DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah; e. Badan Daerah; Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah; Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan. 3
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pasuruan.
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pasuruan.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
5. 5.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
7. 7.Dinas Sosial, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 4
10. 10.Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. 13.Dinas Perhubungan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. 15.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. 17.Dinas Pemuda dan Olahraga, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
19. 19.Dinas Perikanan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
20. 20.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
21. 21.Dinas Pertanian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
22. 22.Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan; dan
23. 23.Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah, Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian Dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 5

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Bangil dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Beji dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Gempol dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Gondangwetan dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Grati dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Kejayan dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Kraton dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Lekok dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Lumbang dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Nguling dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Pandaan dengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Pasrepan dengan Tipe A;
13. m.Kecamatan Pohjentrek dengan Tipe A;
14. n.Kecamatan Prigen dengan Tipe A;
15. o.Kecamatan Purwodadi dengan Tipe A;
16. p.Kecamatan Purwosari dengan Tipe A;
17. q.Kecamatan Puspo dengan Tipe A;
18. r.Kecamatan Rejoso dengan Tipe A;
19. s.Kecamatan Rembang dengan Tipe A;
20. t.Kecamatan Sukorejo dengan Tipe A;
21. u.Kecamatan Tosari dengan Tipe A;
22. v.Kecamatan Tutur dengan Tipe A;
23. w.Kecamatan Winongan dengan Tipe A; dan
24. x.Kecamatan Wonorejo dengan Tipe A.

Pasal 4

(1)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Wilayah Kecamatan Bangil terdiri atas :
  1. 1.Kelurahan Bendomungal;
  2. 2.Kelurahan Dermo; 6
  3. 3.Kelurahan Gempeng;
  4. 4.Kelurahan Kalirejo;
  5. 5.Kelurahan Kalianyar;
  6. 6.Kelurahan Kauman;
  7. 7.Kelurahan Kiduldalem;
  8. 8.Kelurahan Kersikan;
  9. 9.Kelurahan Kolursari;
  10. 10.Kelurahan Latek; dan
  11. 11.Kelurahan Pogar.
2. b.Wilayah Kecamatan Beji terdiri atas :
  1. 1.Kelurahan Glanggang; dan
  2. 2.Kelurahan Pagak.
3. c.Wilayah Kecamatan Gondangwetan yaitu Kelurahan Gondangwetan;
4. d.Wilayah Kecamatan Grati yaitu Kelurahan Gratitunon;
5. e.Wilayah Kecamatan Kejayan yaitu Kelurahan Kejayan;
6. f.Wilayah Kecamatan Pandaan terdiri atas :
  1. 1.Kelurahan Jogosari;
  2. 2.Kelurahan Kutorejo;
  3. 3.Kelurahan Pandaan; dan
  4. 4.Kelurahan Petungasri.
7. g.Wilayah Kecamatan Prigen terdiri atas :
  1. 1.Kelurahan Ledug;
  2. 2.Kelurahan Pecalukan; dan
  3. 3.Kelurahan Prigen.
8. h.Wilayah Kecamatan Purwosari yaitu Kelurahan Purwosari.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas; 7
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

(1)Pada dinas daerah dan/atau badan daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

(1)Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 9

(1)Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPT dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 11

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administrasif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. 8

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018