DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 132) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Ketentuan Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i, 2. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c diubah,

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa besaran tarif retribusi pemakaian alat-alat berat, alat mesin pertanian, tarif jasa air bersih dan tarif bibit ikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang kurang relevan sehingga perlu ditingkatkan guna meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat;
b.bahwa besaran tarif retribusi jasa usaha gambir dan tarif jasa penggunaan rangka baliho belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); jdih.pakpakbharatkab.go.id
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 132). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT dan BUPATI PAKPAK BHARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 132) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.Ketentuan Bab VII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf f diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut : jdih.pakpakbharatkab.go.id

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : A. PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG B. PEMAKAIAN ALAT-ALAT PESTA C. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT No. Jenis Alat-Alat Berat Tarif Retribusi (Rp) Dalam Daerah Per-hari Luar Daerah Per-hari Ket.

1.Mesin Gilas :

a.Barata 1 Ton
b.Barata 4 Ton
c.Barata 6-8 Ton
d.Barata 8-10 Ton
e.Vibratory Rollers 10 Ton Rp. 180.000,- Rp. 225.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 900.000,- Rp. 330.000,- Rp. 375.000,- Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.050.000,-
1. 2.Dump Truck :
a.Colt Diesel 3,5 Ton
b.Mobil Tinja Rp. 400.000,- Rp. 187.500,- Rp. 500.000,- Rp. 300.000,-
1. 3.Truck :
a.4 Ton
b.5 Ton ke atas Rp. 450.000,- Rp. 600.000,- Rp. 650.000,- Rp. 750.000,- No. Jenis Bangunan Gedung Besar Retribusi (Rp) Satuan Ket 1. LAPANGAN NAPASENGKUT
a.Untuk Kegiatan Keagamaan
b.Untuk Kegiatan Bisnis
c.Untuk Kegiatan Sosial Politik Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- 1 unit Per-hari 2. GEDUNG Serba Guna Rp. 400.000,- 1 unit sda 3. 4. RUMAH DINAS
a.Ibu Kota Kabupaten (a) Rumah Permanen (b) Rumah Semi Permanen
b.Ibu Kota Kecamatan (a) Rumah Permanen (b) Rumah Semi Permanen MESS
a.Mess di Medan  PNS Gol IV  PNS Gol III  PNS Gol II  Non PNS (umum)
b.Mess di Salak
c.Mess Mahasiswa di Medan Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 40.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- Rp. 70.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Per orang 1 Kamar Per orang Per bulan sda sda sda Per-SPPD Per-SPPD Per-SPPD Permalam Permalam Perbulan No. Jenis Alat-alat Pesta Besar Retribusi (Rp) Satuan Ket.
1. 1.PEMAKAIAN SOUND SYSTEM/MIC Rp. 300.000,- 1 unit Per hari
2. 2.PEMAKAIAN ALAT-ALAT PESTA :
a.Tratak
b.Kursi Plastik
c.Kursi Busa
d.Kursi Chitose Rp. 80.000,- Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.500,- 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah Per hari sda sda sda jdih.pakpakbharatkab.go.id
1. 4.Bull Dozer: Bull Dozer D.4 Bull Dozer D.6 Rp. 1.000.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 1.500.000,-
2. 5.Wheelloader Rp. 750.000,- Rp. 900.000,-
3. 6.Road Garder Rp. 1.600.000,- Rp. 1.800.000,-
4. 7.Tyre Roller Rp. 450.000,- Rp. 600.000,-
