DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Bentuk Kelembagaan, Pembentukkan Kelembagaan Petani, Hak dan Kewajiban, Bantuan untuk Kelembagaan Petani, Sanksi, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa strategi pemberdayaan Petani dilakukan melalui kelembagaan untuk memperkuat tatanan struktur pengelompokan dalam masyarakat daerah yang berorientasi pembangunan ekonomi masyarakat daerah secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Petani di Kabupaten Paser. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuh 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER dan BUPATI PASER,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Paser.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3.Bupati adalah Bupati Paser.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
6.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
7.Petani adalah warga negara Indonesia perorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura perkebunan, dan/atau peternakan.
8.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
10.Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebunyang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12.Asuransi Pertananian adalah perjanjian antara Petani dan Pihak perusahan asuransi untuk mengikutkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
13.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
14.Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
15.Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.
16.Simluhtan adalah sistem informasi penyuluhan pertanian.
17.Penyuluh Petanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan petani bertujuan untuk :

a.memberdayakan petani termasuk pekebun dan peternak agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
b.meningkatkan peranan kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian, perkebunan, dan peternakan di daerah.

BAB II

BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 3

(1)Bentuk Kelembagaan Petani terdiri dari :
1. a.Kelompok Tani (Poktan);
2. b.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
3. c.Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
4. d.Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
(2)Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap desa/kelurahan dan/atau kecamatan.

BAB III

PEMBENTUKKAN KELEMBAGAAN PETANI

Pasal 4

(1)Pembentukkan Kelompok Tani dapat dimulai dari kelompok-kelompok/ organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat (misalnya kelompok pengajian, kelompok arisan, kelompok remaja desa, kelompok adat dan lain- lain) yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menumbuhkan Kelompok, yang terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usaha taninya.
(2)Pembentukan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang diketahui oleh penyuluh pertanian dan ditetapkan dalam surat Ketetapan Kepala Desa/Lurah.
(3)Apabila pembentukan Kelompok Tani telah memenuhi ketentuan pada ayat
(1)dan ayat (2), selanjutnya harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di Kecamatan untuk diteruskan secara berjenjang sampai teregistrasi dalam simluhtan ke tingkat pusat.

Pasal 5

Persyaratan pembentukkan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

a.adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili dan/atau Kesamaan hamparan dan/atau Kesamaan usaha dengan cakupan maksimal dalam satu kawasan wilayah desa/kelurahan, sesuai kebutuhan mereka di wilayahnya;
b.jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) orang atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya;
c.telah melaksanakan Kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh penanggung jawab Desa/Kelurahan paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan penumbuhan kelompok dengan mendapatkan Nomor Induk Kelompok (NIK);
d.Pengurus Kelompok Tani terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan jabatan lainnya yang dianggap perlu;
e.masa Jabatan Pengurus Kelompok Tani selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali disesuaikan/ditetapkan oleh SK Pengukuhan dari Kepala Desa; dan
f.surat Keputusan Kepengurusan Kelompok Tani diketahui dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah;
g.Kelompok Tani yang telah memiliki kepengurusan yang sah dapat dimekarkan menjadi beberapa Kelompok Tani sepanjang diperlukan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh yang menangani PD bidang Penyuluhan.

Pasal 6

Proses penumbuhan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

a.menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian dengan melakukan Sosialisasi tentang penumbuhan kelompok Tani setempat dan aparat Desa/Kelurahan;
b.menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan kelompok;
c.membuat berita acara penumbuhan kelompok yang ditandatangani oleh penyuluh Pertanian yang bertugas di wilayah kerja tersebut dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan setempat;
d.membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat;
e.pembinaan oleh Penyuluh pertanian penanggung jawab di desa/kelurahan dalam kurun waktu paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
f.pemberian rekomendasi oleh Penyuluh pertanian di wilayah tersebut tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan sebagai dasar pengesahan Kelompok Tani bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan.
g.menetapkan Kelompok Tani dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.
h.Struktur Pengurus Kelompok Tani terdiri dari:
1. 1.Ketua;
2. 2.Sekretaris;
3. 3.Bendahara; dan
4. 4.seksi-seksi sesuai kebutuhan.
i.Struktur Pengurusan Kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf h, dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh penyuluh pertanian.
j.Pengurus kelompok akan digantikan apabila salah seorang pengurus Poktan meninggal dunia dan melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani.

Pasal 7

(1)Pembentukkan Gabungan Kelompok Tani dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota Kelompok.
(2)Gabungan Kelompok Tani dibentuk dari, oleh, dan untuk Kelompok Tani.

Pasal 8

Persyaratan Gabungan Kelompok Tani beranggotakan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

a.Poktan minimal telah berusia 2 (dua) tahun;
b.memiliki usaha kelompok yang sama atau saling melengkapi;
c.dilakukan paling sedikit oleh 3 (tiga) Kelompok Tani yang ada di desa setempat;
d.pada setiap Desa/Kelurahan hanya dapat dibentuk 1 (satu) Gabungan Kelompok Petani; dan
e.semua anggota kelompok sepakat membentuk gabungan Kelompok Tani yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

Pasal 9

Proses pembentukkan Gabungan Kelompok Tani adalah sebagai berikut:

a.Penyuluh Pertanian memfasilitasi musyawarah dalam rangka Penumbuhan Gabungan Kelompok yang dihadiri para ketua Kelompok Tani, aparat Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan instansi terkait;
b.membuat berita acara pembentukkan Gabungan Kelompok yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggung jawab Desa/kelurahan, Kepala Desa/Lurah, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Kecamatan dan diketahui Camat setempat;
c.membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Kelompok Tani yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani, Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
d.pembinaan oleh petugas penyuluh penanggungjawab Desa/kelurahan dalam kurun waktupaling singkat 3 (tiga) bulan; dan
e.pemberian rekomendasi oleh Koordinator Penyuluh Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya Gabungan Kelompok Tani yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015