DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III Kebidanan. Setiap Bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB. Setiap Bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB. SIKB atau SIPB berlaku untuk 1 (satu) tempat. Jangka waktu SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud sesuai dengan masa berlakunya STR. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan produk hukum daerah yang mengatur tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Bidan yang telah mempunyai SIKB/SIPB sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa praktik Bidan perlu diatur dalam Peraturan Daerah guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Bidan dan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; 3
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1751);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/X/PER/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
4.Kebidanan adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, nifas dan menyusui, masa interval dan pengaturan kesuburan, klimakterium dan menopause, bayi baru lahir dan balita, fungsi-fungsi reproduksi manusia serta memberikan bantuan/dukungan pada perempuan, keluarga dan komunitasnya.
5.Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6.Pelayanan Kebidanan adalah implementasi dari ilmu kebidanan oleh Bidan yang bersifat otonom, kepada perempuan, keluarga dan komunitasnya, didasari etika dan kode etik Bidan. 4
7.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8.Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan sebagai izin pemberian kewenangan bidan untuk menjalankan pelayanan diseluruh wilayah Republik Indonesia yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
9.Surat Izin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
10.Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk mejalankan praktik bidan mandiri.
11.Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur.
12.Praktik mandiri adalah praktik bidan mandiri perorangan.
13.Organisasi profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
14.Ikatan Bidan Indonesia yang selanjutnya disingkat IBI adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Pasuruan.
15.MoU Pertolongan Persalinan 4 (empat) tangan adalah kesepakatan kerjasama antara 2 (dua) orang bidan atau lebih yang memiliki SIPB untuk memberikan pertolongan persalinan bersama-sama.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

(1)Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III Kebidanan.

Pasal 3

(1)Setiap Bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.
(2)Setiap Bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.
(3)SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tempat.
(4)Jangka waktu SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan masa berlakunya STR.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai SIKB atau SIPB diatur dalam Peraturan Bupati. 5

Pasal 4

(1)SIKB/SIPB diterbitkan oleh Bupati.
(2)Permohonan SIB/SIPB yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada pemohon dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 5

(1)Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak di 1 (satu) tempat kerja dan 1 (satu) tempat praktik sesuai SIPB yang dimiliki.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tindakan pertolongan persalinan 4 (empat) tangan.

Pasal 6

SIKB/SIPB dinyatakan tidak berlaku apabila :

a.habis masa berlakunya;
b.Bidan berpraktik tidak sesuai dengan tempat sebagaimana tercantum dalam SIPB;
c.dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.atas permintaan sendiri; atau
e.Bidan meninggal dunia.

Pasal 7

(1)SIKB/SIPB yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat diajukan pembaharuan.
(2)Pembaharuan SIKB/SIPB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PELAYANAN KEBIDANAN

Pasal 8

(1)Pelayanan Kebidanan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga, sesuai dengan kewenangan dalam rangka tercapainya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
(2)Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan pelayanan kebidanan dapat dibedakan menjadi :
1. a.Layanan Primer ialah layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan;
2. b.Layanan Kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu dari sebuah proses kegiatan pelayanan kesehatan; dan 6
3. c.Layanan Rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke system layanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan yang dilakukan oleh bidan ke tempat/ fasilitas pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertical atau meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu serta bayinya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PRAKTIK

Pasal 9

Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputiN:

a.memiliki tempat praktek, ruangan praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan, serta peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak balita dan pra sekolah yang memenuhi persyaratan;
b.menyediakan maksimal 2 ( dua ) tempat tidur untuk persalinan;
c.memiliki sarana, peralatan dan obat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/X/PER/2010

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/X/PER/2010

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2015