Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maybrat No. 01 Tahun 2014
- Nomor
- 01
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013
~ Mengir.gal 11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2·009 tentang Pembenl'ukan K.abupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lem'baran Negara ~ Tahufl 2009 NQmor 14 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4969);
5 . Undang-Undang Nomor 2-8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraafi Negara yang Bersih dan 8ebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (ilembar2n Negara Republik trndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara ~eJ.Jublik Indonesia Nomor 3851); 6 , Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l embaran NeQ'ara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent~ng Perbendaharaan Negara (~embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Repub1ik In:jonesia Non~or 4355); 8 . Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2004 tentany Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Ta~bahan Lembaran Negar;3 Republilk Indonesia Nomor 4389) ; 9 1 , Undang-Undang Nomot 15 Tahun 2604 tentang Pemer:iksaan : ! I 'Pengelolaar:a dan Tanggufilgjawab Keuangan Negara (Lembalfan ' I, , Negara Republik Indonesia Tahu'I1 2004 Nomor 66, Tambahan i lemb,aran Negara Republilk ,Indonesia Nomor 4400); I 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasianal (lembaran Negara Republik~ Indones,ia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4421); 11 Undar.g-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ~Lembaran Negara Rep"blik Indon.esia Tahun 2004 Nomor 12'5, Tambahan Lembaran Negara Repubmk Indonesia Nomor 4437) sebag'aimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ten~ang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomar 3 Talhun 2005 Tentang Perubahan Uncang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerirltahan Daerah menjadi Undang,-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Ta,mbahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4548 ); 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pe rimbangan I . Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repub.IUk Indonesia Nomor 4438); 13 Per.aturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 'Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan tembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4090); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20011 tentang Pajak Daerah (Lembariln Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4138); 15 Peraturan Pemerintah Nomor i3€ Tahun 2001 tentang Retfiibusi Daerah (Lembaran Negara Rbpublik Indonesia Tal'1lUn 2001 Nomor 1119, Tambahan Lembaran Negara, Republilk Indonesia iNomor 4139); 16 P&raturan Pemenintah Nomor 24 Tohun 2004 tentang 'Kedudukan Protoi<"oler dan Keuangan iPimplnan dan Anggola DPRD (Lembaran f\!egard Republik Iindonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lel1i lJaran l\j~gara Republilk Illdoilesia Nomor 4416) sebagaiman h::iafl dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Pembahan atas Peraturan Pemerintan Nomon 24 Tahun 2004 tentang KeJudukan Protokoler dan Keuangan P,impinan dan Angguta DPRD (Lembara,n Negara Repuolik Indonesia Tahun 2005 Ncmor 94, Tambahan Lernbaran Negara Republilk l'1dnnesia Nomor 4540); 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentan,g PengeJolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik l,ndonesja Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara I - Republilk Indonesia Nomor 4502); . I . . 1R Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Ilembaran Negara Republilk Indones'ia Nomor 4503); 19 Peraturan Pemenintah Nomor 54 TahULn 2005 tentang Pinjaman Dacrah (lembaran Neg.ara Republii< Indonesia Tahun 2005 t~omor 136, Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4574) : 20 Peratman Pemerintah Nomor 55 1 ahun 2·005 tentang [l31i1a Perimban~~r, (Lembaran Negaf2 Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4575); 21 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem II1'formasi Keuangan Daerah (Lel"Flbaran Negara R-epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Rep1ublilk 'In.donesia Nomor 4576); '23 Peraturan Pemerinitan Nomor 58 Tahun 2005 tentang P'engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namor 140, Tambahan ~embaran Negara Republilk Indonesia Nomor 4578); 24 Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2006 tentang Pelaporan Keu_angan dan Kinerjalnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tamba1han Lembaran Negara Republilk 'Indonesia Nomor 4614); 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedom'an Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana tel-ah dil!lbah dengan Peraturan Menteri Oalam Nageri 'NomoI 59 Tahun 2007 tentan~ Perubahan Atas Peratura,n Menteri Dalam f\lege:-i Nomor 13 Ta tllm 2006; 26 Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 16 Tal1 l Jn 2012 te!ltang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Da13ra,h (APBD) Kabupat~n Maybrat Tahun Ang.garan 2013; 27 Peratl!ran Oc:;erah Kabupaten r.~ayb~at Nom~r 03 Tahun 2013 tentang Anggaran Peildapatan dar Belanja Daerah Peruoahan (APBD-P) Kab:Jpaten Maybrat Tahun Ang;J::uan 2013_ 8an9an Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAY'BRAT Dan BUPATI MAYBRAT
