DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 September 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Nias Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 'Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); \ 1
6.Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t:elah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 'T'ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
9.Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ; 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan BUPAT1 NIAS UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PERMUSYAWARATAN DESA. DAERAH TENTANG BADAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. 1. 2.Pemerintahan Daerahadalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahdaerahdandewanperwakilanrakyatdaerahmenurutasas otonomidantugaspembantuan denganprinsipotonomiseluas-luasnya dalam sistemdanprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-Undang DasarNegara RepublikIndonesiaTahun 1945. 3.PemerintahDaerah adalah PemerintahanDaerahyangmemimpin pekiksanaanurusanpemerintahan yangmenjadikewenangan daerah otonom. 4.Bupatiadalah BupatiNias Utara. 5.DewanPerwakilanRakyat Daerah yang selanjutnyadisebutDPRDadalah LembagaPerwakilanRakyatDaerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah. 6.Camat adalahPimpinan KecamatansebagaiPerangkatDaerahKabupaten NiasUtara.

7.Desa adalahdesa dandesaadut atauyangdisebut dengannama lain, selanjutnya disebutDesa,adalah kesatuanmasyarakat hukum yang memilikibataswilayahyangberwetiang untuk mengaturdanmengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat,hakasal usul,dan/atauhaktradisional yangdiakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8.KepalaDesaadalahPejabat Pemerintah Desa yang mempunyaiwewenang, tugas dankewajibanuntukmenyelenggaralcanrumahtangga Desanyadan melaksanakantugas dariPemerintahdanPemerintah Daerah. 9.PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempatdalamsistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10.Pemerintah DesaadalahKepala Desaatauyangdisebut dengan namalain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa. 11.KepalaDesaadalah Pejabat PemerintahDesayang mempunyai wewenang, tugas dankewajibanuntukmenyelenggaralcanrumahtangga Desanyadan melaksanakantugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 12.Badan Permusyawaratan Desa yangselanjutnya disingkatBPDatauyang disebut dengan namalainadalah lembagayang melaksanakan fungsi pemerintahanyang anggotanya merupakanwakildari pendudukDesa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkan secara demokratis.
13.Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yangselanjutnya disebutPanitia Pengisian adalah panitiayang dibentukoleh Kepiila Desa dalamrangka proses pemilihan keanggotaan Badan Permusyawarahan Desa. 14.Penjaringan adalahsuatu tahapankegialan yang dilakukan oleh Panitia Pengisianuntuk mendapatkan bakal calondariwarga masyarakatDesa yang bersangkutan.
15.Penyaringan adalah kegiatanyangdilakukan baik darisegi administrasi, pengetahuan,kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. 16.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Bupatisebagaiunsurpenyelenggara \ \ KeputusanKepala Desaadalalisemuakeputusanyangmerupakan pelaksanaandariPeraturanDesadan kebijaksanaanKepalaDesa yang menyangkutPemerintaharidan PembangunanDesasepanjangtidak bertentangandengankepentinganutnummaupunperaturan perundang- undangan. 17. Keterwakilanwilayahsebagaimana dimaksud pada ayat(1)berasaldari masing-masingdusundi Desa yangbersangkutan. Anggota BadanPermusyawaralanDesasebagaimanadimaksudpadaayat