5. 8.Stone Crusher Rp. 1.500.000,- Rp 2.250.000,-
6. 9.Exavator:
a.Exavator Hitachi
b.Exavator Komatsu Rp. 1.000.000,- Rp. 1.600.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 2.000.000,-
1. 10.Air Compressor Rp. 150.000,- Rp. 225.000,-
2. 11.Asphalt Sprayer Rp. 75.000,- Rp. 165.000,-
3. 12.Bus Umum Sekretariat Rp. 450.000,- Rp. 600.000,-
4. 13.Bus Umum Dinas Perhubungan Rp. 375.000,- Rp. 450.000,-
5. 14.Truk Roda 6 (enam) 4000 Cc Rp. 600.000,- Rp. 750.000,-
6. 15.Double Cabin Rp. 500.000,- Rp. 600.000,-
7. 16.Traktor Rp. 250.000,- Ha/1 Kali Bajak 17 Truk Trado Rp. 1. 500.000,- Rp. 2. 000.000,- 18 Stamper Rp. 100.000,- Rp. 300.000,- D. ALAT MESIN PERTANIAN NO JENIS ALAT SATUAN HARGA (Rp) 1 Hand Traktor Rante/Bajak Rp. 5.000,- 2 Mesin Babat Unit Rp. 150.000,- 3 Penggiling Padi Unit Rp. 750.000,- 4 Pemipil Jagung Unit Rp. 750.000,- 5 Perontok Padi Unit Rp. 200.000,- 6 Kereta Sorong Unit Rp. 50.000,- 7 Handsprayer Unit Rp. 50.000,- E. TARIF PELAYANAN JASA RADIO PEMKAB. PAKPAK BHARAT 95,7 FM Time format (Senin-Minggu) Prime Time 06.00 – 09.00 12.00 – 15.00 17.00 – 19.00 Regular Time 09.00 – 12.00 15.00 – 17.00 19.00 – 23.00 NO JENIS Spasi Waktu (Durasi) Ket 30 detik 45 detik 60 detik 1 Spot Iklan Nasional Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 50.000,- /sekali putar 2 Spot Iklan Lokal Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp.15.000,- /sekali putar 3 Iklan lokal yang diputar 1 bulan penuh Rp. 300.000,- /bulan 4 Iklan Baca Rp. 10.000,- halaman/ sekali membaca 30 menit 60 menit 120 menit 5 Sponsor Program/Business Expose Rp. 250.000,- Rp.350.000,- Rp.500.000,- Sponsor tunggal, tetapi bebas untuk baca berita 6 Talkshow Rp. 150.000,- Rp.300.000,- Rp.500.000,- 2 s/d 5 Menit 7 Insert/Kuis Rp. 200.000,- Per jam dan Hadiah ditanggung Sponsor 8 Live Report Rp. 150.000,- /sekali liputan 9 Pesan pelayanan Masyarakat Rp. 20.000,- /sekali baca 10 Berita Duka Cita dan berita anak hilang Gratis, sebagai turut berdukacita dari Pemkab 11 Ucapan Selamat Rp. 15.000,- /sekali baca jdih.pakpakbharatkab.go.id 12 Berita kehilangan/ tercecer Rp. 10.000,- /sekali baca 13 Penjualan Kartu Pilihan dan sejenisnya. Rp. 1.000,- /lembar F. TARIF JASA AIR BERSIH KODE Keterangan Tarif (Rp) Abodemen 0-10 M3 11-20 M3 21-30 M3 31-dst M3 SU Sosial Umum 520,- 650,- 780,- 1.300,- 3.500,- RA ’A’ Rumah Tangga A 650,- 910,- 1.040,- 1.430,- 3.500,- RA ’B’ Rumah Tangga B 780,- 1.040,- 1.300,- 1.560,- 5.000,- NK Niaga Kecil 1.040,- 1.300,- 1.430,- 1.820,- 3.500,- NB Niaga Besar 1.300,- 1.560,- 1.690,- 1.950,- 7.000,- IP Instansi Pemerintah 780,- 1.040,- 1.300,- 1.560,- 10.000,- ID Industri 1.430 1.690,- 1.950,- 2.340,- 20.000,- HU Hydran Umum Rp. 6.500,- PAD Pemasangan Baru Rp. 910.000,- Denda keterlambatan Rp. 5.000,-/bulan Tarif penyambungan kembali Rp. 325.000,- G. TARIF PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT DAN FASILITASNYA No. SASARAN DAN PRASARANA HARGA SATUAN WAKTU 1 Aula Gedung Diklat Rp. 600.000,- Hari
