DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai menetapkan struktur dan jenis perangkat daerah yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di Kabupaten Nunukan. Ini termasuk berbagai dinas, badan, dan instansi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah. Menetapkan struktur organisasi dari masing-masing perangkat daerah, termasuk hierarki, pembagian tugas, dan hubungan antar bagian dalam perangkat daerah tersebut. Serta mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa telah terjadi perubahan secara signifikan Pembagian Urusan Pemerintahan khususnya Urusan Pemerintahan Konkuren, sehingga perlu dilakukan penyesuaian Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
c.bahwa Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurub b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN
1. 2.Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nunukan.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nunukan.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nunukan.
11.Kecamatan adalah kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
12.Perangkat Kecamatan adalah Kelurahan.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

Pasal 3

Pembentukan Perangkat Daerah menganut Prinsip:

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Tipe C;
3. c.Inspektorat Tipe A;
4. d.Dinas Daerah;
5. e.Badan Daerah; dan
6. f.Kecamatan.
(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe A);
2. b.Dinas Kesehatan (Tipe A);
3. c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Tipe A);
4. d.Dinas Pemadam Kebakaran (Tipe B);
5. e.Dinas Sosial (Tipe A);
6. f.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
7. g.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Tipe A);
8. h.Dinas Pertanahan (Tipe C);
9. i.Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
10. j.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
11. k.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A);
12. l.Dinas Perhubungan (Tipe A);
13. m.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Tipe A);
14. n.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian (Tipe B);
15. o.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe B);
16. p.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
17. q.Dinas Perikanan (Tipe A);
18. r.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Tipe B);
19. s.Dinas Perdagangan (Tipe B);
20. t.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Tipe A); dan
21. u.Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A).
(3)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Tipe A);
2. b.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A);
3. c.Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Tipe B);
4. d.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe B); dan
5. e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(4)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
1. a.Kecamatan Nunukan (Tipe A);
2. b.Kecamatan Nunukan Selatan (Tipe A);
3. c.Kecamatan Sei. Menggaris (Tipe A);
4. d.Kecamatan Sebatik (Tipe A);
5. e.Kecamatan Sebatik Barat (Tipe A);
6. f.Kecamatan Sebatik Timur (Tipe A);
7. g.Kecamatan Sebatik Utara (Tipe A);
8. h.Kecamatan Sebatik Tengah (Tipe A);
9. i.Kecamatan Sebuku (Tipe A);
10. j.Kecamatan Sembakung (Tipe A);
11. k.Kecamatan Sembakung Atulai (Tipe A);
12. l.Kecamatan Lumbis (Tipe A);
13. m.Kecamatan Lumbis Ogong (Tipe A);
14. n.Kecamatan Tulin Onsoi (Tipe A);
15. o.Kecamatan Krayan (Tipe A);
16. p.Kecamatan Krayan Selatan (Tipe A);
17. q.Kecamatan Krayan Barat (Tipe A);
18. r.Kecamatan Krayan Tengah (Tipe A); dan
19. s.Kecamatan Krayan Timur (Tipe A).

Pasal 6

(1)Sekretariat Daerah tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf a paling banyak 3 (tiga) asisten.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Sekretariat DPRD tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Inspektorat tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dengan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2017