DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Prinsip Sumbangan Pihak Ketiga, Bentuk dan Besaran Sumbangan, Mekanisme Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga, Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, Pengadministrasian dan Penatausahaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam upaya memacu penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menurfang usaha- usaha Pemerintah dalam memajukan kesejahteraatT masyarakat dengan memperhatikan kemampuan dan peran serta masyarakat di daerah, maka perlu memanfaatkan segala potensi pendapatan daerah melalui sumbangan pihak ketiga;
b.bahwa untuk memudahkan dan memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah perlu diatur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah datam perkembangannya sudah tidak sesuai lagr dengan kondisi saat ini maka perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbang€Ln sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b a"r, huruf i, perlu menetapken Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah. I. Pasal 18 ayat (6| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaratt Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor fi2Afi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AA3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaat'L Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OA4 Nomor a355); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AH tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a57Sl; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 201,4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 92); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2411 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O); 6. 3. 4. 5. 8. 9. 10. 7. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A74 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah {Lembaran Daerah Kabrrpaten Sambas Tahun 2OO8 Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2OA8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sambas. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Sambas.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Irmbaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Llnsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan yang mengelola Sumbangan Pihak Ketiga.
6.Pihak Ketiga adalah orang perseorangan atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usul yang dapat memberikan sumbangan. 12. 13. 14. 2. 3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yarlg tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha m.illk daerah {BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensirrn, persekutrran, perkumprrlan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah daerah dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak- Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sambas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas. Barang bergerak adalah barang berwujud yang memrrut sifat dan hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ke tempat lain. Barang tidak bergerak adalah barang yang berwujud menurut sifat dan hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ke tempat lain.
13.Jasa adalah layanan yang dinikmati oleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh perseorangan atau badan dan dapat dinilai dengan uang.

BAB II

PRINSIP SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

(1)Daerah dapat menerima sumbangan pihak ketiga. (21 Penerimaan sumbangrm pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menganut prinsip sebagai berikut :
1. a.sukarela dan tidak mengikat;
2. b.transparan;
3. c.tidak ada kontraprestasi;
4. d.hasil sumbangan pihak ketiga dimanfaatkan dan atau digunakan untuk pembangunan Daerah demi kesejahteraan masyarakat;
5. e.tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. f.tidak mengurangi kew4iiban kepada Negara, Daerah dan kewajiban- kewajiban lainnya. 7. 8. 9. 10. 11. 72. BENT,K DAN "Bti#. *,MBANGAN ".f,l?T#;*:* pasal B {1) i"ffi'#ri,r'i:.,*x'ua{;xfffix ;:fifffi,,o.*x, ohak Ketiga vans berlaku dan sesuai;d; ffi:ffi.:fX}} Perundang-""a""gii
(2)Sumbangan sebagaim"," oHTffJ#i,i"r:ffi*;r;-,
1. a.utu g;
2. b.barang; dan/atau
3. c.jasa. e*":;$* Kedua ;jX,?'*"" Besarnya suml r....r"i.1,#*'f#:ildil:. diberikan oteh pihak ketiga didasarkan atas Besarnya sumt a"r.,,i-ipi;":K?JJ3ffi ?:ffi ,t*"i:*J:g"?"t(1)dicantumkanyang berlaku. --."r5qr A'Ltr',rrran Peraturan p.*ria*s_undangan Pelaksanaan De g"t"r.*';;U'"'.i#iil;"T:l*n v-ans diberikan pihak ketiga daram d i be ri tahukanie paaa' o pno oi,XfiT..offf ffiH - $ ry", " j ;*r;,i." :mpatan Rapat paripurnJ. MEKANISMEPEI\TYE*"f,UT.1LUO***PIHAKKETIGA Pasal S
(1)pihak kefiga yang akan j sebagai utitrri r--- q^qrr memberikan sumbangan mengikuti ketentuan a' $ffir*1'1k uans .dan/ahu bar secara:Hd];?rate'?uri";';;.#'ff *-"ff1T:**i".#T:iffif b' ri?rffi"i'X,lxl'ffi -,ufffi :ergerak, penverah an ny adrrakukan secara
(1)(21
(3)
(2)Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas bahwa pihak ketiga adalah pemilik sah dan tidak dibebani dengan hak pertanggungan. (31 Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan/atau barang dalam surat penyerahan dengan rinci dan jelas :
1. a.uang terdiri dari mata uang, jumlah nilai nominal uang, narnaf daftar nama penlrurnbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
2. b.barang bergerak terdiri dari jenis mac€url, jumlah satuan serta segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut dilengkapi dengan bukti perolehan hak dan identitas penyumbang; dan
3. c.barang tidak bergerak terdiri dari objek yang akan disumbangkan dengan bukti perolehan hak serta identitas penlrumbang.

BAB V

PENGADMINISTRASIAN DAN PENATAUSAHAAN Pasal 1 1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah hasil sumbangan Pihak Ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesrrai dengan Peratrrrarr Perundang-rrndangan yang bertaku.

Pasal 6

(U Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima oleh SKPD atas nama Bupati. t2l Bupati menunjuk SKPD untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

Pasal 7

(U Penerimaan daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima Nota Kredit. {21 Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :

a.disetor langsung melalui bank oleh pihak ketiga;
b.disetor melalui lembaga keuangan lain atau Kantor Pos oleh pihak ketiga; atau
c.disetor melalui Bendahara Penerimaan oleh Pihak Ketiga.

(3)Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat {2) hurrf c ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang tersebut diterima.

Pasal 8

Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Sumbangan Pihak Ketiga berupa jasa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat {2) huruf c seperti penelitian, bantuan tenaga ahli/Sumber Daya Manusia serta bentuk jasa lainnya. (21 Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai aset yang dinilai dengan uang.

Pasal 10

Tata cara penyerahan dan penerimaan Sumbanga"n Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan sumbangan Pihak Ketiga bertanggungiawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penataus ahaan I pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang menjadi tanggungiawabnya. Penatausahaan atas penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangall yang berlaku.

Pasal 12

Pengadministrasian dan penatausahaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)(21
(3)(41

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 6 Tahun 1990 Seri D Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1990