DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 yaitu Ketentuan Pasal 2; Ketentuan Pasal 7; Ketentuan Pasal 8; Ketentuan Pasal 9; menghapus ketentuan Pasal 11; dan Ketentuan Pasal 12.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan Perangkat Daerah dan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah disebutkan bahwa evaluasi dilakukan terhadap substansi Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai evaluasi produktifitas dan efisiensi dan evaluasi struktur organisasi;
b.bahwa dalam rangka efisiensi dan mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pernerintah Kabupaten Samosir maka perlu dilakukan penyempurnaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir; BUPATI SAMOSIR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .. Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 8 TAHUN2016TENTANGPEMBENTUKANPERANGKATDAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENT ANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2021 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR T AHUN 2021 NOMOR 41 SERI D NO MOR 31

Mengingat

7.Peraturan / Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik . Mengingat ..

l.Ketentuan I Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8. Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28), diubah sebagai berikut: BUPATI SAMOSIR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABl.JPATEN SAMOSIR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMO SIR. Menetapkan dah Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENSAMOSIR Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
1. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
2. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri · Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
4. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan • ..
5. 6.Dinas /

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, sebagai _berikut:

a.Sekretariat Daerah adalah Tipe B merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
b.Sekretariat DPRD adalah Tipe C merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang mernptrnyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
c.Inspektorat Daerah adalah Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Togas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
d.Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan sub urusan sum ber daya air;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; S. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: ..
6. 2.Badan / perrunjang .urusan penelitian dan melaksanakanTipe A, bi dang Pengembangan pemerin tahan pengembangan; Perielitian danDaerah, fungsi bi dangperencanaan,
7. 6.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha, kecil dan menengah, bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
8. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 9.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 10.Dinas Komunikasi dan lnformatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komuriikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
12. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
13. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu;
14. 13.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
15. 14.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, bidang perikanan, sub urusan peternakan, sub urusan perkebunan dan penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian.
e.Badan Daerah merupakan unsur periunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi perrunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan •
2. 4.Ke ten tuan I

(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(4)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mernberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur dan pembidangan Staf ahli ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf ahli.
(2)Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Rumah Sakit Daerah Kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah Sakit Daerah Kabupaten dipimpin oleh direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten.

Pasal 7

( 1) Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, •

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi perrurij ang urusan pemerintahari bidang keuangan;
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi perrunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
6.Ketentuan I
5.Ketentuan Pasal 11 dihapus. Pengawas;

g.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
h.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. jabatan struktural eselon III.b a tau jabatan Administrator;
e.Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
f.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan

Pasal 9

Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten:

a.Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
b.Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Eselon II. b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
c.Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator;
d.Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan serta Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan .
1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: .. ·~tj;BJ:~~~JA1,A, M.Hum MADY A 98903 1 004 .1n.c~~it:-C1.n.ERAHKABUPATEN SAMOSIR NOMOR 41 SERI D NOMOR .3f NOMOR REGISTER (1-95/2021) 2021 Cap/dto VANDIKO T. GULTOM Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir. Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 1 September 2021 BUPATI SAMOSIR, Pasal II

(3)Anggaran penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dibebankan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sampai dengan ditetapkannya organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit umum daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.
(4)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah Kabupaten yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai terbentuknya susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sarnpai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai -derigan ditetapkannya organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit umum daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28 tanggal 8 Desember 2016 yang terdiri dari: 1) 1 (satu) Sekretariat Daerah; 2) 1 (satu) Sekretariat DPRD; 3) 1 (satu) Inspektorat; 4) 19 (sembilan belas) Dinas; 5) 5 (lima) Badan; 6) 1 (satu) Kantor; 7) 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah; dan 8) 9 (sembilan) Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah pada Pasal 3 diamatkan evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. Evaluasi perangkat daerah meliputi aspek produktifitas dan efisiensi, serta aspek struktur perangkat daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Samosir bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir memandarig perlu melakukan evaluasi perangkat daerah dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi melalui Perubahan Peraturan Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Samosir telah dibentuk berdasarkan penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun_ 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir tanggal 8 Desember 2016 dan diundangkan melalui . I. UMUM PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TENT ANG PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2021 .. 3) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak digabung dengan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan nomenklatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Dan Desa dihapus; 4) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan digabung ke Dinas Pariwisata dengan nomenklatur Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata sehingga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga dihapus; 5) Urusan pemerintahan bidang pangan digabung ke Dinas Pertanian dengan nomenklatur Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian sehingga Dinas Ketahanan Pangan dihapus; 6) Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan digabung ke Sekretariat Daerah sehingga Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah dihapus; 7) Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman digabung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sehingga Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dihapus; dan 8) Urusan pemerintahan bidang pertanahan digabung ke Sekretariat Daerah yang diwadahi pada bagian di Sekretariat Daerah . Desa; Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir. Hasil evaluasi perangkat daerah kabupaten samosir terdiri: 1) 1 (satu) Sekretariat Daerah; 2) 1 (satu) Sekretariat DPRD; 3) 1 (satu) Inspektorat Daerah; 4) 14 (empat belas) Dinas; 5) 5 (lima) Badan; 6) 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah; dan 7) 9 (sembilan) Kecamatan. Perangkat Daerah yang digabungan berdasarkan hasil evaluasi adalah sebagai berikut: 1) Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga digabung ke Dinas Pendidikan dengan nomenklatur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 2) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa digabung ke Dinas Sosial dengan nomenklatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan . .. Angka 4 Pasal 9 Cukup Jelas Angka 5

Pasal 11

Cukup Jelas Angka 6

Pasal 12

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Angka 3 Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 7

Ayat ( 1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas .. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021 NOMOR '7 Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 2

Pasal 7

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 2

Pasal 7

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016