(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.Kecamatan Bangun Purba Tipe A;
b.Kecamatan Bonai Darussalam Tipe A;
c.Kecamatan Kabun Tipe A;
d.Kecamatan Kepenuhan Tipe A;
e.Kecamatan Kepenuhan Hulu Tipe A;
f.Kecamatan Kunto Darussalam Tipe A;
g.Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Tipe A;
h.Kecamatan Pendalian IV Koto Tipe A;
i.Kecamatan Rambah Tipe A;
j.Kecamatan Rambah Hilir Tipe A;
k.Kecamatan Rambah Samo Tipe A;
l.Kecamatan Rokan IV Koto Tipe A;
m.Kecamatan Tambusai Tipe A;
n.Kecamatan Tambusai Utara Tipe A;
o.Kecamatan Tandun Tipe A; dan
p.Kecamatan Ujung Batu Tipe A;
Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 27 April 2020 BUPATI ROKAN HULU, ttd S U K I M A N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 28 April 2020 SEKRETARIS DAERAH Salinan sesuai aslinya, KABUPATEN ROKAN HULU, ttd ABDUL HARIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU: 4.09.C/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. I. UMUM Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini kemudian berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut. Pada gilirannya, menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Bahkan, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa Daerah berwenang menetapkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Namun dengan semakin tingginya beban kerja pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan juga dalam upaya penguatan kelembagaan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hulu, maka agar pelayanan dasar terhadap masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, sehingga dipandang perlu adanya peningkatan tipelogi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 2 Salinan sesuai aslinya, Cukup Jelas Angka 2