DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Desa yang terletak di 19 (sembilan belas) wilayah Kecamatan di Daerah. Setiap Desa memiliki Kode Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat pemerintahan, kependudukan, pembinaan kemasyarakatan dan administrasi pembangunan, tertibpelaksanaanmendukunguntukb. bahwa Menimbang : a. bahwa desa memiliki hak asal usu] dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita- cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar NPo~r~ RPnnhlil. Tn~nnPc::i~ T~ h11n 104C:.· -·-o--- - ... -r------- -------.....---- ------ --- ·-, BUPATIPEKALONGAN, DENGAN RAHiviAT TUHAN YANG MAHA ESA PENETAPANDESA TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENPEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN2024 J:j Ur' A 11 r' ~ lV\LU l'j u Al'j PROVINS!JAWA TENGAH l SALINAN

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 2

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; Mengingat 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPEKALONGAN dan BUPATIPEKALONGAN

6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa {Lembaran Nengara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321); 4 SITD.6. K•~LO,iGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 1989031009 LEM BARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINS! JAWA TENGAH: (23 Juli 2024/2024) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HU KUM ~.~. Y!JL!AN AKSl\R Diundangkan di Kajen pada tanggal 23Juli 2024 SEKRETARISDAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TID F ADIA ARAFIQ TTD BUPATI PEKALONGAN, Ditetapkan di Kajen T"\".)rl,:, .. .,.,...,t'Yt'Y".ll I)~ 1,,1; 1)()1)/1 t,"l.A..'-A.lA t..A.A..L.&.f>b"4-,L "'-'V V \..I...&..&. "-'V4..J I penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. 1 - uerrguuuil ...... , 1Jclt1i:Ul T""'I-- - J __ - - r-er at.u r a.u Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP ( I] Pemerintah Daerah menetapkan 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Desa yang terletak di 19 (sembilan belas) wilayah Kecamatan di Daerah.

(2)Setiap Desa memiliki Kode Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAH TENTANGPENETAPANDESA.

Pasal 2

BAB II PENETAPAN DESA TAlviBAHAN LEMBARAI~ DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR i is

BAB II

PENETAPAN DESA TAlviBAHAN LEMBARAI~ DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR i is

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cu ku n 1~1::iR.. ., II. PASALDEMI PASAL Pasal 1 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nornor ii Tahun 20i9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang intinya menyatakan bahwa penetapan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga periu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa. Berkaitan dengan penetapan desa dalam Peraturan Daerah ini merupakan desa-desa yang telah ada dan mendapatkan kode desa sesuai ketentuan yang beriaku di Kabupaten Pekaiongan. r'\Ar'\11 .&...---"---- n-_..-1- .... 1- .......- TT,....l-- ..... -"--- TT ..... .J ........ __ TT ... _...J ~T ..... ,.. ,::_ 'l"".... 1----- L.VL."T lCUlC:UJ.~ .C-CJ. UUC:UJ.CUJ. n..cuua. Cl.lei..:» vuuc:u1~-vuuc:u1~ 1'4VlUVJ. V J.C:UlUU Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun T TT1'/fTT1'/f .L. V 1VJ. V J.Vl ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENPEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPANDESA 6 NO. KECAMATAN NAMA DESA KODE DESA I Kandangserang 1. Klesem 33.26.01.2001

