DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; c. Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purbalingga.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Purbalingga.
11.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga.
12.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
13.Kelurahan adalah perangkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga.
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Tipe A adalah tipelogi Perangkat Daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang besar.
18.Tipe B adalah tipelogi Perangkat Daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang sedang.
19.Tipe C adalah tipelogi Perangkat Daerah untuk mewadahi pelaksanaan fungsi perangkat daerah dengan beban kerja yang kecil.
20.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. 8.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Kelautan dan Perikanan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan dan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. 16.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga serta bidang Pariwisata;
17. 17.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang perpustakaan;
18. 18.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
19. 19.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan.
e.Badan Daerah Kabupaten Purbalingga, terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Kemangkon dengan Tipe A.
2. b.Kecamatan Bukateja dengan Tipe A.
3. c.Kecamatan Kejobong dengan Tipe A.
4. d.Kecamatan Kaligondang dengan Tipe A.
5. e.Kecamatan Purbalingga dengan Tipe A.
6. f.Kecamatan Kalimanah dengan Tipe A.
7. g.Kecamatan Kutasari dengan Tipe A.
8. h.Kecamatan Mrebet dengan Tipe A.
9. i.Kecamatan Bobotsari dengan Tipe A.
10. j.Kecamatan Karangreja dengan Tipe A.
11. k.Kecamatan Karanganyar dengan Tipe A.
12. l.Kecamatan Karangmoncol dengan Tipe A.
13. m.Kecamatan Rembang dengan Tipe A.
14. n.Kecamatan Bojongsari dengan Tipe A.
15. o.Kecamatan Padamara dengan Tipe A.
16. p.Kecamatan Pengadegan dengan Tipe A.
17. q.Kecamatan Karangjambu dengan Tipe A.
18. r.Kecamatan Kertanegara dengan Tipe A.
(3)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, f, dan o dibentuk Kelurahan yang merupakan perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan Susunan Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Pada Dinas Kesehatan dibentuk UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 10

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, nomenklatur, tugas, dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat ASN pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…