Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2008
- Nomor
- 34
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten . . . Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:
diubah sebagai berikut:
Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 107 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Setiawan PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PELALAWAN, KABUPATEN ROKAN HULU, KABUPATEN ROKAN HILIR, KABUPATEN SIAK, KABUPATEN KARIMUN, KABUPATEN NATUNA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, DAN KOTA BATAM I. UMUM Dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam telah ditetapkan bahwa Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir berada di Ujung Tanjung dengan kedudukan ibu kota sementara di Bagansiapiapi. Dalam perjalanan waktu sejak peresmian pembentukan daerah Kabupaten Rokan Hilir hingga saat ini perkembangan daerah Ujung Tanjung tidak mendukung untuk dijadikan ibu kota, sedangkan perkembangan daerah Bagansiapiapi menunjukkan kelayakan untuk ditetapkan sebagai ibu kota. Dengan memperhatikan aspirasi yang ada dalam masyarakat yang tercermin dari Surat DPRD Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 166/DPRD- RH/XI/2006 tanggal 30 November 2006 tentang Peninjauan Kembali Ibukota Kabupaten Rokan Hilir untuk ditetapkan di Bagansiapiapi; Keputusan DPRD Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ibukota Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan di Bagansiapiapi melalui Sidang Paripurna pada tanggal 30 November 2006; Surat Bupati Rokan Hilir kepada Gubernur Riau Nomor: 100/TP/2006/1531 tanggal 8 Desember 2006 perihal Peninjauan Kembali Ibukota Rokan Hilir; Surat Gubernur Riau Nomor: 100/PH/23.22 tanggal 4 Desember 2006 kepada Menteri Dalam Negeri perihal Peninjauan Kembali Ibu Kota Rokan Hilir, perlu dilakukan pengubahan terhadap Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, untuk ditetapkan ibu kota yang definitif bagi Kabupaten Rokan Hilir, yaitu berada di Bagansiapiapi. II. PASAL . . . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Yang dimaksud dengan Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Langgam. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pasir Pengaraian sebagai Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Rambah. Ayat (3) Yang dimaksud dengan Bagansiapiapi sebagai Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Bangko. Ayat (4) Yang dimaksud dengan Siak Sri Indrapura sebagai Ibu Kota Kabupaten Siak pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Siak. Ayat (5) Yang dimaksud dengan Tanjung Balai Karimun sebagai Ibu Kota Kabupaten Karimun pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Karimun. Ayat (6) Yang dimaksud dengan Ranai sebagai Ibu Kota Kabupaten Natuna pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Bunguran Timur. Ayat (7) Yang dimaksud dengan Teluk Kuantan sebagai Ibu Kota Kabupaten Singingi pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Kuantan Tengah. Angka 2 . . . Angka 2
Dihapus. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4880
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)