DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2003

Nomor: 34
Tahun: 2003
Ditetapkan: 18 Desember 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau perlu dimekarkan;
b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau;

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang … : 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7.Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
3.Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Melawi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sintang yang terdiri atas:

a.Kecamatan Sokan;
b.Kecamatan Tanah Pinoh;
c.Kecamatan Belimbing;
d.Kecamatan Sayan;
e.Kecamatan Nanga Pinoh;
f.Kecamatan Ella Hilir; dan
g.Kecamatan Menukung.

Pasal 4

Kabupaten Sekadau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sanggau yang terdiri atas:

a.Kecamatan Belitang Hulu;
b.Kecamatan Belitang;
c.Kecamatan Belitang Hilir;
d.Kecamatan Sekadau Hilir;
e.Kecamatan Sekadau Hulu;
f.Kecamatan Nanga Taman; dan
g.Kecamatan Nanga Mahap.

Pasal 5

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sintang dikurangi dengan wilayah Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sanggau dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Kabupaten Melawi mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir, dan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, dan Kecamatan Sei Tebelian Kabupaten Sintang.
(2)Kabupaten Sekadau mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hilir, dan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sandai, Kecamatan Sungai Laur, dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Meliau, Kecamatan Kapuas, Kecamatan Mukok, dan Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.
(3)Batas ...
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Melawi dan Pemerintah Kabupaten Sekadau menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

(1)
(2)Ibu kota Kabupaten Melawi berkedudukan di Nanga Pinoh. Ibu kota Kabupaten Sekadau berkedudukan di Sekadau.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau perlu dimekarkan;
b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau;

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang … : 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah- daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7.Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MELAWI DAN KABUPATEN SEKADAU DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
3.Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Melawi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sintang yang terdiri atas:

a.Kecamatan Sokan;
b.Kecamatan Tanah Pinoh;
c.Kecamatan Belimbing;
d.Kecamatan Sayan;
e.Kecamatan Nanga Pinoh;
f.Kecamatan Ella Hilir; dan
g.Kecamatan Menukung.

Pasal 4

Kabupaten Sekadau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sanggau yang terdiri atas:

a.Kecamatan Belitang Hulu;
b.Kecamatan Belitang;
c.Kecamatan Belitang Hilir;
d.Kecamatan Sekadau Hilir;
e.Kecamatan Sekadau Hulu;
f.Kecamatan Nanga Taman; dan
g.Kecamatan Nanga Mahap.

Pasal 5

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sintang dikurangi dengan wilayah Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Sanggau dikurangi dengan wilayah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Kabupaten Melawi mempunyai batas wilayah :
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir, dan Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, dan Kecamatan Sei Tebelian Kabupaten Sintang.
(2)Kabupaten Sekadau mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Ketungau Hilir, dan Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sandai, Kecamatan Sungai Laur, dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Meliau, Kecamatan Kapuas, Kecamatan Mukok, dan Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau.
(3)Batas ...
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Melawi dan Pemerintah Kabupaten Sekadau menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

(1)
(2)Ibu kota Kabupaten Melawi berkedudukan di Nanga Pinoh. Ibu kota Kabupaten Sekadau berkedudukan di Sekadau.

BAB III

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2018