DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam peraturan ini adalah : peraturandaerahtentang perubahan ketıgaatas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupatenmusı banyuasın

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
b.bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah serta berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2458/VII/2020 tanggal 23 September 2020 hal Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan KabupatenjKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
6.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Peru bah an Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 2 Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN dan BUPATI MUSI BANYUASIN Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASIN. Pasal I Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nemor 2);
b.Nomer 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8); diubah sebagai berikut: Ketentuan huruf d angka 23 Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 24 sehingga berbunyi sebagai berikut: 3 Kebudayaan Tipe A Pemerintahan Pendidikan Pasa13 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRDTipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dan menyelenggarakan Urusan dan Bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menye1enggarakan Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
5. 5.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menye1enggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
6. 6.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menye1enggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menye1enggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. 9.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menye1enggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tipe A menye1enggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; 4 Tipe B Bidang Tipe B Bidang Tipe A Bidang Penduduk dan Keluarga menyelenggarakan Urusan pengendalian Penduduk dan
11. 11.Dinas Pengendalian Bereneana Tipe A Pemerintahan bidang keluarga bereneana;
12. 12.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata;
13. 13.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
14. 14.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan;
15. 15.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertemakan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Petemakan;
16. 16.Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan;
17. 17.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Perdagangan dan Bidang Perindustrian;
18. 18.Dinas Tenaga KeIja dan Transmigrasi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Tenaga KeIja dan Bidang Transmigrasi;
19. 19.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. 20.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
21. 21.Dinas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
22. 22.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan; 5
23. 23.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
24. 24.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. 3.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tipe A Melaksanakan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Pasal II Peraturan Daerah ml mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ditetapkan di Sekayu Pada tanggal 8 Juli 2021 BUPATl MUSl BANYUASlN, ttd H. DODI REZA ALEX NOERDIN Diundangkan di Sekayu pada tanggal 8 Juli 2021 SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN MUSl BANYUASlN, ttd H. APRIYADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSl BANYUASlN TAHUN 2021 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN : (10-57/2021) Salin an sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ROMASARI PUR A, SH., M.Si NIP. 19800715 1999032003 7

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020