DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa; Struktur Organisasi; Tugas, Fungsi, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa; Tugas Pokok, Kewajiban dan Hak Perangkat Desa; Tata Cara Penyusunan Struktur Organasisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Hubungan Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan keadaan di desa dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pelaksanaannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5495); http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor_5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG dan BUPATI PEMALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Pemalang.
2.Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 3
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9.Satuan tugas kewilayahan yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
10.Pelaksana tugas kewilayahan yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
11.Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

(1)Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah Kepala Dusun ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 4

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

(1)Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
1. a.Kepala Desa; dan
2. b.perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana teknis; dan
3. c.pelaksana kewilayahan.

Pasal 7

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat terdiri dari:
1. a.urusan pemerintahan;
2. b.urusan pembangunan; dan/ atau
3. c.urusan umum dan keuangan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(3)Sekretaris Desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
(4)Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 8

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat terdiri dari:
1. a.seksi agama dan kesejahteraan rakyat;
2. b.seksi pertanian dan perkebunan; dan/ atau
3. c.seksi ketentraman dan ketertiban.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. http://jdih.pemalangkab.go.id/http://jdih.pemalangkab.go.id/ 5

Pasal 9

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah Kepala Dusun.
(2)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi 1 (satu) Kepala Dusun atau lebih yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2015