2.Bodas 33.26.01.2002
3.Sukoharjo 33.26.01.2003
4.Gembong 33.26.01.2004
5.Garungwiyoro 33.26.01.2005
6.Bojongkoneng 33.26.01.2006
7.Bubak 33.26.01.2007
8.Wangkelang 33.26.01.2008
9.Kandangserang 33.26.01.2009
10.Luragung 33.26.01.2010
11.Lam bur 33.26.01.2011
12.Tajur 33.26.01.2012
13.Trajumas 33.26.01.2013
14.Karanggondang 33.26.01.2014 II Paninggaran 1. Werdi 33.26.02.2001
2.Winduaji 33.26.02.2002
3.Krandegan 33.26.02.2003
4.Lumeneng 33.26.02.2004
5.Tanggeran 33.26.02.2005
6.Kaliboja 33.26.02.2006
7.Kaliombo 33.26.02.2007
8.Botosari 33.26.02.2008
9.Sawangan 33.26.02.2009
10.Paninggaran 33.26.02.2010
11.Domiyang 33.26.02.2011
12.Notogiwang 33.26.02.2012
13.Lambanggelun 33.26.02.2013
14.Tenogo 33.26.02.2014
15.Bedagung 33.26.02.2015 III Lebakbarang 1. Tembelanggunung 33.26.03.2001
2.Pamutuh 33.26.03.2002 DAFTAR NAMA DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DESA. 7 NO. KECAMATAN NAMADESA KODEDESA
2.Pamutuh 33.26.03.2002
3.Depok 33.26.03.2003
4.Wonosido 33.26.03.2004
5.Timbangsari 33.26.03.2005
6.Sidomulyo 33.26.03.2006
7.Kutorembet 33.26.03.2007
8.Lebakbarang 33.26.03.2008
9.Kapundutan 33.26. 03.2009
10.Bantarkulon 33.26.03.2010
11.Mendolo 33.26.03.2.011 IV Petungkriyono 1. Sim ego 33.26.04.2001
2.Gum.elem 33.26.04.2002
3.Tlogohendro 33.26.04.2003
4.Yosorejo 33.26.04.2004
5.Curugmuncar 33.26.04.2005
6.Songgodadi 33.26.04.2006
7.Tlogopakis 33.26.04.2007
8.Kasirnpar 33.26.04.2008
9.Kayupuring 33.26.04.2009 v Talun 1. Mesoyi 33.26.05.2001
2.Jolotigo 33.26.05.2002
3.Sengare 33.26.05.2003
4.Donowangun 33.26.05.2004
5.Talun 33.26.05.2005
6.Banjarsari 33.26.05.2006
7.Kalirejo 33.26.05.2007
8.Batursari 33.26.05.2008
9.Karangasem 33.26.05.2009
10.Krompeng 33.26.05.2010 VI Doro 1. Pungangan 33.26.06.2001
2.Sidoharjo 33.26.06.2002
3.Lemahabang 33.26.06.2003
4.Rogoselo 33.26.06.2004
5.Harjosari 33.26.06.2005
6.Larikan 33.26.06.2006
7.Sawangan 33.26.06.2007
8.Dororejo 33.26.06.2008 8 NO. KECAMATAN NAMADESA KODEDESA
9.Randusari 33.26.06.2009
10.Kutosari 33.26.06.2010
11.Wringinagung 33.26.06.2011
12.Kalimojosari 33.26.06.2012
13.Bligorejo 33.26.06.2013
14.Doro 33.26.06.2014 VII Karanganyar 1. Gutomo 33.26.07.2001
2.Limbangan 33.26.07.2002
3.Karanggondang 33.26.07.2003
4.Lolong 33.26.07.2004
5.Pedawang 33.26.07 .2005
6.Pododadi 33.26.07 .2006
7.Legokkalong 33.26.07 .2007
8.Karangsari 33.26.07.2008
9.Kulu 33.26.07.2009
10.Banjarejo 33.26.07.2010
11.Wonosari 33.26.07.2011
12.Sokosari 33.26.07.2012
13.Sidomukti 33.26.07.2013
14.Kayugeritan 33.26.07.2014
15.Kutosari 33.26.07.2015 VIII Kajen 1. Tambakroto 33.26.08.2001
2.Kutorojo 33.26.08.2002
3.Linggoasri 33.26.08.2003
4.Brengkolang 33.26.08.2004
