DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kelembagaan, Hak, Kewajiban dan Larangan bagi PKL, Penataan PKL, Pemberdayaan PKL, Pendanaan, Kemitraan dengan Dunia Usaha, Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban, Ketentuan Sanksi Administratif, Pembebanan Biaya Paksa dan Penertiban, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Melawi, maka perlu adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan kota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5 ndans-Undans..
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Presiden Nomor Penataan dan Pembinaan Perbelanjaan dan Toko Modem; 112 Tahun 2007 tentang Pasar Tradisional, Pusat
8.Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI Dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

I) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL. 2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi;
b.menurnbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c.mewujudkan kota dan prasarana lingkungan. yang bersih, perkotaan indah, yang tertib dan memadai aman dengan sa.rana dan berwawasan BAB III... BABJJI RUANGLINGKUP Pasal 3 RuanglingkupPeraturanDaerahiniadalah: a.Kelembagaan; b.hak,kewajiban,danlaranganbagiPKL; c.PenataanPKL; d.PemberdayaanPKL; e.Pendanaan; f.Kemitraandenganduniausaha; g.pengawasan,pengendaliandanpenertiban;dan h.Sanksi. BABIV KELEMBAGAAN Pasal 4

(1)Untuk kepentinganpenataandanpemberdayaanPKL, mcmbentukTimKoordinasi PenataandanPemberdayaanPKL; Bupati
(2)Timkoordinasisebagaimanadimaksudpadaayat(I) terdiridari1(satu) orang ketua,I(satu)orangWakilKetua,1(satu)orangSekretarisdan beberapaoranganggotasesuaidengankebutuhan;
(3)TimKoordinasiPenataandanPemberdayaansebagaimanadimaksudpada ayat(1)terdiridariOPD yang membidangiurusanUsahaMikro,Pekerjaan Umum,Perhubungan,KebersihandanPertamanan, PariwisatadanSatuan Polisi Pamong Praja, CamatdanKepalaDesa;

Pasal 5

(1)TimKoordinasiPenataandanPemberdayaansebagaimanadimaksud dalamPasal4 mempunyai tugasmembantuBupati dalampelaksanaan penataan danpemberdayaanPKL;
(2)TimKoordinasiPenataandanPemberdayaansebagaimanadimaksud pada ayat(I) diaturlebih lanjutdenganKeputusanBupati. BABY HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PKL

Pasal 6

PKL mempunyai hak antaralain:

a.Mendapatkan... .
a.Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
b.Me!akukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
c.Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;dan terkait
d.Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usahanya.

Pasal 7

PKL mempunyai kewajiban antara lain :

a.Memiliki TDU; supervisi dan
b.Mematuhi ketentuan pcraturan perundang-undangan;
c.Mematuhi waktu kegiatan usaha pada lokasi sementara yang ditetapkan oleh Bupati;
d.Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
e.Menempatkan dan menata barang dagangan dan/ atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
f.Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
g.Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 15 (lima belas) hari atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten;
h.Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai TDU yang dimilki PKL;dan
1. 1.Memasang tanda TDU yang sudah ditcntukan berupa stiker pada sarana berdagang sehingga terlihat oleh petugas yang mengawasi.

Pasal 8

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
b.Mendirikan bangunan, kios -- kios, tenda tenda, atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air di pinggir jalan danatau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas social, fasilitas umum untuk berjualan/ berdagang.
c.Meletakkan atau menumpuk barang barang, peti - peti, keranjang dan atau benda - benda lainnya di atas trotoar, dipinggir jalan dan atau badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan.
d.Mendirikan... telah ·-· ------
d.Mendirikan pompa pompa bahan bakar minyak atau tempat berjualan bahan bakar minyak di sepanjang jalan dan atau trotoar dan tempat - tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran kecuali dengan izin Bupati.
e.Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
f.Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
g.Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tan pa sepengetahuan dan seizin OPD yang membidangi Usaha Mikro;
h.Memiliki TDU Jebih dari 1 (satu);
1. 1.Meninggalkan dan/atau membiarkan sarana dan prasarana usaha PKL di lokasi;
j.Menelantarkan dan /atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 15 (Hrna belas) hari;
k.Memperdagangkan barang ilegal dan barang/jasa yang dilarang peraturan perundang-undangan I. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/ a tau bentuk trotoar, saluran air, jalur hijau, fasilit.as umum, bangunan di sekitarnya; mengubah dan/atau
m.Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
n.PKL yang berdagang di at.au trotoar; kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara,
o.Memperjualbelikan at.au menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;dan
p.Membangun tempat usaha secara permanen. BAB VJ PENATAAN PKL

Pasal 9

{ I) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan Jokasi PKL.

(2)Penataan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui penetapan Lokasi PKL di kawasan perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. B . agan...

Pasal 10

(1)KPD yang membidangi urusan Usaha Mikro melakukan pendataan PKL.
(2)Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Kepala Desa dan Camat dengan :
1. a.membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.memetakan lokasi;dan
3. c.melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 11

(1)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
1. a.ldentitas PKL;
2. b.Lokasi PKL;
3. c.Jenis tempat usaha;
4. d.Bidang usaha; dan
5. e.Waktu usaha.
(2)Data PKL yang dihasilkan dari pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 12

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari :

a.Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
b.Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012