DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan; Bab 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; Bab 4. Jabatan Fungsional; Bab 5. Tata Kerja; Bab 6. Jabatan dan Kepegawaian; Bab 7. Pengangkatan dan Pemberhentian; Bab 8. Ketentuan Peralihan; Bab 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao; • Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 f 1 ahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor j 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia } Nomor 6856);
4.Peraturan ...
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahan 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Namur 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 003);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ROTENDAO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang f keahliannya.
2.Jabatan Fungsicnal adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan l tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 4 keahlian dar. keterampilan tertentu.
3.Pejabat...
3.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
4.Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
5.Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
7.Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh lnspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
(2)Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan fA lainnya;
3. c.pelaksanaan ... tasitasi
4. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
5. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. f.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. g.pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
9. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungs mya.

Pasal 5

(1)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari:
1. a.lnspektur.
2. b.Sekretariat, terdiri dari: 1 . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Inspektorat Pembantu, terdiri dari:
4. l.Inspektorat Pembantu I;
  1. 2.Inspektorat Pembantu II;
  2. 3.Inspektorat Pembantu III;
  3. 4.lnspektorat Pembantu IV; dan
  4. 5.Inspektorat Pernbantu V.
5. d.Kelornpok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) angka 1 , dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(2)Masing-masing Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah clan bertanggungjawab kepada Inspektur.
(3)Sub Bagian sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(4)Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat sebagaimana t dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan l kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan } peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 7 terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usu! Inspektur.
(3)Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV TATAKERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi, baik dalam lingkuungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 107 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024