(1)terdiridariunsur tokohmasyarakat, golonganprofesidanmenjamin keterwakilan perempuan.
(1),
(2)
(3)Pasal 3 Masa KeanggotaanBadan PermusyawaratanDesaselama6(enam)Tahun terhitungsejaktanggalpengucapunsumpah/janji. AnggotaBadanPermusyawaratanDesasebagaimana dimaksudpada ayat
(1)dapatdipilihuntukmasakeanggotaanpalingbanyak3(tiga)kaliseeara berturut-turut atautidak seearaberturut-turut. Jumlah anggotaBadanPermusyawaratanDesasebagaimana dimaksud padaayat(1)ditetapkan dengan jumlah gasal,paling sedikit5(lima)orang danpalingbanyak 9(Sembilan)orangdenganmemperhatikanwilayah, perempuan,jumlah pendudukdankemampuan keuangan Desa. Jumlahpenduduk sebagaimana dimaksud pada ayat(3)yaitu dengan ketentuan : a.Jumlah penduduk s/d 1000 jiwasebanyak= ; 5 AnggotaBPD b.Jumlah penduduk antara1001s/d 1500 jiwasebanyak=7anggotaBPD c.Jumlah pendudukdiatas1500jiwasebanyak=9 anggotaBPD. untukmenjamin keterwakilan wilayah bagianggotaBPD,maka jumlah penduduk terbanyak dalam 1(satu)dusun yangmemilikikeanggotaanBPD terbanyak.
(2)
(3)
(4)
(5)Pasal 4 Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiridari 1(satu)orang Ketua,1 (satu)orang Wakil Ketua dan1(satu)orang Sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa seeara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan seeara khusus. Rapat pemikhan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
(1)
(2)
(3)PasaJ5 CalonanggotaBadanPermusyawaratanDesawajibmemenuhipersyaratan: a.bertaqwakepada Tuhanyang mahal.Osa b.memegangteguh danmengarnalkan Pancasila,melaksanakanUndang- Undang DasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945, mempertahankan danmemeliharakeutuhanNegaraKesatuan Republik IndonesiadanBhinnekaTuggaiIka. c.berusiapalingrendah 20(duapuluh)tahun atausudah/pemah menikah danpalingtinggi60(enampuluh)tahun. d.berpendidikan palingrendahtamat Sekolah Menengah Pertamaatau sederajatyang dibuktikandenganijazah/ STTB(SuratTandaTamatBelajar) danatauSuratKeteranganPenggantiIjazah dariinstansiyangberwenang. e.bukansebagai perangkatPemerintahDesa. f.terdaftar sebagai pendudukdanbertempattinggaldi desasetempatpaling kurang1(satu)tahun sebelum pendaftaranyangdibuktikan denganKTP atausuratketerangan penduduk; g.sehat jasmanidanrohani; h.tidakpemah dijatuhipidana penjara berdasarkanputusanpengadilanyang telah mempunyai kekuatanhukumtetapkarena melakukantindakpidana yang diancam denganpidanapenjara paling singkat5(lima)tahun atau lebih,kecuali5(lima)tahunsetelahselesaimenjalani pidana penjara dan mengumumkan secarajujur danterbuka kepadapublikbahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelakukejahatan berulang-ulang; i.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desadan wajibbertempattinggal didusundandi Desasetempat selama menjabat sebagai anggota BadanPermusyawaratanDesa.
1. j.calon anggotaBadanPermusyawaratanDesaadalahWakilpenduduk dusun/atauDesa yang dipilih secarademokratis. 1 serta 1
(1)Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan PermusyawaratanDesadan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
(2)Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat(1)terdiri dari unsur perangkatDesadan warga masyarakat.dengan jumlah keanggotaan paling sedikit3(tiga)orang dan paling banyak5(lima)orang.
(3)Pengisian keanggotaan Baban PermusyawaratanDesa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung di masing-masing dusun di desa yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PEHGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMU8YAWARATANDESA Pasal 6

Pasal 7

Panitia pengisian mempunyai tugas: ? melakukan penjaringandanpenyaringanbakaicalonanggota Badan PermusyawaratanDesadalamjangkawaktu6(enam)bulansebelummasa keanggotaanBadanPermusyawaratanDesaberakhir. menetapkancalon anggota BadanPermusyawaratanDesa yang jurnlahnya ataulebihdarianggotaBadanPermusyawaratanDesayang dilaksanakanpalinglambat3(tiga)bulansebelummasa keanggotaan BadanPermusyawaratanDesaberakhir. menyelenggarakan pengisian calonanggota BadanPermusyawaratanDesa melalui proses pemilihanlangsungdimasing-masingdusundiDesayang bersangkutan. menyampaikanhasilpemilihankeanggotaan BadanPermusyawaratanDesa kepadaKepala Desa palinglama7(tujuh)had sejak ditetapkannyahasil pemilihanlangsung keanggotaanBadanPermusyawaratanDesa. a. b. sama c. \ d.

