Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman No. 08 Tahun 2014
- Nomor
- 08
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
4. 5. 7. 8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebTgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484\;
i
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN dan BUPATI PASAMAN
MEMUTUSKAN: McnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal t huruf a Tahun Anggaran 2Ol3 sebagai berikut : A. Pendapatan Rp.687. L24.559.O3O,24 . \J B. Belanja Rp.689.76O.539.257.OO Defisit Rp.2.635.98O.226,76 C. Pembiayaan - Penerimaan Rp. 110.123.822.540,33 - Pengeluaran Rp. 8.531.000.00O.00 Pembiagaan Netto Rp. 101.592.822.540,33
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai berikut :
dengan rincian sebagai berikut : Anggaran belanja setelah perubahan Realisasi Selisih kurang
97.81O.7O7.961,57 dengan rincian sebagai berikut :
Selisih Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran dengan rincian sebagai berikut :
sebagaimana dimaksud pada Pasal berikut : Jumlah aset Jumlah kewajiban Jumlah ekuitas dana Rp. 775.635.9O3.2 84,33 Rp. 689.76O.539.257.00 Rp. (85.87 5.364.O27,33l, Rp. 1 08.977 .688.1 88,33 Rp. 1 10. 123.822.54O.33 Rp. (1.146.134.352,00) pembiayaan sejumlah Rp.O,00 Rp. 8.531.000.000,00 Rp. 8.531.000.00O.00 0,00 netto sejumlah Rp. 1 0O.4 46.688.1 88,33 Rp. 10 1.592.822.540.33 Rp. {1.146.134.352,00) t huruf b per 31 Desember Tahun Rp. 2.058.406.888.992,54 Rp. 134.333.066,00 Rp. 2.058.272.555.926,54 a. b. a. b. (s) Neraca 20t3 sebagai a. b. c.
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2Ol3 sebagai berikut :
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal t huruf d Tahun Anggaran 2Ol3 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan (APBD) sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah ); Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Daftar Dana Cadangan; Daftar Pinjaman Daerah; b. c. d. e. Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V : Neraca; : Laporan Arus Kas; : Catatan Atas Laporan Keuangan; : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang terdiri dari :
Bupati Pasaman menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2013.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen