DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan Keperawatan yang dilakukan oleh Perawat, Pemerintah Daerah berwenang memberikan pedoman dan arah bagi perawat yang melakukan praktik keperawatan ditempat tugas fasilitas pelayanan dan praktik keperawatan mandiri. Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR. Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin; Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama Praktik Keperawatan; Perawat yang telah mempunyai SIPP sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan produk hukum daerah yang mengatur tentang standarisasi profesi dan praktik Keperawatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik dan moral tinggi;
b.bahwa praktik keperawatan perlu diatur secara komprehensif dalam Peraturan Perundang-undangan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Praktik Perawat.

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 100 Tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Menimbang : Mengingat : 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 908/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keperawatan Keluarga;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/ 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Regristrasi Tenaga Kesehatan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum. 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PRAKTIK BIDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.
4.Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Keperawatan, yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
5.Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
6.Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
7.Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.
8.Diangnosa Keperawatan, Tindakan Keperawatan,Evaluasi keperawatan adalah , rangkaian proses keperawatan yang dilaukan pada setiap individu yg dilayani.
9.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Keperawatan.
10.Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Perawat yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Keperawatan.
11.Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi, telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan Praktik Keperawatan. 4
12.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.
13.Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan.
14.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15.Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan Keperawatan.
16.Organisasi Profesi Perawat adalah wadah yang menghimpun Perawat secara nasional dana berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17.Kolegium Keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi Perawat untuk setiap cabang disiplin ilmu Keperawatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut.
18.Perawat Profesi adalah perawat yang telah menyelesaikan Pendidikan Ners Keperawatan.
19.Perawat Vokasi adalah perawat yang telah menyelesaikan Pendidikan Diploma Keperawatan.

BAB II

REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN REGISTRASI ULANG

Pasal 2

Pasal 3

(1)Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR.
(2)STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Konsil Keperawatan atau Kantor UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur setelah memenuhi persyaratan.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 5
1. a.memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan;
2. b.memiliki Sertifikat Kompetensi;
3. c.memiliki surat keterangan sehat; dan
4. d.membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
(4)STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPP.
(3)SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atas rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai SIPP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
(2)SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat paling banyak untuk 2 (dua) tempat.

Pasal 6

Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama Praktik Keperawatan.

Pasal 7

SIPP tidak berlaku apabila :

a.STR habis masa berlakunya;
b.Perawat berpraktik tidak sesuai dengan tempat sebagaimana tercantum dalam SIPP;
c.dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d.atas permintaan sendiri; dan/atau
e.Perawat meninggal dunia.

BAB III

PRAKTIK KEPERAWATAN

Pasal 8

(1)Praktik Keperawatan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan klien sasarannya.
(2)Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Praktik Keperawatan mandiri; dan
2. b.Praktik Keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi dan standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah, meliputi :
1. a.pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama terdapat Perawat vokasi dan profesi sesuai dengan kondisi fasilitas kesehatan; dan
2. b.pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan terdapat Perawat vokasi dan profesi sesuai dengan unit pelayanan kesehatan.

Pasal 9

(1)Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai :
1. a.pemberi asuhan keperawatan;
2. b.penyuluh dan konselor bagi klien;
3. c.pengelola pelayanan keperawatan;
4. d.penelitian bidang keperawatan;
5. e.pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
6. f.pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri.
(3)Pelaksanaan tugas Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 908/Menkes/SK/VIII/2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 908/Menkes/SK/VIII/2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan No. 2 Tahun 2015