DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok termasuk didalamnya mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penyidik, Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Sekolah. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENPOHUWATO dan BUPATI POHUWATO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGKAWASANTANPAROKOK BABI KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2.Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pem erintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
10.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
12.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
13.Tempat Keija adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga keija bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
14.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
17.Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
18.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

KTRdiselenggarakan berdasarkan asas:

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.pelindungan;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.gender dan nondiskriminatif; dan
h.norma agama.

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan KTRbertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
b.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya;
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok. BABII KAWASANTANPAROKOK Pasal 4

(1)KTRmeliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat lain yang ditetapkan. (2( Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan dan menerapkan KTR.
(3)Ketentuan mengenai tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTRyang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

Pasal 6

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(2)Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
2. b.terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
3. c.jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
4. d.jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 7

Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 dikenai sanksi administrasi berupa:

a.teguran lisan;
b.peringatan tertulis;
c.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
d.pencabutan izin. BABIII KEWAJIBANDANLARANGAN

Pasal 8

(1)Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTRwajib untuk:
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
2. b.melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. c.melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggungjawabnya; dan
4. d.memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
(2)Ketentuan mengenai bentuk tanda dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR dari pihak swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenai sanksi administrasi:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
3. c.pencabutan izin.
(4)Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR dari pihak pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf d dikenai sanksi admnistrasi:
1. a.teguran tertulis; dan/atau
2. b.pembebasan dari jabatan.

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2)Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual dan/atau tempat umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mempromosikan dan mengiklankan rokok. BABIV PERAN SERTAMASYARAKAT

Pasal 10

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.memberikan saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
2. b.melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
3. c.keikutsertaan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
4. d.keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian KTR m elalui pengawasan sosial.
5. e.menyampaikan informasi mengenai pelangggaran penyelenggaraan KTR.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2015