DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

regulasi_utama

Ringkasan

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008tentang perubahan ketiga (3 10. atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880), . Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan3. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679), . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem5. Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), . Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang6. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20067. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah/(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor8. 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21),
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018Nomor 09),
12.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 12), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran,
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
3. c.Neraca,
4. d.Laporan Operasional,
5. e.Laporan Arus Kas,
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas, dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 2.105.341.316.201,42
b.Belanja Rp. 2.032.998.232.254,77 Surplus/ defisit Rp. 72.343.083.946,65(6
c.Pembiayaan -Penerimaan Daerah Rp. 154.992.145.348,47 -Pengeluaran Daerah Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 154.992.145.348,47

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.152.497.034.644,58 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.2.257.838.350.846,00
2. 2.Realisasi Rp.2.105.341.316.201,42 Selisihlebih/ (kurang) Rp.152.497.034.644,58
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.379.831.339.347,70 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaranbelanjasetelahperubahan Rp.2.412.829.571.602,47
2. 2.Realisasi Rp.2.032.998.232.254,77 Selisihlebih/ (kurang) Rp.379.831.339.347,70
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. (227.334.304.703,12) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus / deficit setelah perubahan Rp. (154.991.220.756,47)
2. 2.Realisasi Rp 72.343.083.946,65 Selisih lebih /(kurang) Rp.(227.334.304.703,12)
d.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Daerah sejumlah Rp. (924.592,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan daerah Setelah perubahan Rp. 154.991.220.756,47
2. 2.Realisasi Rp.154.992.145.348,47 Selisih lebih/(kurangj Rp. (924.592,00)
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran daerah sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran daerah Setelah perubahan Rp. 0,00
2. 2.Realisasi Rp. 0,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp (924.592,00). Dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pembiayaan netto Setelah perubahan Rp. 154.991.220.756,47
2. 2.Realisasi Rp. 154.992.145.348,47 Selisih lebih/(kurang) Rp. (924.592,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp. 5.966.430.255.085,47
b.Jumlah kewajiban Rp. 29.373.160.408,73
c.Jumlah ekuitasdana Rp. 5.937.057.094.676,74

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :

a.Saldo Kas awal per 1 Januari 2019 - Saldo Kas di Kas Daerah Rp.154.991.220.756,47
b.Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp.388.095.177.476,03
c.Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan Rp.(315.743.596.620,38)
d.Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan Rp. 0,00
e.Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Non anggaran Rp. (847.126.108,00)
f.Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2019 - Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran - Saldo Kas di Kas Daerah 922.083.670,00 227.335.229.295,12 Rp. Rp.

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 . Lampiran II . Lampiran III . Lampiran IV . Lampiran V Lampiran VI . LampiranVII . Lampiran VIII Lampiran IX LampiranX . Lampiran XI Lampiran XII
m.Lampiran XIII . Lampiran XIV . Lampiran XV . Lampiran XVI . Lampiran XVII : Lampiran XVIII : . Lampiran XIX : Lampiran XX Laporan Realisasi Anggaran, Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah, Daftar Rekapitulasi Piutang Tak Tertagih, Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir, Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Daftar Rekapitulasi Aset Tetap, Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan, Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang, Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai Akhir Tahun dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya, dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah b. d. e. f nL i. dan k l. n. s. t.

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
b.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebihlanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 09 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 09 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2019