5.Pringsurat 33.26.08.2005
6.Sokoyoso 33.26.08.2006
7.Sinangohprendeng 33.26.08.2007
8.Kajongan 33.26.08.2008
9.Pekiringanageng 33.26.08.2009
10.Gandarum 33.26.08.2010
11.Sabarwangi 33.26.08.2011
12.Kalijoyo 33.26.08.2012
13.Wonorejo 33.26.08.2013
14.Pekiringanalit 33.26.08.2014
15.Kutorejo 33.26.08.2015
16.Nyamok 33.26.08.2017 9 NO. KECAMATAN NAMADESA KODEDESA
17.Tanjungkulon 33.26.08.2018
18.Tanjungsari 33.26.08.2019
19.Gejlig 33.26.08.2020
20.Kebonagung 33.26.08.2021
21.Sangkanjoyo 33.26.08.2022
22.Salit 33.26.08.2023
23.Sambiroto 33.26.08.2024
24.Rowolaku 33.26.08.2025 IX Kesesi 1. Windurojo 33.26.09.2001
2.Ujungnegoro 33.26.09.2002
3.Brondong 33.26.09.2003
4.Podosari 33.26.09.2004
5.Langen sari 33.26.09.2005
6.Jagung 33.26.09.2006
7.Kwasen 33.26.09.2007
8.Karyomukti 33.26.09.2008
9.Kesesi 33.26.09.2009
10.Sririahan 33.26.09.2010
11.Kaibahan 33.26.09.2011
12.Karangrejo 33.26.09.2012
13.Watugajah 33.26.09.2013
14.Watupayung 33.26.09.2014
15.Krandon 33.26.09.2015
16.Ponolawen 33.26.09.2016
17.Kalimade 33.26.09.2017
18.Sidomulyo 33.26.09.2018
19.Sidosari 33.26.09.2019
20.Mulyorejo 33.26.09.2020
21.Pantirejo 33.26.09.2021
22.Kwigaran 33.26.09.2022
23.Sukorejo 33.26.09.2023 x Sragi 1. Ketanonageng 33.26.10.2001
2.Mrican 33.26.10.2002
3.Bulaksari 33.26.10.2003
4.Sumubkidul 33.26.10.2004
5.Kalijambe 33.26.10.2005
6.Sumublor 33.26.10.2006 10 NO. KECAMATAN NAMADESA KODEDESA
7.Krasakageng 33.26.10.2007
8.Sijeruk 33.26.10.2008
9.Tegalsuruh 33.26.10.2009
10.Bulakpelem 33.26.10.2010
11.Gebangkerep 33.26.10.2011
12.Purworejo 33.26.10.2012
13.Kedungjaran 33.26.10.2013
14.Klunjukan 33.26.10.2014
15.Tegalontar 33.26.10.2015
16.Purwodadi 33.26.10.2016 XI Bojong 1. Bukur 33.26.11.2001
2.Kalipancur 33.26.11.2002
3.Sumurjomblangbogo 33.26.11.2003
4.Pantianom 33.26.11.2004
5.Randumuktiwaren 33.26.11.2005
6.Legokclile 33.26.11.2006
7.Bojongwetan 33.26.11.2007
8.Duwet 33.26.11.2008
9.Wangandowo 33.26.11.2009
10.Ketitangkidul 33.26.11.2010
11.Menjangan 33.26.11.2011
12.Ketitanglor 33.26.11.2012
13.Rejosari 33.26.11.2013
14.Bojonglor 33.26.11.2014
15.Bojongminggir 33.26.11.2015
16.Wiroditan 33.26.11.2016
17.Kemasan 33.26.11.2017
18.Jajarwayang 33.26.11.2018
19.· Babalanlor 33.26.11.2019
20.Babalankidul 33.26.11.2020
21.Karangsari 33.26.11.2021
22.Sembungjambu 33.26.11.2022 XII Wonopringgo 1. Jetakkidul 33.26.12.2001
2.Sastrodirjan 33.26.12.2002
3.Legokgunung 33.26.12.2003
4.Galangpengampon 33.26.12.2004
5.Kwagean 33.26.12.2005 11 NO. KECAMATAN NAMADESA KODEDESA
6.Getas 33.26.12.2006
7.Rowokembu 33.26.12.2007
8.Wonopringgo 33.26.12.2008
9.Sampih 33.26.12.2009
10.Wonorejo 33.26.12.2010
11.Gondang 33.26.12.2011
