DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas dan Prinsip Pembentukan Perangkat Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah, Staf Ahli, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan tuntutan dinamika organisasi dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018, perlu ditinjau kembali; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144);
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN dan BUPATI NUNUKAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3.Bupati adalah Bupati Nunukan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nunukan.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nunukan.
11.Kecamatan adalah kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
12.Unit Pelaksana Teknis, adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
1. a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. c.efisiensi;
4. d.efektivitas;
5. e.pembagian habis tugas;
6. f.rentang kendali;
7. g.tata kerja yang jelas; dan
8. h.fleksibilitas.
(2)Dalam penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah selain kriteria umum penyederhanaan struktur organisasi juga mempertimbangkan kriteria khusus dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi:
1. a.spesialisasi urusan pemerintahan;
2. b.karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan;
3. c.sifat pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan;
4. d.formalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan;
5. e.kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia; dan
6. f.kompleksitas pengelolaan aset/sarana prasarana.

Pasal 3

Pembentukan Perangkat Daerah menganut Prinsip:

a.memperhatikan kondisi daerah;
b.kebutuhan daerah;
c.beban kerja daerah;
d.tepat ukuran; dan
e.tepat fungsi.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
1. a.Sekretariat Daerah (Tipe A);
2. b.Sekretariat DPRD (Tipe C);
3. c.Inspektorat Daerah (Tipe A);
4. d.Badan Daerah dan Dinas Daerah; dan
5. e.Kecamatan.
(2)Badan Daerah dan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Perhubungan (Tipe A);
2. b.Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Tipe A);
3. c.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Tipe B);
4. d.Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A);
5. e.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Tipe A);
6. f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Tipe A);
7. g.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Tipe B);
8. h.Badan Pendapatan Daerah (Tipe B);
9. i.Dinas Pendidikan (Tipe A);
10. j.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Tipe A);
11. k.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tipe B);
12. l.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Tipe A);
13. m.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe A);
14. n.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe A);
15. o.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A);
16. p.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A);
17. q.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Tipe A);
18. r.Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
19. s.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Tipe A);
20. t.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (Tipe A);
21. u.Dinas Perikanan (Tipe A);
22. v.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe B);
23. w.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Tipe A);
24. x.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B);
25. y.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A); dan
26. z.Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga, serta Pariwisata (Tipe A).
(3)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. a.Kecamatan Nunukan (Tipe A);
2. b.Kecamatan Nunukan Selatan (Tipe A);
3. c.Kecamatan Sebatik (Tipe A);
4. d.Kecamatan Sebatik Utara (Tipe A);
5. e.Kecamatan Sebatik Timur (Tipe A);
6. f.Kecamatan Sebatik Barat (Tipe A);
7. g.Kecamatan Sebatik Tengah (Tipe A);
8. h.Kecamatan Sei Menggaris (Tipe A);
9. i.Kecamatan Sebuku (Tipe A);
10. j.Kecamatan Tulin Onsoi (Tipe A);
11. k.Kecamatan Sembakung (Tipe A);
12. l.Kecamatan Sembakung Atulai (Tipe A);
13. m.Kecamatan Lumbis (Tipe A);
14. n.Kecamatan Lumbis Ogong (Tipe A);
15. o.Kecamatan Lumbis Hulu (Tipe A);
16. p.Kecamatan Lumbis Pansiangan (Tipe A);
17. q.Kecamatan Krayan (Tipe A);
18. r.Kecamatan Krayan Timur (Tipe A);
19. s.Kecamatan Krayan Selatan (Tipe A);
20. t.Kecamatan Krayan Barat (Tipe A); dan
21. u.Kecamatan Krayan Tengah (Tipe A).

Pasal 6

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas 3 (tiga) asisten.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
(3)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas 3 (tiga) bagian.
(2)Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Inspektorat Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur pembantu.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Pasal 9

(1)Badan Daerah dan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d dengan Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi/subbidang.

Pasal 10

(1)Badan Daerah dan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dengan Tipe B terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi/subbidang.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018