DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 2) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HULU Dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
6.Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.
8.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu.
9.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah Perizinan Berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
10.Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat menjadi PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
12.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati, Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
14.Perizinan adalah Segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15.Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Pelaku Usaha adalah Perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan usaha
17.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan Standar teknis Bangunan Gedung.
21.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/ Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
22.Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
23.Pengawasan adalah kegiatan upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
24.Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
25.Penyelenggara Perizinan dan non-perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
26.Pelaksana perizinan dan non-perizinan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Rokan Hulu.
27.Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan perizinan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2.BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 22

(1)Penyelenggaraan PBBR bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU secara lebih efektif dan sederhana dan;
2. b.Pengawasan yang transparan terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Persyaratan dasar
2. b.PB
3. c.PB UMKU
4. d.Norma, standar, prosedur, dan kriteria;
5. e.Layanan sistem OSS
6. f.Pengawasan
7. g.Evaluasi dan reformasi
8. h.Pendanaan
9. i.Penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan
10. j.Sanksi.
(4)Penyelenggaraan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) meliputi sekor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.ketenaganukliran;
6. f.perindustrian;
7. g.perdagangan dan metrologi legal;
8. h.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. i.transportasi;
10. j.kesehatan, obat dan makanan;
11. k.pendidikan dan kebudayaan;
12. l.pariwisata;
13. m.keagamaan;
14. n.pos, telekomunikasi dan penyiaran; dan
15. o.pertahanan dan keamanan;
(5)Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat 4, penyelenggaraan PB dan PB UMKU meliputi pula sektor :
1. a.Ekonomi kreatif;
2. b.Informasi dan geospasial;
3. c.Ketenagakerjaan;
4. d.Perkoperasian;
5. e.Penanaman modal;
6. f.Penyelenggaran system dan transaksi elektronik; dan
7. g.Lingkungan hidup.
(6)PBBR pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi pengaturan :
1. a.Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter dan kewenangan bagi PB setiap sector
2. b.Nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor
3. c.Metode analisis risiko; dan
4. d.Standar kegatan usaha dan/atau standar produk/jasa.
(7)PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) da ayat (5) memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.
(8)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan atas PB yang diberikan dalam rangka:
1. a.Pelaksanaan ketentuan/perjanjian internasional;
2. b.Pemanfaatan sumber daya alam;
3. c.Perdagangan bahan berbahaya dan/atau beracun; dan/atau
4. d.Perdagangan barang atau bahan yang dibatasi peredarannya.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati;

4.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Pelayanan Non Perizinan yang diselenggarakan Daerah terdiri atas:

1.Ketertiban umum;
2.kesatuan berbangsa dan politik;
3.kesehatan;
4.pendidikan dan Kebudayaan;
5.sosial;
6.Perhubungan;
7.Pariwisata;
8.Pertanahan;
9.Pertanian;
10.ketenagakerjaan;
11.koperasi dan usaha mikro;
12.pekerjaan umum bina marga; dan
13.cipta karya dan tata ruang

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

5.Pasal 27 dihapus.
6.BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
7.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 29

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan menggunakan Sistem OSS.
(2)DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya.
(3)DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
(4)Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.pelayanan konsultasi; dan
6. f.pendampingan hukum.
  1. 8.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1)Penyelenggara Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
(2)Aparatur Sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
(3)Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatakan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
(4)Penempatan pelaksana wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan perundangan- undangan.

9.BAB XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
10.Setelah ayat (2) Pasal 39 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3), ayat

(4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 39

(1)Setiap penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai prosedur, proses, syarat-syarat, kepastian waktu dan besarnya biaya untuk memperoleh izin dan non izin kepada masyarakat.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan penyelenggara untuk:
1. a.menjamin bahwa informasi yang diberikan mudah dipakai dan mudah diperoleh;
2. b.tersedianya pelayanan informasi seketika yang ramah; dan
3. c.memberikan informasi dalam bentuk peragaan visual dan media elektronik perkantoran sehingga penerima pelayanan dapat mengetahui perkembangan status dalam proses perizinan dan non perizinan.
(3)Sistem pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah dilakukan secara mandiri oleh pemohon dan pelayanan berbantuan atau pelayanan bergerak oleh petugas DPMPTSP
(4)Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada Unit Pelayanan yang berada dibawah naungan DPMPTSP.
(5)Dalam rangka penyelenggarakan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan, Kepala DPMPTSP memperhatikan :
1. a.penyederhanaan persyaratan perizinan;
2. b.percepatan waktu penuyelesaian permohonan;
3. c.penyediaan informasi kepastian biaya;
4. d.penyediaan informasi kejelasan prosedur;
5. e.pemberian kemudahan penyampaian pengaduan; dan/atau
6. f.pemberian informasi kejelasan penyelesaian pengaduan.
(6)Penyederhanaan persyaratan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilakukan melalui :
1. a.menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum;
2. b.menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sama; dan/atau
3. c.menghapuskan persyaratan yang mempersulit terhadap perkembangan dunia usaha.
  1. 11.Pasal 40 dihapus.
  2. 12.Pasal 42 dihapus.
  3. 13.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1)Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menepati waktu penyelesaian proses perizinan dan non perizinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kecuali hal yang bersifat khusus yang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Standar hari kerja proses penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara perizinan berdasarkan kewenangannya.

14.Setelah ayat (3) Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1)Perizinan dan non perizinan tidak dikenakan biaya kecuali diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(2)perizinan dan non perizinan yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
(3)Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari 1 (satu) kali untuk satu obyek tertentu dan tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan lainnya.
(4)Penginformasian nominal biaya secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur/leaflet, dan sosialisasi kepada Masyarakat

15.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin. (1.a) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPTSP.
(2)Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sederhana, mudah dilaksanakan dan dipahami, serta mengurangi keterlibatan banyak instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

16.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1)Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pegawasan umum dan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 39

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 54

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 39

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 54

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017