DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 pada pasal 1, pasal 9, dan pasal 39

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagr pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan Potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b.bahwa berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah selain memuat materi penyelenggaran otonomi daerah dan tugas perbantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2O1O tentang Perusahaan Daerah Air Minum {PDAM} Tirta Muare Ulalan Kabupaten Sambas sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi daeratr, sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum {PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas; Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 5 Tahun t962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23871; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382t1; Undang-Undang Nomor 2S Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 744, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O3S); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20t1, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSSZ) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.

Mengingat

10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa90l;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2OL2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOLZ Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5357);
14.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 20AT tentang Pengesahan, Pengunda.ngan dan Penyebarluasan Peraturan Peru ndang-undangan ;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor B Tahun 2003 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Pihak Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 18);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 4);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OAT tentang Organ dan Kepegawaian Daerah Air Minum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS dan BUPATI SAMBAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetaPKaN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2O1O TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum {PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 20ll Nomor 4l diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil {PNS) atas usulan Dewan Pengawas.
(2)Bagi direksi yang terpilih berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebelum dilantik harus mengundurkan diri terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai direksi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. {4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat t2) adalah sebagai berikut :
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Lg45;
4. d.Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
5. e.Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
6. f.Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
7. g.Jujur serta bertanggung jawab;
8. h.Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahan lain yang bertujuan mencari laba;
9. i.Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggr 50 (lima Puluh) tahun, dan yang berasal dari PDAM dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) paling tinggi 55 {Lima Puluh Lima} tahun.
10. j.Tidak pernah dihukum atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai instansi, baik instansi pemerintah atau swasta;
12. l.Tidak ada hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas atau direksi lainnya sampai derqjat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
(5)Syarat-syarat khusus adalah sebagai berikut :
1. a.Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S- U
2. b.Mempunyai pengalaman kerja 1O (sepuluh) tahun bagr yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja 15 {lima belas} tahun mengelola perusahaan atau bekerja pada Instansi Pemerintah bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya atau instansi pemerintah dengan penilaian baik.
3. c.Diutamakan yang telah mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan serti{ikasi atau ijazah.
4. d.Membuat dan menyajikan proposal mengenai Visi dan Misi PDAM;
5. e.Bersedia bekeq'a penuh waktu;
6. f.Lulus ujian kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati bersama unsur DPRD.
(6)Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

{1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

(2)Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaim€Lna dimaksud ayat {1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
(3)Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (U paling banyak 2 {dua} orang terdiri dari :
1. a.1 (satu) orang dari unsur pegawai Pemerintah Daerah; dan
2. b.1 (satu) orang dari unsur pegawai PDAM.
(4)Honorarium anggota sekretariat sebagaimana dimaksud ayat {21 dibebankan pada Anggaran PDAM. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundarlgan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal L0 Desember 2015 BUPATI SAMBAS, TTD JULIARTI DJUHARDI ALWI Diundangkan di Sambas pada tanggal 10 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TTD JAMIAT AKADOL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 16 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : fi/2}fi UNDANG- MARIANIS. SH. MH Pembina (IVla) NrP. 19640112 200003 1 003 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas. Ditetapkan di Sambas pada tanggal L0 Desember 2015 BUPATI SAMBAS, TTD JULIARTI DJUHARDI ALWI Diundanskan di Sambas pada tanggal 10 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, TTD JAMIAT AKADOL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 16 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM GAN MARIANIS. SH, MH Pembina (IV/a) NIP. 196401t2 200003 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 8/2AI5 DAN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2O1O TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM} TIRTA MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang gerak yang lebih luas pada Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan otonomi khususnya dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam rangka melaksanakan kewajibannya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan tersedianya air bersih. Di dalam Undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah KabupatenlKota dalam membuat produk hukum daerah berupa Peratura:r Daerah diberi keleluasaan dalam substansi pengaturannya dengan mengedepankan aspek-aspek muatan lokal atau kearifan lokal sesuai dengan kaidah dan norrna yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan- undangan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 236. Hal ini juga dipertegas dalam pasal L4 Undang-Undang Nomor L2 Tahun ZA11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sambas sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah merupakan asset potensial Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai unit pelayanan umum yang penting bagi masyarakat maupun berpotensi sebagai penyumbang kontribusi bagl sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah. Menyikapi kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya dalam proses rekrutmen calon direktur PDAM Tirta Muare ulakan Kabupaten Sambas yang terbentur dengan persyaratan yang cukup berat sebagaimana ya.ng diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten sambas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, maka ada beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah tersebut dipandang perlu untuk diubah mengingat dari pengaturan tersebut sangat berdampak pada minimnya jumlah calon direktur yang memiliki kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan. Jika hal ini tidak disikapi, dimungkinkan kedepannya Pemerintah Kabupaten Sambas akan sulit untuk mencari ligur yang ideal untuk diposisikan sebagai direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas. Peran seorang direktur sangat vital dalam organisasi PDAM. Direktur yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan ke arah perbaikan, terlebih jenis usaha yang dikelola oleh PDAM berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan dasar masyarakat. Berhasil tidaknya Pemerintah Kabupaten Sambas dalam melaksanakan kewajibannya berupa penyediaan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Sambas, tentu tidak terlepas dari kinerja PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas sebagai BUMD. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan proses rekrutmen calon Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten akan menjadi lebih baik dan minat orang yang memiliki kualilikasi untuk mengisi jabatan tersebut menjadi lebih banyak, sehingga proses rekrutmen menjadi lebih kompetitif dan Pemerintah Kabupaten Sambas akan mudah untuk mendapatkan figur yang tepat. Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 250 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada dasarnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Maksud bertentangan dengan kepentingan umum disini meliputi antara lain terganggunya akses terhadap pelayanan publik dan terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten sambas menilai bahwa persyaratan bagr calon direktur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun ZoLo tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) firta Muare Ulakan Kabupaten Sambas perlu disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25a undang-undang nomor 23 Tahun zal4 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga tetap sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan kepentingan umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 9

Ayat {1} Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Huruf a Calon direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas terbuka untuk semua WNI yang memenuhi persyaratan. Apabila Direktur yang terpilih domisilinya bukan berasai dari Kabupaten Sambas, maka diwajibkan kepada yang bersangkutan untuk berdomisili di Kabupaten Sambas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jeias. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Calon Direktur yang belum pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum atau belum memiliki sertifikasi profesi dapat mengikuti seleksi calon direktur, dan apabila terpilih sebagai direktur maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan guna mendapatkan sertifikasi profesi dimaksud. Huruf d Cukup jeias. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

2.ilngka 2

Pasal 35

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) huruf a Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya. Huruf Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATtrN SAMBAS NOMOR 22

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 35

Pasal 9

Pasal 35

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 35

Pasal 9

Pasal 35

Dasar hukum (6)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010