Pasal 8

Mekanismepenyelenggaraan pengisiancalonanggotaBadanPermusyawaratan Desasebagaimana dimaksud pada pasal7 hurufcadalah: Panitia pengisiankeanggotaanBadanPermusyawaratanDesamenetapkan tatacarapenjaringan dan penyaringan; setelah penetapantatacarapenjaringan dari penyaringan,panitia pengisian melaksanakanpenjaringandanpenyaringanbakaicalon anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui pengumuman ditiapdusun ataupada tempat yangmudahdijangkauolehmasyarakatDesa. isipengumumansebagaimanadimaksudpadahuruf bantaralain: 1.Tempat pendaftaran bakai calon anggota BadanPermusyawaratanDesa; 2.Waktu dimulaidanberakhirnya pendaftaran bakaicalonanggota Badan PermusyawaratanDesa;

3.Persyaratan kelengkapan administrasi bakaicalon anggota Badan PermusyawaratanDesa. pengumumandan pendaftaranbakaicalon dilaksanakan dalam jangka waktu7(tujuh hari); Panitia pengisian keanggotaan Badan PermusyawaratanDesamelakukan penelitian administrasi terhadappersyaratanbakaicalon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dalam jangka waktu 14 (empatbelas)hari; penelitian kelengkapan administrasi bakai calon sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengansuratketerangan yang berwenang; berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruffpanitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa; Panitia pengisian memfasilitasipelaksanaanpemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditiap dusun di Desa yang bersangkutan; Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sehagai anggota Badan Permusyawaratcin Desa terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa. a. b. c. d. e. f. g - h. i.

Pasal 9

(1)Apabila lebihdari1(satu)orangcalonanggotaBadan Permusyawaratan Desamemperoleh jumlahdukungansuara tcrbanyakdenganjumlah yang sebagaimana dimaksud padapasal8huruf i, .maka diadakan sama pemilihanulangselambat-lambatnya7(tujuh)hariterhitungmulai tanggal pelaksanaanpemilihanhanyauntukpara calonanggota.Badan PermusyawaratanDesayangmemperolehdukungansuara terbanyakyang sama.
(2)Penentuanwaktupelaksanaanpemilihanulangdiumumkandan disampaikan kepadaparacalon anggota BadanPermusyawaratanDesa yangmemperolehsuara terbanyakyang samaolehKetuaPanitia pengisian keanggotaanBadanPermusyawaratanDesa paling lama3(tiga)harisetelah berkoordinasidanberkonsultasidenganRepala Desa.
(3)Apabila pemilihanulang calonanggota BadanPermusyawaratanDesa sebagaimanadimaksud padaayat(2)hasilnyatetapsama,maka untuk menentukancalonlerpilihanggotaBadanPermusyawaratanDesa menggunakan seleksitambahan yaitukriteriapengalaman kerjadi lembaga pemerintahan,tingkatpendidikandanusia. PasaJ10
(1)Bagicalontunggal anggota Badan PermusyawaratanDesadinyatakan sebagaicalon terpilihapabilamemperolehdukungansuarasekurang- kurangnyaVa(satuperdua)ditambah1(satu)dari jumlahpemilih.
(2)Apabila calontunggal anggotaBadan PermusyawaratanDesa tidak bisa memperolehdukungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1)maka diadakan pemilihan ulang sebagaimanadimaksudpadapasal 9. Pasal 11.
(1)Hasilpemilihan keanggotaan Badan PermusyawaratanDesasebagaimana dimaksudpada pasal8hurufi, disampaikan oleh KepalaDesakepada BupatimelaluiCamat setempatpaling lama 7(tujuh)hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
(2)Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan dengan keputusanBupatiNias Utara paling lama 30(tigapuluh)hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung dari Kepala Desa.

Pasal 12

(1)Sebelum memangku jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa bersumpah danberjanji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dengan didampingi oleh rohaniawan yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
(2)Sumpah/janjisebagaimanadimaksudpadaayat(1)sebagai berikut “DemiAllah/Tuhan,sayabersumpah/beijanjibahwasayaakanmemenuhi kewajibansayaselaku anggota BadanPermusyawaratanDesadengan sebaik-baiknya,sejujur-jujumya,danseadil-adilnya;bahwasayaakan selalutaat dalammengamalkandanmempertahankan Pancasila sebagai dasarNegara,danbahwasayaakanmenegakkankehidupandemokrasidan Undang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesia Tahun1945serta melaksanakansegalaperaturanperundang-undangandengan selurus- lurusnyayang berlakubagi Desa,Daerah,danNegara KesatuanRepublik Indonesia”. : BABIV FUNGSI, HiOK,KEWAJIBAN DANLARANGANKEANGGOTAAN BADANPERMUYAWARATANDESA

