Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2011
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 89
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Darah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN DARAH.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Pengaturan pelayanan darah bertujuan:
dan
BAB II . . . BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
BAB II
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelayanan darah dalam rangka melindungi masyarakat.
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong penelitian dan pengembangan kegiatan pelayanan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan pelayanan darah dalam rangka jaminan ketersediaan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan. BAB III PELAYANAN TRANSFUSI DARAH Bagian Kesatu Perencanaan
BAB III
Bagian Kedua Pengerahan dan Pelestarian Pendonor Darah
Bagian Ketiga Penyediaan Darah Paragraf Kesatu Pengambilan dan Pelabelan
Paragraf Kedua Pencegahan Penularan Penyakit
Paragraf Ketiga Pengolahan Darah
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)