1.Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6.Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan 4 kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
7.Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang Bantuan Hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
10.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak- hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan partisipasi.
14.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Pulang Pisau;
15.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum;
16.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
17.APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
18.Anggaran bantuan hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
19.Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh APBD untuk membiayai pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum bagi warga miskin.