MEMUTUSKAN ; i Menetapkan ,PERATU~AN DAERAH KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PEtAIKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
Pertanggungjawaiban pelaksanaan APBD berupa JapNan keuangan memuat : 8-. Laporan Realisasi Anggaran
laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huru~ a tahun anggaran 2013 sebagai berikut:
a. b. Anggaran pendapat~" .setelah perubahan f lRealisasi , Rpi ' Rp 689.318.566.258,20 650.261.403.727,00 Selisih lebih (kurang) Rp (39.057.162.531,20)
,a. Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp 82 .'604.620.776.00
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBo sebagaima,na dimaksud pada Pasal 1 ~ercantum daJam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:
Rincian laporan realis~si anggaran menurut urusan pernel intohan daerah . organis3si.pendapatan. belanja dan peinbiayaan ; Rekapitul=3si realisasi anggaran belanja daerah mem.:rut urusan pemerintahan daerah organisasi,program dan kegiatan: Rekapitulasi realis~sj anggarafil belania dnerah untuk keselarasan dan keterpaduan urllsan pemerintahan daerah dan fUfilgsi dala{Tl kerangka pengelolaan keiuangan negara; I · Daftar P,iutaog 8aerah oattar penyertaan modall ( investasi) daerah; Daftar rea'iisasi penambahan dan pengurangan asettetap daerrth . Oaftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya Daftar Kegiatan Lanjutan Oaftar dana cadangan daerah; dan oaftaJ pinjaman daerah dan obligasi clae'rah Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas laporan Keuangan PasalS Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebaga.j rinoian lebih fanjut dar; pefitanggungiawaban pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tan9gal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah in; den,gan penempatannya dalam Lembaran Daerah nomor 01 , ~ I I I HOMOIl1: URAlAN'URUT ~----------~----------------------~ II : PENDAPATANl i I . I I PENDAP"TAN ASU DAERAH , 1 . 1 "",",aapaLln Pajak O••Jall P"",,,,\IoIlilJl RetTlbo., DaeraII 1 , J '.'llI~p.:l:iln " ...1 ~engetoIaan Kaayaan D""'J~ Yoog o.",sahkan I _ l. 4 l.ftln-I ..... n ~endapat.Jn Ash o~~at: yang SolIh PENDAP"TAN TAANSfER I . 1 . I Transfet Pemt!Mntan Pu:s;tt . Oand Pe"rnb.a~n L l.l. Oana Bagt Hasi Pa,.k 1.2.1.1 O.na Bago HaSiI Sukan P....~ (Sumber Ooy. Alam) :. 2.1.3 Dan", Alo,:~, ' Urnum I . 1 . , . 'I O ;'l fj" .AI(')M"~. ('l USUS,
eEUlN}A 2.1 BELAMJA o P,ERAS I' i . I . e~J.anJCl I)~a~at 2 . 1 . 1 "'lan,a sa'."Q
2.398./03.000,00 2.3~1I.103.000,OO .. .. . . , j9l.364 .022. J 4), l O I ISM42 .517.200,10 142..5 5i~ tialallWl-l I i ------~--------------------------tmif Il93l"" ' lampiran 1.5 : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO 2013 Nomor : 01 Tahun 2014 'Tanggal : 8 September 2014 PE.MERINTAH KABUPATEN MAY8RAT DAFTAR PIUTANG IDAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 No. II Uraian Rincian Piulang 1 2 1 2 3 4 Jumlah Tahun Pengkuan Piutan 3 SaldoAwal Piut~n 4 NIHil Penambahan Piutan 5 Pengurangan Piulan 6 Saldo Akhir Piutang 7=:4+5+6 .., Lar.lpiran 1.6 : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APSD 2013 Nomor: 01 Tahun 2014 T.Jnggal : 8 September 2014 PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI ) n AERAH TAHUN ANGGARi\N 2'1 13 r INo·1p:~:~~, I lor: Modal Dasar Nama . Hukum SenIuk Bada lil /Lembaga/Plh P Penyertaa ak Ketiga enyerta n Modal al1 I ....? 3 4 5 Jumlah Modal Jumlah Modal Jumlah Jumlah Sisa Modal Modal Investasi Yang Yang Disertakan Diterima. Sampai Dengan Kembah Jumlah Yang Telah p~" , yertaan Yang Telah ISisa Modal IHasil Penyertaan Penyertaan Disertakan flisertakan Yang Belum Modal Daerah Modal Sampai Dengan Modal Tahun Inl Sampai Oe ,~ gan.. Oisertakan Tahun Ini A\'Jal Tahun Akl ~: r T a/Panll "'.uhan GodIJl19 dan Bangunan lain· lain )alan, J3ringran dan InstalaSi Jillan Jembotan Jaringan Air Instalali Ustrl ~ (SILPA) ttU.mOf Tan99al PEM'ERINTAH KABUPATEN MAY'8RAT NERACA ~e']1 D.,e,,,~, 701) (Ian 2012 I!I .. 2013 ,61 n(j SI8 J970!l I ~ i'8~ "7S .?r~..co 0,00 0,00 7.000.000.000.00 14,Sd';,(;40,(I4S,OO 1.]90.000..000. 00 580099.015.~0 12.61~.~1.000,® 82.655.086.284.00 7.166.198.727.00 ~S~ . 3l0.000 . 00 80.250.000,00 &H.SOO.ooO.OO 711.475.000.00 ~.18~,H8.~OO,OO ZI.6OO.ooo.oo 106.725.000.00 aa6.~OJ5'1,OO 68.193.828 .398,00 Z84.J01.l~8.976;()O 11.901.982.500.00 II
...-a ..,. lIP ..,. I II-o ......l "".ANW"PI-s ax ...." OIIIIIS asMII-" -..-5..,. ...... (B__~) ' ......11 .....e&oy _ .......awl....... RIll""" ~so~~ Ow) llIQ8)1l11111 ~ u~ iirf')I WJI SIllY ~Stf')l1IW~ ()W) IIOII8'lI 'II1I:I ~ IIIIII4aJad ¥lWHS'X1fW ...dIIIy lIOII RIIAAW·.... ..,.lInoIy noz nOl
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)