DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum Perda Pembentukan Daerah; Asas dan Materi Muatan (Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan); Materi muatan Perda harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan); Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai bidang hukum Perda yang bersangkutan; Tahapan Pembentukan dan Teknik Penyusunan (Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan); Perencanaan; Tata Cara Penyusunan Rancangan Perda; Pembahasan Rancangan; Penetapan dan Pengesahan; Evaluasi dan Klarifikasi; Pengundangan dan Penyebarluasan; Peraturan Pelaksanaan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan secara substansial dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5.Bupati adalah Bupati Pasuruan. 3
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
7.Badan Pembentukan Perda Kabupaten yang selanjutnya disebut Bapem Perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
9.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
10.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
13.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14.Pemrakarsa adalah pimpinan SKPD atau DPRD yang mengajukan usul Rancangan Perda.
15.Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.
16.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propem Perda adalah instrumen perencanaan penyusunan Perda yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis.
17.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
18.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
19.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
21.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.
22.Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 4

BAB II

ASAS DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 3

(1)Materi muatan Perda harus mencerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. j.keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai bidang hukum Perda yang bersangkutan.

BAB III

TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan:

a.perencanaan; 5
b.penyusunan;
c.pembahasan;
d.pengesahan/penetapan;
e.pengundangan; dan
f.penyebarluasan.

Pasal 5

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:
1. a.penyusunan Propem Perda;
2. b.perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
3. c.perencanaan penyusunan Rancangan Perda diluar Propem Perda.
(2)Perencanaan penyusunan perda yang dilakukan dalam Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.agar pembentukan Perda dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu, sistematis dan berdasarkan kebutuhan daerah;
2. b.untuk menjaga agar proses pembentukan Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional; dan
3. c.mengoptimalkan efektifitas pelaksanaan Perda.
(3)Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(4)Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapem Perda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
1. a.perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah. 6

Pasal 7

(1)Bupati menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah pada awal tahun anggaran sebelumnya.
(2)Penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
(3)Setiap SKPD menyampaikan usul Propem Perda kepada Bagian Hukum paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya disertai dengan pokok-pokok pikiran.
(4)Penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait yang terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan :
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; atau
  3. 3.kebutuhan
(5)Hasil penyusunan Propem Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(6)Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran sebelumnya disertai dengan pokok-pokok pikiran.
(7)Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) meliputi:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 8

(1)Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Bapem Perda, Komisi dan Fraksi untuk mengajukan usul Propem Perda kepada Pimpinan DPRD pada awal tahun anggaran sebelumnya.
(2)Bapem Perda, Komisi atau Fraksi mengajukan usul Propem Perda kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan nama dan tanda tangan pengusul sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya dengan dilampiri pokok-pokok pikiran. 7
(3)Pimpinan DPRD menugaskan Bapem Perda untuk mengkoordinasikan Propem Perda di lingkungan DPRD.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propem Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 9

(1)Atas usul Propem Perda yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah dan lingkungan DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Bapem Perda melakukan kajian, sosialisasi dan pembahasan Propem Perda pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun anggaran sebelumnya.
(2)Bapem Perda menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat akhir bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya yang berisi:
1. a.judul-judul Rancangan Perda;
2. b.pemrakarsa; dan
3. c.pokok-pokok pikiran.
(3)DPRD menetapkan Propem Perda dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD paling lambat akhir bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

(1)Dalam Propem Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah agung; dan
2. b.APBD.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar kumulatif terbuka dapat juga memuat:
1. a.pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
2. b.pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016