DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 147

Lembaga terkait

Ringkasan

pengatur mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, meliputi antara lain: ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, pembangunan rumah, pembangunan perumahan, penyediaan prasarana dan sarana, perumahan hunian berimbang, pemeliharaan dan perbaikan, pemukiman, penyediaan tanah, peran masyarakat, larangan, sanksi administratif dan lain-lain

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang atau badan hukum adalah untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyusun dan menyempurnakan Peraturan Perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5615);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5883);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 366);
19.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
20.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
21.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dengan Hunian Berkembang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 1280);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan); 4
24.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN dan BUPATI PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3.Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4.Rencana Tata Ruang adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
5.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6.Penyelenggaraan perumahan adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8.Rumah Umum adalah kriteria rumah yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan tipe sederhana atau sangat sederhana dengan tetap mengutamakan kelayakan dan kesehatan lingkungannya.
9.Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 5
10.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
11.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
12.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
13.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
14.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
16.Setiap orang adalah orang Perseorangan atau Badan Hukum.
17.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Azas yang digunakan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pasuruan meliputi azas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan kepada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pasuruan adalah terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang dapat memenuhi kebutuhan secara menyeluruh, berkualitas dan berdaya guna serta sinergi dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Pasuruan. 6

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

a.pembangunan perumahan;
b.pembangunan rumah;
c.penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
d.program penanganan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
e.perumahan hunian berimbang;
f.kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR;
g.permukiman;
h.penyediaan tanah;
i.pendanaan dan sistem pembiayaan;
j.jual beli dan kredit kepemilikan rumah;
k.hak dan kewajiban;
l.peran masyarakat;
m.larangan;
n.sanksi administratif;
o.ketentuan peralihan; dan
p.ketentuan penutup.

BAB III

PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Pasal 5

(1)Pembangunan perumahan meliputi:
1. a.pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
2. b.peningkatan kualitas perumahan.
(2)Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
(3)Mekanisme tentang pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pedoman teknis penyelenggaran perumahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBANGUNAN RUMAH

Pasal 6

(1)Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pelaku pembangunan rumah; dan 7
2. b.syarat pembangunan rumah.
(2)Pelaku pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau orang berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Syarat pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dapat dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan.
(4)Pembangunan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
(5)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Bahan bangunan rumah wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

BAB V

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 8

(1)Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.
(2)Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
(3)Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus mengutamakan:
1. a.kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
2. b.keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
3. c.ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pasal 9

Setiap orang yang mengembangkan perumahan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam hal:

a.jumlah rumah telah terjual atau dibangun hingga mencapai jumlah 40% (empat puluh persen) dari 100% (seratus persen) jumlah rumah yang telah ditetapkan sesuai perencanaan dalam perizinannya, dikenakan kewajiban membangun jalan secara permanen dalam bentuk pengaspalan, pengecoran atau paving block;
b.jumlah rumah telah terjual atau telah dibangun dengan jumlah 50% (lima puluh persen) dari 100% (seratus persen) jumlah rumah yang telah 8 ditetapkan sesuai perencanaan dalam perizinannya, dikenakan kewajiban membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik secara permanen dengan mengikuti ketentuan teknis sebagaimana peraturan perundangan;
c.jumlah rumah telah terjual atau telah dibangun dengan jumlah 60% (enam puluh persen) dari 100% (seratus persen) jumlah rumah yang telah ditetapkan sesuai perencanaan dalam perizinannya, dikenakan kewajiban membangun tempat peribadatan secara permanen sesuai dengan kelayakan fungsi bangunan peribadatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
d.penyediaan tempat pemakaman umum akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Pemakaman Umum.
e.umlah rumah telah terjual 100% (seratus persen) wajib memenuhi semua Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah dipersyaratkan sewaktu memperoleh izin.

Isi peraturan

Teks147PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 148 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 88 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 148 Tahun 2015