Pasal 13

Badan PermusyawaratanDesamepunyai fungsi: a.Membahasdan menyepakati rancangan perat urandesabersama kepaiadesa; b.Menampungdan menyalurkan aspirasi masyarakatdesa;dan c.Melakukan pengawasankinerja kepaia desa. 1 Pasal 14 Badan PermusyawaratanDesamempunyai hak: a.Mengawasidan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepadapemerintah desa; b.Menyatakanpendapatataspenyelenggaraanpemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,pembinaan kemasyarakatan desa,dan pemberdayaanmasyarakatdesa;dan c.Mendapat biaya operasionalpelaksanaan tugasdimfungsinya dariAPBDesa.

Pasal 15

Anggota Badan PermusyawaratanDesa berhak: a.mengajukan usul rancangan PeraturanDesa; b.mengajukanpertanyaan; c.menyampaikan usul dan/ataupendapat; d.memilihdan dipilih;dan e.mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f.memperoleh biaya operasional; g.memperoleh pengembangan kapasitas; h.memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Pasal 16

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka I Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
c.menyerap, menampung, masyarakat desa;
d.mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 17

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
b.melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang aJkan dilakukan;
c.menyalahgunakan wewenang;
d.melanggar sumpah/ janji jabatan;
e.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
g.sebagai pelaksana proyek Desa;
h.menjadi pengurus partai polotik; dan /atau
i.menjadi anggota dan /atau pengurus organisasi terlarang. I

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 'Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); \ 1
6.Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t:elah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 'T'ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
9.Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ; 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA dan BUPAT1 NIAS UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PERMUSYAWARATAN DESA. DAERAH TENTANG BADAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

7.Desa adalahdesa dandesaadut atauyangdisebut dengannama lain, selanjutnya disebutDesa,adalah kesatuanmasyarakat hukum yang memilikibataswilayahyangberwetiang untuk mengaturdanmengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat,hakasal usul,dan/atauhaktradisional yangdiakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8.KepalaDesaadalahPejabat Pemerintah Desa yang mempunyaiwewenang, tugas dankewajibanuntukmenyelenggaralcanrumahtangga Desanyadan melaksanakantugas dariPemerintahdanPemerintah Daerah. 9.PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempatdalamsistemPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10.Pemerintah DesaadalahKepala Desaatauyangdisebut dengan namalain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Desa. 11.KepalaDesaadalah Pejabat PemerintahDesayang mempunyai wewenang, tugas dankewajibanuntukmenyelenggaralcanrumahtangga Desanyadan melaksanakantugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 12.Badan Permusyawaratan Desa yangselanjutnya disingkatBPDatauyang disebut dengan namalainadalah lembagayang melaksanakan fungsi pemerintahanyang anggotanya merupakanwakildari pendudukDesa berdasarkan keterwakilan wilayahdan ditetapkan secara demokratis.
13.Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yangselanjutnya disebutPanitia Pengisian adalah panitiayang dibentukoleh Kepiila Desa dalamrangka proses pemilihan keanggotaan Badan Permusyawarahan Desa. 14.Penjaringan adalahsuatu tahapankegialan yang dilakukan oleh Panitia Pengisianuntuk mendapatkan bakal calondariwarga masyarakatDesa yang bersangkutan.
15.Penyaringan adalah kegiatanyangdilakukan baik darisegi administrasi, pengetahuan,kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. 16.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Bupatisebagaiunsurpenyelenggara \ \ KeputusanKepala Desaadalalisemuakeputusanyangmerupakan pelaksanaandariPeraturanDesadan kebijaksanaanKepalaDesa yang menyangkutPemerintaharidan PembangunanDesasepanjangtidak bertentangandengankepentinganutnummaupunperaturan perundang- undangan. 17. Keterwakilanwilayahsebagaimana dimaksud pada ayat(1)berasaldari masing-masingdusundi Desa yangbersangkutan. Anggota BadanPermusyawaralanDesasebagaimanadimaksudpadaayat

