DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 53 Tahun 1999

Nomor: 53
Tahun: 1999
Ditetapkan: 4 Oktober 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kotamadya Batam, dipandang perlu membentuk Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu sebagai pemekaran dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Siak sebagai pemekaran Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna sebagai pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu dan membentuk Kota Batam;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
d.bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam harus ditetapkan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
4.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
5.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b.Kotamadya Batam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
c.Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau, dan Kabupaten Indragiri Hulu adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
d.Propinsi Riau adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) sebagai undang-undang;

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam dalam wilayah Propinsi Riau.

Pasal 3

Kabupaten Pelalawan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah:

a.Kecamatan Langgam;
b.Kecamatan Bunut;
c.Kecamatan Kuala Kampar; dan
d.Kecamatan Pangkalan Kuras.

Pasal 4

Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah:

a.Kecamatan Tambusai;
b.Kecamatan Kepenuhan;
c.Kecamatan Kunto Darussalam;
d.Kecamatan Tandun, kecuali Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun;
e.Kecamatan Rokan IV Koto;
f.Kecamatan Rambah; dan
g.Kecamatan Rambah Samo.

Pasal 5

Kabupaten Rokan Hilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Kubu;
b.Kecamatan Bangko;
c.Kecamatan Rimba Melintang;
d.Kecamatan Tanah Putih; dan
e.Kecamatan Bagan Sinembah.

Pasal 6

Kabupaten Siak berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yang terdiri atas wilayah:

a.Kecamatan Siak;
b.Kecamatan Minas; dan
c.Kecamatan Sungai Apit.

Pasal 7

Kabupaten Karimun berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, yang terdiri atas wilayah:

a.Kecamatan Karimun;
b.Kecamatan Moro; dan
c.Kecamatan Kundur.

Pasal 8

Kabupaten Natuna berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, yang terdiri atas wilayah:

a.Kecamatan Jemaja;
b.Kecamatan Siantan;
c.Kecamatan Bunguran Barat;
d.Kecamatan Bunguran Timur;
e.Kecamatan Serasan; dan
f.Kecamatan Midai.

Pasal 9

Kabupaten Kuantan Singingi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, yang terdiri atas wilayah:

a.Kecamatan Singingi;
b.Kecamatan Kuantan Hilir;
c.Kecamatan Cerenti;
d.Kecamatan Benai;
e.Kecamatan Kuantan Tengah; dan
f.Kecamatan Mudik.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (19)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2003

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-001/A/JA/01/2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 01 Tahun 2015

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (19)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2003

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-001/A/JA/01/2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 01 Tahun 2015

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 26 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2025