DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2003

Nomor: 6
Tahun: 2003
Ditetapkan: 25 Februari 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang …
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9.Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
10.Undang …
10.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO DI PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Gorontalo adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
3.Kabupaten Gorontalo adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4.Kabupaten Boalemo adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas:

a.Kecamatan Tapa;
b.Kecamatan Kabila;
c.Kecamatan Suwawa; dan
d.Kecamatan Bone Pantai.

Pasal 4

Kabupaten Pohuwato berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Boalemo yang terdiri atas:

a.Kecamatan Popayato;
b.Kecamatan Lemito;
c.Kecamatan Randangan;
d.Kecamatan Marisa; dan
e.Kecamatan Paguat.

Pasal 5

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Gorontalo dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Pohuwato, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Boalemo dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Kabupaten Bone Bolango mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Utara dan Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
(2)Kabupaten Pohuwato mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah admi- nistrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan ...
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato sebagaima- na dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

(1)Ibu kota Kabupaten Bone Bolango berkedudukan di Suwawa.
(2)Ibu kota Kabupaten Pohuwato berkedudukan di Marisa.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang …
3.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9.Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
10.Undang …
10.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE BOLANGO DAN KABUPATEN POHUWATO DI PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Gorontalo adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
3.Kabupaten Gorontalo adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4.Kabupaten Boalemo adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Bone Bolango berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Gorontalo yang terdiri atas:

a.Kecamatan Tapa;
b.Kecamatan Kabila;
c.Kecamatan Suwawa; dan
d.Kecamatan Bone Pantai.

Pasal 4

Kabupaten Pohuwato berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Boalemo yang terdiri atas:

a.Kecamatan Popayato;
b.Kecamatan Lemito;
c.Kecamatan Randangan;
d.Kecamatan Marisa; dan
e.Kecamatan Paguat.

Pasal 5

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Gorontalo dikurangi dengan wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Pohuwato, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Boalemo dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pohuwato sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Kabupaten Bone Bolango mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Utara dan Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
(2)Kabupaten Pohuwato mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah admi- nistrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan ...
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato sebagaima- na dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

(1)Ibu kota Kabupaten Bone Bolango berkedudukan di Suwawa.
(2)Ibu kota Kabupaten Pohuwato berkedudukan di Marisa.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2025