(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 18);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14);
e.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);
f.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);
g.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);
h.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 17 Mei 2022 BUPATI PURBALINGGA, ttd DYAH HAYUNING PRATIWI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 18 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd HERNI SULASTI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-77/2022) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA I. UMUM Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah seluas 777,64 KM² (77.764,122 Ha) atau sebesar 2,39% dari luas Provinsi Jawa Tengah, dengan topografi yang terdiri dari dataran tinggi/perbukitan dan dataran rendah. Jenis tanah di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh tanah latosol cokelat dan regosol, tanah aluvial dan grumusol kelabu yang terbentuk oleh batuan vulkanik, sehingga memiliki karakter tanah yang gembur, serta memiliki intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Faktor-faktor alam tersebut menjadi penyebab tingginya potensi bencana di Kabupaten Purbalingga. Potensi bencana tersebut terdiri dari gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran lahan dan hutan, tanah longsor kekeringan serta cuaca ekstrim. Mendasarkan pada faktor alam sebagaimana tersebut diatas dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui koordinasi dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memberikan rekomendasi untuk klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang semula masuk klasifikasi B menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi A. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B.243/BNPB/SU/HK.02.01/04/2021 Atas Permohonan Peningkatan Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 109