(1)terdiridariunsur tokohmasyarakat, golonganprofesidanmenjamin keterwakilan perempuan.
(1),
(2)
(3)Pasal 3 Masa KeanggotaanBadan PermusyawaratanDesaselama6(enam)Tahun terhitungsejaktanggalpengucapunsumpah/janji. AnggotaBadanPermusyawaratanDesasebagaimana dimaksudpada ayat
(1)dapatdipilihuntukmasakeanggotaanpalingbanyak3(tiga)kaliseeara berturut-turut atautidak seearaberturut-turut. Jumlah anggotaBadanPermusyawaratanDesasebagaimana dimaksud padaayat(1)ditetapkan dengan jumlah gasal,paling sedikit5(lima)orang danpalingbanyak 9(Sembilan)orangdenganmemperhatikanwilayah, perempuan,jumlah pendudukdankemampuan keuangan Desa. Jumlahpenduduk sebagaimana dimaksud pada ayat(3)yaitu dengan ketentuan : a.Jumlah penduduk s/d 1000 jiwasebanyak= ; 5 AnggotaBPD b.Jumlah penduduk antara1001s/d 1500 jiwasebanyak=7anggotaBPD c.Jumlah pendudukdiatas1500jiwasebanyak=9 anggotaBPD. untukmenjamin keterwakilan wilayah bagianggotaBPD,maka jumlah penduduk terbanyak dalam 1(satu)dusun yangmemilikikeanggotaanBPD terbanyak.
(2)
(3)
(4)
(5)Pasal 4 Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiridari 1(satu)orang Ketua,1 (satu)orang Wakil Ketua dan1(satu)orang Sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desasebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa seeara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan seeara khusus. Rapat pemikhan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
(1)
(2)
(3)PasaJ5 CalonanggotaBadanPermusyawaratanDesawajibmemenuhipersyaratan: a.bertaqwakepada Tuhanyang mahal.Osa b.memegangteguh danmengarnalkan Pancasila,melaksanakanUndang- Undang DasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945, mempertahankan danmemeliharakeutuhanNegaraKesatuan Republik IndonesiadanBhinnekaTuggaiIka. c.berusiapalingrendah 20(duapuluh)tahun atausudah/pemah menikah danpalingtinggi60(enampuluh)tahun. d.berpendidikan palingrendahtamat Sekolah Menengah Pertamaatau sederajatyang dibuktikandenganijazah/ STTB(SuratTandaTamatBelajar) danatauSuratKeteranganPenggantiIjazah dariinstansiyangberwenang. e.bukansebagai perangkatPemerintahDesa. f.terdaftar sebagai pendudukdanbertempattinggaldi desasetempatpaling kurang1(satu)tahun sebelum pendaftaranyangdibuktikan denganKTP atausuratketerangan penduduk; g.sehat jasmanidanrohani; h.tidakpemah dijatuhipidana penjara berdasarkanputusanpengadilanyang telah mempunyai kekuatanhukumtetapkarena melakukantindakpidana yang diancam denganpidanapenjara paling singkat5(lima)tahun atau lebih,kecuali5(lima)tahunsetelahselesaimenjalani pidana penjara dan mengumumkan secarajujur danterbuka kepadapublikbahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelakukejahatan berulang-ulang; i.bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desadan wajibbertempattinggal didusundandi Desasetempat selama menjabat sebagai anggota BadanPermusyawaratanDesa.
1. j.calon anggotaBadanPermusyawaratanDesaadalahWakilpenduduk dusun/atauDesa yang dipilih secarademokratis. 1 serta 1
(1)Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan PermusyawaratanDesadan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
(2)Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat(1)terdiri dari unsur perangkatDesadan warga masyarakat.dengan jumlah keanggotaan paling sedikit3(tiga)orang dan paling banyak5(lima)orang.
(3)Pengisian keanggotaan Baban PermusyawaratanDesa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung di masing-masing dusun di desa yang bersangkutan.