8. 2.Ruang Kelas Rp. 300.000,- Hari 3 Asrama Rp. 100.000,- Orang/hari 4 Sound System Rp. 500.000,- Hari 5 Kursi Chitose Rp. 2.000,- Buah/hari 6 Sofa Rp. 100.000,- Set / hari 7 Sewa Gedung CAT Rp. 20.000,- Orang/sesi H. TARIF JASA USAHA GAMBIR NO Komoditi Satuan Besaran Retribusi Ket 1 Daun Gambir Segar Kg 4% x Harga Pasar Ekstrak Kering Gambir I. TARIF JASA PENGGUNAAN RANGKA BALIHO No. Lokasi Kecamatan Posisi Ukuran Spesifi kasi Retribusi/ bulan 1. Di depan UPT PAM Salak Salak Jalan Provinsi 4x6 meter 2 sisi Rp. 800.000,- 2. Di depan Kantor Camat Kerajaan Kerajaan Jalan Provinsi 4x6 meter 2 sisi Rp. 800.000,- 3. Di depan rumah dinas Camat STTU Jehe STTU Jehe Jalan Nasional 4x6 meter 2 sisi Rp. 1.000.000,- 4. Simpang SMA Negeri 1 Kerajaan Kerajaan Jalan Provinsi 3x4 meter 1 sisi Rp. 500.000,- 5. Desa Bandar Baru STTU Jehe Jalan Kabupate n 3x4 meter 1 sisi Rp. 300.000,- 6. SD Singgabur Simpang Ulu Merah STTU Julu Jalan Provinsi 3x4 meter 1 sisi Rp. 500.000,- 7. Gapura Batas – Depan Hotel Nantampuk Mas Kerajaan Jalan Nasional 4x3 meter 1 sisi Rp. 600.000,- jdih.pakpakbharatkab.go.id 8. Hutan Jalan Nasional Dlleng Lumut Kerajaan Jalan Nasional 4x3 meter 1 sisi Rp. 600.000,- 9. Di depan SMP Santar Tinada Jalan Provinsi 4x3 meter 1 sisi Rp. 500.000,- 10. Gapura Perkantoran di atas Masjid Agung Salak Jalan Provinsi 4x3 meter 1 sisi Rp. 500.000,- 11. Di depan Kantor Bupati, Sindeka Salak Jalan Provinsi 4x3 meter 1 sisi Rp. 500.000,- 12. Di depan SMA Negeri 1 Salak Salak Jalan Provinsi 4x3 meter 1 sisi Rp. 500.000,- 13. Di depan Kantor Camat PGGS PGGS Jalan Kabupate n 4x3 meter 1 sisi Rp. 300.000,- 14. Simpang SD Lae Trondi Salak Jalan Provinsi 2x3 meter 1 sisi Rp. 200.000,- 15. Simpang Siguang-guang PGGS Jalan Kabupate n 2x3 meter 1 sisi Rp. 100.000,-
9. 16.Desa Kecupak I PGGS Jalan Kabupate n 2x3 meter 1 sisi Rp. 100.000,- 17. Di depan SMP Negeri 1 Atap Lae Leam STTU Jehe Jalan Nasional 2x3 meter 1 sisi Rp. 300.000,- 18. Jalan Nasional Sibande STTU Jehe Jalan Nasional 2x3 meter 1 sisi Rp. 300.000,- 19. Di depan KUA Kerajaan Kerajaan Jalan Provinsi 2x3 meter 1 sisi Rp. 200.000,- 20. Di depan Lapangan Sepak Bola Tinada Tinada Jalan Provinsi 2x3 meter 1 sisi Rp. 200.000,-
10. 2.Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. c.Bibit Ikan No Komoditi Satuan Harga (Rp) 1 Bibit Ikan Mas 1-3 cm 200,- 3-5 cm 500,- 5-8 cm 1.000,- 2 Bibit Ikan Nila 1-3 cm 100,- 3-5 cm 300,- 5-8 cm 500,- 3 Bibit Ikan Lele 1-3 cm 100,- 3-5 cm 300,- 5-8 cm 500,- jdih.pakpakbharatkab.go.id Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 11 Maret 2019 Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd ASREN NASUTION Diundangkan di Salak pada tanggal 12 Maret 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI SUMATERA UTARA : (5/34/2019) jdih.pakpakbharatkab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. UMUM Potensi lahan dan peluang pengembangan Gambir sangat besar di Kabupaten Pakpak Bharat dengan letak geografis sehingga budidaya tanaman gambir sangat cocok di Kabupaten Pakpak Bharat. Peluang Pasar cukup terbuka baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada saat ini menyediakan pasar usaha untuk komoditas gambir. Demikian juga atas pemakaian alat-alat berat dan pelayanan atas jasa air bersih dan tarif bibit ikan dimana tarif yang selama ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang untuk saat ini kurang relevan dengan perkembangan masyarakat dan daerah sehingga tarif atas pemanfaatan ketiga pelayanan perlu ditingkatkan. Kabupaten Pakpak Bharat juga memiliki aset daerah berupa rangka baliho yang dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari retribusi jasa usaha sehingga perlu diatur dalam peraturan daerah. Diharapkan dengan bertambahnya sumber PAD Kabupaten Pakpak Bharat dapat meningkatkan tingkat kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 141 jdih.pakpakbharatkab.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018