DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Perangkat Daerah adaIah unsur pembantu KepaIa Daerah dan Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah daIam PenyeIenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPT, staf ahli bupati, kepegawaian, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DaIam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adaIah Kabupaten Musi Banyuasin;
2.Bupati adaIah Bupati Musi Banyuasin;
3.Perangkat Daerah adaIah unsur pembantu KepaIa Daerah dan Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah daIam PenyeIenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
4.Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah yang seIanjutnya disingkat DPRD adaIah lembaga perwakiIan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
6.Sekretariat Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adaIah Sekretariat Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7.Staf Ahli Bupati adaIah Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin;
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;
9.Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur peIaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Musi Banyuasin;
10.Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunJang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
11.Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan Kelurahan;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

harusBupatidaerahperangkatDalam pembentukan memperhatikan asas :

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.Intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah;
c.Efesiensi;
d.Efektivitas;
e.Pembagian habis tugas;
f.Rentang kendali;
g.Tata kerja yang jelas; dan
h.Fleksibilitas.
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari : Tipe A Bidang Tipe A Bidang Tipe A Bidang Tipe A Bidang Terpadu Satu Pemerintahan
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Sosial Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
5. 5.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
6. 6.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. 9.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pintu Tipe A Menyelenggarakan Urusan Bidang Penanaman Modal;
11. 11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian Pendudukdan keluarga berencana;
12. 12.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata;
13. 13.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
14. 14.Dinas Perikanan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan; 15.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan; 16.Dinas Perkebunan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan;
15. 17.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
16. 18.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
17. 19.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. 20.Dinas Perhubungan Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
19. 21.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
20. 22.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan.
21. 23.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Sub Urusan Kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri atas :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; Daerah Tipe A Keuangan Sub
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Melaksanakan Fungsi Penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II

PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH Pasal 3 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 2, Kacamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah;
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Sekayu Tipe A;
2. b.Kecamatan Sungai Keruh Tipe A;
3. c.Kecamatan Babat Toman Tipe A;
4. d.Kecamatan Lawang Wetan Tipe A;
5. e.Kecamatan Plakat tinggi Tipe A;
6. f.Kecamatan Batanghari Leko Tipe A;
7. g.Kecamatan Keluang Tipe A;
8. h.Kecamatan Lais Tipe A; I. Kecamatan Sanga Desa Tipe A; J. Kecamatan Sungai Lilin Tipe A;
9. k.Kecamatan Babat Supat Tipe A;
  1. 1.Kecamatan Tungkal Jaya Tipe A;
10. m.Kecamatan Bayung Lencir Tipe A;
11. n.Kecamatan Lalan Tipe A.
(3)Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasionaI danl atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

BAB III

PEMBENTUKANUNITPELAKSANATEKNIS Pasal 6 (I) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam PasaI 6 terdapat Unit Pelaksana Dinas Daerah Kabupaten Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten;
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsionaI dan unit layanan yang berkerja secara profesional;
(2)Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola Klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BABIV STAFAHLIBUPATI Pasal 9
(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga)Staf Ahli;
(2)Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Bupati;
(3)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dapat dibentuk 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian yang membidangi Urusan Umum/Tata Usaha. BABV KEPEGAWAIAN Pasal 10 Pejabat Aparatur Sipil Negara pada dan diberhentikan oleh Bupati Perundang- Undangan. BABVI KETENTUANPERALIHAN Perangkat Daerah diangkat seSUaI dengan Peraturan

Pasal 11

(1)Rumah Sakit Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang direktur yang merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan;
(2)Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten dengan pejabat fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
(3)Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ten tang UPT Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah;

Pasal 12

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata keIja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sam pal dengan peraturan perundang-undangan mengenal pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
(2)Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pad a ayat (1) dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;

Pasal 13

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah Baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ten tang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang berlaku.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…