DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2017

Nomor: 03
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maros

regulasi_utama

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa_berdaaarkan �bangan sebapdrnana· dirnaksud dalam �uruf a di atas, rnaka perlu membentuk Peratunμi Daerah Kabupaten Maroa tentang Peri.thaban Kedua Atas_ Peraturari Daerah Kabupa:ten .Maroa Norn.or · 17 Tahun. QOll tentang RetPibus.i Jasa. Umum: · Menginga.t 1. Undang-Undang Norn.or 29 · Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara· Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambaban Lembaran Newua . Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 _tentang Penyelenggaraan Negara Yang Ber8ih dan Bebas dari . Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repuhlik Indeaesia Takun · i999 Neme• 76, Tambahan Lembaran_ Negara Republik Indonesia. �omor 3209); · : . · 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang · � Gedung (Lembara.n Negara Republilc Indonesia Tahun 2002 .Nomor 134t Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4247); · · ·
4.Undang-Undang Nomor 26 �un 2007 tentang Penate.an Rwuig (Lembaran Negara Republik Indonesfa: Tahun 2�07 . Nemer_ 68, Tam.bahan Lem19ai:an Negam Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112!. Tambahan Lembaran N� Re:publik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negai:a Republik Inden.esia Memei: 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran N�ara Republik Indonesia Nomor 5587h se� telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua At.as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In.Elanema tahun ·2015 ftiemer ss, Tambafum Lem.ha.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2005 Nomor 140� Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta.han Daera.h (Lembaran Negara Republik 1naenesia ·Tahun ·2011- N"em.eF 73, Tamea&.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2013 tentang Bangunan Oedung (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 08). MempePhaulmii ! Putusan Mahlmina.h Kensufusi Republik lndanesia Namer 46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 17 TAHUN 201 r TENTANO RETRIBUSI JASA UMUM. Pual I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 T@nyn aQl \ t.�tang R�trtbqm '1�� Vm'!m (�m�. Q�� Ql!P.f:t�:μ Maros Tahun 2011 Nomor 17), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pe.sal 62 berbunyi sehagai beri.kut z Pasal 62

(1)Tingkat pen� jasa diukur berdasarkan jumlah kunjun�an dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali da]arn 1 (sa.tu) tahun.
(3)Setiap lmnjungan sebagairnana dirnaJMud pa.Ela ayat (2) ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) titik menara setiap hari.

2.Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga. Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

(1)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per menara per tah.un.
(2)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai
(3)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
(4)Tim sehageimaoa ElimaksuEl paEla aye.t (3) Elitetapkan eleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(5)Belanja sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan . standar biaya sesuai ketentuan. (6} Cara :peneta:pan beearnya tarif retribusi sebawaimana dirnaksud �da ayat (1) tercantum daJam La.mpiran yang merupakan ba.gian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7)Tarif retribusi sebagaimana dirnaksud pa.da ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga.) tahun sekali. -- • • • • ,· '. J " :
(8)Penetapan tarif rem'lmsi sel3agaimana. dimakaud pada ayat (� di�kan dengan peraturan bupati. Pual D Pemtumn Daerah ini mulai Bel'1aku pada tangpJ diundaugken. Agar aetiap orang mengetahuinya, memerintabkao pengundanpn -Peraturan Daerah ini denpn penempatannya daJam Lembaran Daerah Kabupaten Maroa. . Diundangkan di Maroa pada �oggaJ 25 Juli 2017 � . '1WIARODDIII . LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG. PERAruRAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINS! SULAWESI SEIATAN: B.HK.HAM.2.58.17 . :·: : : LAMPlRAN PERA'IURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR :· 3 TAHUN 2017 TANGO.AL : 25 Juli 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 17 TAHON 2011. TENTANG RETRIBUSI JASAUMUM CARA PMBl'AP.All' TARJF TARD' RBTRIBU8I (TR) ... ., mauAlr «rtPDtPrmm.a :JOID«fP IIAIII 1NJU111Slltllt 1 2 3 4 5 6 1 Tl'8mlpOl1a8l l tim 2.000.000,00 93 Hari 186.000.000,00 2 UangHarian 3 ona,g 550.000,00 93 Hari 153.450.000,00 3 . A.lat Tll1ia Kantor 1 tahun 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Total Bfaya Operasfona1 per Tahun 345.450.000,00 Biaya rata-rata per mcnara per tahun (139 menara) 2.485.252,00 PemJralataa 2.490.000.00 Catatani • Jurn]ah Harl ditetapkan berdasarkan Jurn]ab Menara dikaJi Jnrn]ah Kunjungan ch'bagi Jumlah titik Kunjungan Perharl (3 titik perhari). • Jnm]ab menara ditetapkan berdasarkan kondisi real tahun berjalan.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 63

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 63

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2013