DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penanggulangan HID dan AIDS yang terdiri atas: a. promosi kesehatan; b. pencegahan penularan HIV; c. pemeriksaan diagnosis HIV; d. pengobatan, perawatan, dan dukungan; dan e. rehabilitasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penularan virus HIV dan AIDS semakin luas dan tanpa mengenal status sosial serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang sistematik;
c.bahwa dalam rangka meminimalisir dampak epidemi dan melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan dari perkembangan virus HIV dan AIDS dan infeksi menular seksual di Kabupaten Pasangkayu, perlu melakukan pengaturan kebijakan secara terpadu, melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten SALINAN 2 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 3 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU dan BUPATI PASANGKAYU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasangkayu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
6.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan 4 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.
7.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
8.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
9.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
10.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
11.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disingkat TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
12.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disingkat KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
13.Konseling adalah komunikasi informasi untuk membantu klien/pasien agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan bertindak sesuai keputusan yang dipilihnya.
14.Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum suntik, penjaja seks dan pelanggan atau pasangannya, hubungan sesama jenis, warga binaan di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telah terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungnya, penerima darah, penerima organ atau jaringan tubuh donor. 5 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
15.Orang yang Hidup Dengan ODHA yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan atau anggota keluarga yang hidup bersama dan memberikan perhatian kepada ODHA
16.Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat yang sifatnya tidak mematikan tapi menekan laju perkembangan HIV di dalam tubuh manusia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah memberikan landasan hukum dan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mengatur, memfasilitasi, serta mengoordinasikan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

a.menurunkan hingga meniadakan infeksi HIV baru;
b.menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
c.meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;
d.meningkatkan kualitas hidup ODHA;
e.mengurangi dampak sosial ekonomi dari penyakit HIV dan AIDS pada individu, keluarga, dan masyarakat

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS harus menerapkan prinsip sebagai berikut:

a.memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan;
b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan di tingkat nasional, pronvinsi, dan kabupaten/kota;
e.kegiatan dilakukan secara sistimatis dan terpadu, mulai 6 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi yang terinfeksi HIV (ODHA) serta orang-orang terdampak HIV dan AIDS;
f.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
g.melibatkan peran aktif populasi kunci dan ODHA serta orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS; dan
h.memberikan dukungan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS agar dapat mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif.

Pasal 5

Strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

a.meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS melalui pengembangan dan peningkatkan kemitraan antara lembaga pemerintah, organisasi nonpemerintah, sektor swasta, dunia usaha, dan organisasi profesi;
b.memprioritaskan komitmen nasional dan internasional;
c.meningkatkan advokasi dan mengembangkan kapasitas;
d.meningkatkan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif;
e.menemukan kasus sedini mungkin dengan melakukan pemeriksaan pada populasi kunci dan populasi khusus;
f.meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi dan bermasalah kesehatan;
g.meningkatkan pembiayaan Penanggulangan HIV dan AIDS;
h.meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu, meningkatkan peran serta remaja, perempuan, keluarga dan masyarakat umum termasuk ODHA dalam berbagai upaya pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
i.meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan 7 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
j.mengobati sedini mungkin penderita HIV dan AIDS sesuai dengan kriteria pengobatan;
k.menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dukungan dan peningkatan kualitas hidup ODHA dan OHIDHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan;
l.mempertahankan kelangsungan pengobatan penderita HIV dan AIDS;
m.meningkatkan manajemen Penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdayaguna, dan berhasilguna;
n.menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung upaya pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, dengan menitikberatkan pencegahan dan penanggulangannya pada subpopulasi berperilaku risiko tinggi dan lingkungannya dengan tetap memperhatikan subpopulasi lainnya; dan
o.menjamin kesinambungan upaya pencegahan penyebaran dan mata rantai penularan HIV dan AIDS.

BAB IV

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 6

(1)Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.pencegahan penularan HIV;
3. c.pemeriksaan diagnosis HIV;
4. d.pengobatan, perawatan, dan dukungan; dan
5. e.rehabilitasi.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

8 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

(1)Promosi kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV dan menghilangkan stigma serta diskriminasi.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
1. a.advokasi;
2. b.bina suasana;
3. c.pemberdayaan;
4. d.kemitraan; dan
5. e.peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung kebijakan publik.

Pasal 8

(1)Promosi kesehatan dapat dilakukan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan maupun program promosi kesehatan lainnya.
(2)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.iklan layanan masyarakat;
2. b.kampanye penggunaan kondom pada setiap hubungan seks berisiko penularan penyakit;
3. c.promosi kesehatan bagi remaja dan dewasa muda;
4. d.peningkatan kapasitas dalam promosi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) dan penularan HIV kepada tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan yang terlatih; dan
5. e.program promosi kesehatan lainnya.

Pasal 9

(1)Pencegahan penularan HIV dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak berisiko.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual;
2. b.pencegahan penularan HIV melalui hubungan non seksual; dan
3. c.pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya. 9 JDIH KABUPATEN PASANGKAYU

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018