cukup jelas Posal26 Cukup jelas
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)