harusBupatidaerahperangkatDalam pembentukan memperhatikan asas :
a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.Intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah;
c.Efesiensi;
d.Efektivitas;
e.Pembagian habis tugas;
f.Rentang kendali;
g.Tata kerja yang jelas; dan
h.Fleksibilitas.
BAB II PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH Pasal 3 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
Tipe A Bidang Tipe A Bidang Tipe A Bidang Tipe A Bidang Terpadu Satu Pemerintahan
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3.Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4.Dinas Sosial Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
5.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
6.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pintu Tipe A Menyelenggarakan Urusan Bidang Penanaman Modal;
11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian Pendudukdan keluarga berencana;
12.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata;
13.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
14.Dinas Perikanan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
15.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan; 16.Dinas Perkebunan Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan;
17.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
18.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi;
19.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20.Dinas Perhubungan Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
21.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
22.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan.
23.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Sub Urusan Kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri atas :
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
Daerah Tipe A Keuangan Sub
2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Melaksanakan Fungsi Penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.