DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Indonesia, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Pemukiman dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum; Perumahan dan Permukiman; Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Persyaratan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum; Pembentukan Tim Verifikasi; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; Pengelolaan Prasarana, sarana dan utilitas umum, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, perlu adanya keterlibatan aktif pemerintah Kabupaten dalam rangka memenuhi hak tersebut secara berkelanjutan melalui ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah perlu diatur mengenai penyediaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelrnggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tarrah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tarrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Menetapkan: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR Dan BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir.
3.Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6.Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunJang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan perdesaan.
7.Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9.Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
11.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari setiap orang atau pengembang kepada pemerintah kabupaten.
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
13.Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.
14.Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya dibidang Perumahan dan kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman.
15.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
17.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
18.Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
19.Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang. • ,,-- f

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat.
(2)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Setiap Orang atau pengembang kepada Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk menJamm keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Permukiman.
(3)Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman berdasarkan prinsip:
1. a.keterbukaan;
2. b.akuntabilitas;
3. c.kepastian hukum;
4. d.keberpihakan;dan
5. e.keberlanjutan.

BAB II

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 3

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

a.Perumahan tapak; dan
b.rumah susun.

Pasal 4

(1)Perumahan tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
(2)Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau berlantai dua.

Pasal 5

(1)Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
(2)Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.

BAB III

PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 6

(1)Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(2)Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.jaringan jalan;
2. b.jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. c.jaringan saluran pembuangan air hujan; dan
4. d.tempat pembuangan sampah.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. b.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. c.sarana pendidikan;
4. d.sarana kesehatan;
5. e.sarana peribadatan;
6. f.sarana rekreasi dan olah raga;
7. g.sarana pemakaman;
8. h.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
9. i.sarana parkir.
(4)Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.jaringan air bersih;
2. b.jaringan listrik;
3. c.jaringan telepon;
4. d.jaringan gas;
5. e.jaringan transportasi;
6. f.pemadam kebakaran; dan
7. g.sarana penerangan jalan umum. BABIV PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 7

(1)Pengembang dapat menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dibangun oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten.
(2)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.
(3)Penyerahan sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
1. a.secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
2. b.sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Pasal 8

(1)Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) pada perumahan tapak berupa tanah siap bangun dan/atau bangunan.
(2)Penyerahan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) pada tapak berupa tanah siap bangun.
(3)Penyerahan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) harus berkoordinasi dengan instansi yang membidangi utilitas dimaksud.

Pasal 9

(1)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk rumah susun berupa tanah siap bangun.
(2)Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 10

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus sudah bersertifikat hak atas tanah atas nama pengembang. :l _· .. . ,,·- BABV PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009