BAB III

TATA CARA PEHGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMU8YAWARATANDESA Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

3.Persyaratan kelengkapan administrasi bakaicalon anggota Badan PermusyawaratanDesa. pengumumandan pendaftaranbakaicalon dilaksanakan dalam jangka waktu7(tujuh hari); Panitia pengisian keanggotaan Badan PermusyawaratanDesamelakukan penelitian administrasi terhadappersyaratanbakaicalon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dalam jangka waktu 14 (empatbelas)hari; penelitian kelengkapan administrasi bakai calon sebagaimana dimaksud pada huruf e disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengansuratketerangan yang berwenang; berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruffpanitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa; Panitia pengisian memfasilitasipelaksanaanpemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditiap dusun di Desa yang bersangkutan; Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sehagai anggota Badan Permusyawaratcin Desa terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa. a. b. c. d. e. f. g - h. i.

Pasal 9

(1)Apabila lebihdari1(satu)orangcalonanggotaBadan Permusyawaratan Desamemperoleh jumlahdukungansuara tcrbanyakdenganjumlah yang sebagaimana dimaksud padapasal8huruf i, .maka diadakan sama pemilihanulangselambat-lambatnya7(tujuh)hariterhitungmulai tanggal pelaksanaanpemilihanhanyauntukpara calonanggota.Badan PermusyawaratanDesayangmemperolehdukungansuara terbanyakyang sama.
(2)Penentuanwaktupelaksanaanpemilihanulangdiumumkandan disampaikan kepadaparacalon anggota BadanPermusyawaratanDesa yangmemperolehsuara terbanyakyang samaolehKetuaPanitia pengisian keanggotaanBadanPermusyawaratanDesa paling lama3(tiga)harisetelah berkoordinasidanberkonsultasidenganRepala Desa.
(3)Apabila pemilihanulang calonanggota BadanPermusyawaratanDesa sebagaimanadimaksud padaayat(2)hasilnyatetapsama,maka untuk menentukancalonlerpilihanggotaBadanPermusyawaratanDesa menggunakan seleksitambahan yaitukriteriapengalaman kerjadi lembaga pemerintahan,tingkatpendidikandanusia. PasaJ10
(1)Bagicalontunggal anggota Badan PermusyawaratanDesadinyatakan sebagaicalon terpilihapabilamemperolehdukungansuarasekurang- kurangnyaVa(satuperdua)ditambah1(satu)dari jumlahpemilih.
(2)Apabila calontunggal anggotaBadan PermusyawaratanDesa tidak bisa memperolehdukungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1)maka diadakan pemilihan ulang sebagaimanadimaksudpadapasal 9. Pasal 11.
(1)Hasilpemilihan keanggotaan Badan PermusyawaratanDesasebagaimana dimaksudpada pasal8hurufi, disampaikan oleh KepalaDesakepada BupatimelaluiCamat setempatpaling lama 7(tujuh)hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
(2)Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan dengan keputusanBupatiNias Utara paling lama 30(tigapuluh)hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung dari Kepala Desa.

Pasal 12

(1)Sebelum memangku jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa bersumpah danberjanji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dengan didampingi oleh rohaniawan yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
(2)Sumpah/janjisebagaimanadimaksudpadaayat(1)sebagai berikut “DemiAllah/Tuhan,sayabersumpah/beijanjibahwasayaakanmemenuhi kewajibansayaselaku anggota BadanPermusyawaratanDesadengan sebaik-baiknya,sejujur-jujumya,danseadil-adilnya;bahwasayaakan selalutaat dalammengamalkandanmempertahankan Pancasila sebagai dasarNegara,danbahwasayaakanmenegakkankehidupandemokrasidan Undang-Undang DasarNegaraRepublikIndonesia Tahun1945serta melaksanakansegalaperaturanperundang-undangandengan selurus- lurusnyayang berlakubagi Desa,Daerah,danNegara KesatuanRepublik Indonesia”. : BABIV FUNGSI, HiOK,KEWAJIBAN DANLARANGANKEANGGOTAAN BADANPERMUYAWARATANDESA

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:

a.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka I Tunggal Ika;
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
c.menyerap, menampung, masyarakat desa;
d.mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 17

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
b.melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang aJkan dilakukan;
c.menyalahgunakan wewenang;
d.melanggar sumpah/ janji jabatan;
e.merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f.merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
g.sebagai pelaksana proyek Desa;
h.menjadi pengurus partai polotik; dan /atau
i.menjadi anggota dan /atau pengurus organisasi terlarang. I

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014