DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Nomor: 65
Tahun: 2010
Ditetapkan: 27 Agustus 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 17 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hingga batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan.
(2)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung setelah tanggal batas waktu yang ditetapkan.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan Informasi Keuangan Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Perimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 1108 888 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH I. UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ditetapkan untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam rangka mendukung percepatan penyampaian Informasi Keuangan Daerah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai batas waktu penyampaian, prosedur pemberian peringatan, dan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih cepat dan tepat waktu dalam melakukan penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah sehingga dapat tercipta kepastian hukum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 17

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 515588

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 17

Pasal 17

Peraturan turunan (277)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh No. 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 19 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten PALI Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fak-Fak No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 20 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 27 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2022