(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 18);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14);
e.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 13);
f.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 1);
g.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);
h.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan ditetapkan pengaturannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga. Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI PURBALINGGA, ttd DYAH HAYUNING PRATIWI Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, ttd WAHYU KONTARDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (13-394/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA I. UMUM Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik serta urusan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap fungsi DPRD. Sebagai upaya mencapai visi misi Pemerintah Daerah perlu didukung oleh instrumen kelembagaan perangkat daerah yang ideal dan proporsional sesuai dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah Daerah diharapkan untuk membentuk Perangkat Daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam perkembangannya, pengaturan tersebut belum mampu menjawab dinamika perkembangan dan tantangan kehidupan berdemokrasi yang semakin meningkat, diperlukan penanganan yang bersinergis dan terkoordinasi antara pusat, provinsi sampai kabupaten, sehingga diperlukan kelembagaan yang memiliki struktur dan fungsi yang memadai dengan membentuk kelembagaan yang representatif, efektif dan selaras dengan kondisi wilayah yang luas dan kompleksitas penduduk dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 98