12.Jetaklengkong 33.26.12.2012
13.Pegadentengah 33.26.12.2013
14.· Surobayan 33.26.12.2014 XIII Kedungwuni 1. Kedungpatangewu 33.26.13.2001
2.Pakisputih 33.26.13.2002
3.Rowocacing 33.26.13.2003
4.Langkap 33.26.13.2004
5.Tosaran 33.26.13.2005
6.Pajomblangan 33.26.13.2006
7.Proto 33.26.13.2007
8.Kwayangan 33.26.13.2008
9.Podo 33.26.13.2010
10.Salakbrojo 33.26.13.2011
11.Ambokembang 33.26.13.2012
12.Tangkiltengah 33.26.13.2014
13.Karangdowo 33.26.13.2015
14.Bugangan 33.26.13.2016
15.Rengas 33.26.13.2017
16.Tangkilkulon 33.26.13.2018 XIV Buaran 1. Coprayan 33.26.14.2001
2.Wonoyoso 33.26.14.2003
3.Pakumbulan 33.26.14.2005
4.Watusalam 33.26.14.2006
5.Simbangwetan 33.26.14.2007
6.Kertijayan 33.26.14.2009
7.Paweden 33.26.14.2010 xv Tirto 1. Wuled 33.26.15.2001
2.Ngalian 33.26.15.2002
3.Pandanarum 33.26.15.2003
4.Karanganyar 33.26.15.2004
5.Silirejo . 33.26.15.2005 12 NO. KECAMATAN NAMADESA KODE DESA
6.Pucung 33.26.15.2006
7.Sidorejo 33.26.15.2007
8.Samborejo 33.26.15.2008
9.Tanjung 33.26.15.2009
10.Pa car 33.26.15.2010
11.Dadirejo 33.26.15.2011
12.Karangjompo 33.26.15.2012
13.Tegaldowo 33.26.15.2013
14.Mulyorejo 33.26.15.2014
15.Jeruksari 33.26.15.2015
16.Curug 33.26.15.2016 XVI Wiradesa 1. Kadipaten 33.26.16.2001
2.Delegtukang 33.26.16.2002 .
3.Karangjati 33.26.16.2003
4.Petukangan 33.26.16.2004
5.Wiradesa 33.26.16.2005
6.Waru Kidul 33.26.16.2006
7.Bondansari 33.26.16.2007
8.Warulor 33.26.16.2008
9.Kampil 33.26.16.2009
10.Kemplong 33.26.16.2015
11.Kauman 33.26.16.2016 XVII Siwalan 1. Mejasem 33.26.17.2001
2.Wonosari 33.26.17 .2002
3.Tengengkulon 33.26.17.2003
4.Tunjungsari 33.26.17.2004
5.Pait 33.26.17 .2005
6.Tengengwetan 33.26.1 7 .2006
7.Rem bun 33.26.17.2007
8.Yosorejo 33.26.17.2008
9.Siwalan 33.26.17.2009
10.Boyoteluk 33.26.17.2010
11.Depok 33.26.17.2011
12.Blacanan 33.26.17.2012
13.Blimbingwuluh 33.26.17.2013 XVIII Karangdadap 1. Logandeng 33.26.18.2001
2.Jrebengkembang 33.26.18.2002 13 ~ ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN F ADIA ARAFI Q TTD BUPATI PEKALONGAN, NO. KECAMATAN NAMA DESA KODE DESA
3.Pagumenganmas 33.26.18.2003
4.Kedungkebo 33.26.18.2004
5.Kaligawe 33.26.18.2005
6.Karangdadap 33.26.18.2006
7.Kalilembu 33.26.18.2007
8.Pangkah 33.26.18.2008
9.Kebonrowopucang 33.26.18.2009
10.Kebonsari 33.26.18.2010
11.Pegandon 33.26.18.2011 XIX Wonokerto 1. Pesanggrahan 33.26.19.2001
2.Sijambe 33.26.19.2002
3.Behel 33.26.19.2003
4.Werdi 33.26.19.2006
5.Rowoyoso 33.26.19.2007
6.Semut 33.26.19.2008
7.Tratebang 33.26.19.2009
8.Wonokertokulon 33.26.19.2010
9.Wonokertowetan 33.26.19.2011
10.Api-Api 33.26.19.2012
11.Pecakaran 33.26.19.2013

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024