DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ringkasan

Materi pkok dalam peraturan ini antara lain;Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tanggal 21 September 2015;
c.bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf (b) perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3.Undang-undang RI Nomor 1....... 2
3.Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5.Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6.Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);
7.Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28);
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14.Peraturan Menteri Dalam Negeeri Nomor 52..... 3
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
15.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tmur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR dan BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3.Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4.Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah..... 4
6.Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7.Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8.Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9.Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupetan Ogan Koemring Ulu Timur dengan Belanja Darah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11.Difisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupetan Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Darah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12.Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1.Pendapatan ....................................................... Rp. 1.550.821.312.300,00
2.Belanja ............................................................. Rp. 1.545.716.343.757,00
3.Pembiayaan

a.Penerimaan .................................................... Rp. 73.804.909.740,00
b.Pengeluaran .................................................. RP. 78.909.878.283,00
c.Pembiayaan Netto .......................................... Rp. (5.104.968.543,00)
1. 4.Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

1.Pendapatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah .................................. Rp. 53.116.781.200,00
b.Dana Perimbangan.......................................... Rp.1.219.466.429.000,00
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ........... Rp. 278.238.910.100,00
1. 2.Belanja yang dimaksud ... 5
2. 2.Belanja yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
a.Belanja Tidak langsung ................................... Rp. 860.417.973.411,00
b.Belanja Langsung ........................................... Rp. 685.298.370.346,00

Pasal 4

1.Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pada huruf (a) terdiri dari :

a.Pendapatan Pajak Daerah................................ Rp. 14.837.290.000,00
b.Hasil Retribusi Daerah ................................... Rp. 7.844.891.200,00
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ..................................................... Rp. 750.000.000,00
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ....... Rp. 29.684.600.000,00
1. 2.Dana Perimbangan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pada huruf (b) terdiri dari :
a.Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak....................... Rp. 116.984.828.000,00
b.Dana Alokasi Umum ...................................... Rp. 760.211.691.000,00
c.Dana Alokasi Khusus ..................................... Rp. 342.269.910.000,00
1. 3.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dimaksud dalam pasal 3 ayat

(1)pada huruf (c) terdiri dari :
1. a.Pendapat Hibah ............................................. Rp 2.500.000.000,00
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ............................ Rp. 43.679.300.100,00
3. c.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus ........... Rp. 5.000.000.000,00
4. d.Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ............................ Rp. 43.835.000.000,00
5. e.Dana Desa ...................................................... Rp. 183.223.802.000,00
  1. 4.Belanja Tidak Langsung yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada huruf (a) terdiri dari :
6. a.Belanja Pegawai ............................................ Rp. 594.777.100.911,00
7. b.Belanja Subsidi ............................................. Rp. 1.200.000.000,00
8. c.Belanja Hibah .............................................. Rp. 20.427.265.000,00
9. d.Belanja Bantuan Sosial ................................ Rp. 3.917.325.500.,00
10. e.Belanja Tidak Terduga .................................. Rp. 1.000.000.000,00
11. f.Bantuan keuangan – Alokasi Dana Desa ........ Rp. 239.096.282.000,00
  1. 5.Belanja Langsung yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) pada huruf (b) terdiri dari :
12. a.Belanja Pegawai ............................................ Rp. 13.666.814.500,00
13. b.Belanja Barang/Jasa .................................... Rp. 362.461.329.567,00
14. c.Belanja Modal .............................................. Rp. 309.170.227.279,00
  1. 6.Penerimaan Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) pada huruf (a) terdiri dari :
15. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya ................................... Rp. 3.000.000.000,00
16. b.Penerimaan Piutang Daerah ......................... Rp. 70.804.909.740,00
  1. 7.Pengeluaran Pembiayaan ... 6
  2. 7.Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) pada huruf (b) terdiri dari :
17. a.Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah ......................................................... Rp. 2.794.500.000,00
18. b.Penyertaan Pokok Hutang ............................. Rp. 76.115.378.283,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
2.Lampiran II Ringkasan RAPBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
3.Lampiran III Rincian RAPBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. 10 Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya. 11 Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini. 12 Lampiran XII Daftar Cadangan Daerah. 13 Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

1.Dalam keadaan darurat, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut :

a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b.Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c.Berada diluar kendali ... 7
c.Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

2.Bupati Ogan Komering Ulu Timur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun Anggaran 2016. .

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ditetapkan di Martapura pada tanggal Desember 2015 PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, RICHARD CHAHYADI Diundangkan di Martapura pada tanggal Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, H. IDHAMTO REGISTER NOMOR : 3/OKUT/2015 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR _____

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 5 Tahun 2016