Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2016
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
PASAL I (PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 13 TAHUN 2015) PASAL II (KETENTUAN PENUTUP)
PASAL I (PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 13 TAHUN 2015) PASAL II (KETENTUAN PENUTUP)
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3569);
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 27.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1); 28.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07). 29.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2016 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 13) diubah sebagai berikut:
APBD-P Tahun Anggaran 2016 terdiri atas Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan, Anggaran Belanja Daerah Perubahan dan Pembiayaan Daerah yang ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros.
APBD Perubahan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula berjumlah Rp. 1.359.777.301.519,00 Bertambah/Berkurang sejumlah Rp 96.462.306.277,00 sehingga menjadi Rp 1.456.239.607.796,00 dengan rincian sebagai berikut :
a) Semula Rp. 19.200.000.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.575.077.553,00 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 26.775.077.553,00
a) Semula Rp. 21.500.100.000,00 b) Bertambah/(berkurang) Rp. 29.411.873.217,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 50.911.973.217,00 Jumlah Pembiayaan Netto Semula Rp (2.300.100.000,00) Bertambah Rp (21.836.795.664,00) Setelah Perubahan Rp. (24.136.895.664,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Setelah Perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 180.007.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.888.275.600,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 176.118.724.400,00
1) Semula Rp. 914.891.847.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 228.743.553.000,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.143.635.400.000,00
1) Semula Rp. 267.178.554.519,00 2) Bertambah Rp (106.556.175.459,00) Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 160.622.379.060,00
1) Semula Rp. 71.301.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.250.000.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 78.551.000.000,00
1) Semula Rp. 61.206.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.297.500.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 64.503.500.000,00
1) Semula Rp. 9.000.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.314.224.400,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 10.314.224.400,00
1) Semula Rp. 38.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (15.750.000.000,00) Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 22.750.000.000,00
1) Semula Rp. 25.586.971.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.902.569.000,00 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 27.489.540.000,00
1) Semula Rp. 704.125.166.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 704.125.166.000,00
1) Semula Rp. 185.179.710.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 226.840.984.000,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 412.020.694.000,00
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 23.049.973.217,00 Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 23.049.973.217,00
1) Semula Rp. 66.290.172.719,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.532.322,00 Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 66.307.705.041,00
1) Semula Rp. 183.702.449.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (126.025.153.000,00) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 57.677.296.000,00
1) Semula Rp. 17.185.932.800,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.598.527.998,00) Jumlah dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 13.587.404.802,00
1) Semula Rp. 720.208.790.320,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.389.264.508,00 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 733.598.054.828,00
1) Semula Rp. 639.568.511.199,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 83.073.041.769,00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 722.641.552.968,00
1) Semula Rp. 583.572.123.320,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.000.464.508,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 596.572.587.828,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp. 7.600.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.488.800.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 9.088.800.000,00
1) Semula Rp. 500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (200.000.000,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 300.000.000,00
1) Semula Rp. 126.636.667.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Prov./Kab./Kota & Pemerin- tahan Desa setelah perubahan Rp. 126.636.667.000,00
1) Semula Rp. 1.900.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (900.000.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00
1) Semula Rp. 20.279.771.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.039.040.000,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 19.240.731.000,00
1) Semula Rp. 251.116.077.297,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (8.008.115.409,00) Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 243.107.961.888,00
1) Semula Rp. 368.172.662.902,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 92.120.197.178,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 460.292.860.080,00
1) Semula Rp. 19.200.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.575.077.553,00 Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 26.775.077.553,00
1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00
1) Semula Rp 0,00 2) Bertambah Rp 0,00 Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp 0,00
1) Semula Rp. 4.300.100.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20.749.873.217,00 Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 25.049.973.217,00
1) Semula Rp. 17.200.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.662.000.000,00 Jumlah Pembayaran Utang Jangka Panjang lainnya setelah Perubahan. Rp. 25.862.000.000,00
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros. Ditetapkan di Maros Pada tanggal 30 Agustus 20162200 Agustus 2014 BUPATI MAROS, ttd M. HATTA RAHMAN Diundangkan di Maros Pada tanggal 30 Agustus 20160 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH, ttd BAHARUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NOMOR : 05 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.6.157.16 TAHUN 2016
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)