DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Nomor: 99
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); www.peraturan.go.id 2018, No.1539
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pembinaan Penataan Perangkat Daerah adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern.
4.Pengendalian Penataan Perangkat Daerah adalah upaya untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis www.peraturan.go.id 2018, No.1539 dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

BAB II

PEMBINAAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Pembinaan Penataan Perangkat Daerah provinsi dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi.
(2)Pembinaan Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3)Pembinaan Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimonitor oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi.
(4)Dalam hal hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat:
1. a.tidak melakukan pembinaan, Menteri melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. b.belum mampu melakukan pembinaan, Menteri melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)dan ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. www.peraturan.go.id 2018, No.1539

Pasal 4

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah meliputi:

a.struktur organisasi;
b.budaya organisasi; dan
c.inovasi organisasi.

Pasal 5

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.besaran organisasi Perangkat Daerah;
2. b.susunan Perangkat Daerah;
3. c.perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. d.tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
5. e.tata kerja Perangkat Daerah.
(2)Kriteria struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Budaya organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pengembangan nilai, sikap, dan perilaku yang mendukung kinerja Perangkat Daerah.
(2)Setiap pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan mengenai budaya organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi pedoman penyusunan budaya organisasi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan nilai, sikap, dan perilaku.

Pasal 7

(1)Inovasi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pembaharuan terhadap proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(2)Setiap Pemerintah Daerah wajib mendorong pelaksanaan inovasi daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi. www.peraturan.go.id 2018, No.1539

Pasal 8

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk:

a.fasilitasi;
b.konsultasi;
c.penilaian; dan
d.penghargaan.

Pasal 9

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui:

a.bimbingan teknis meliputi sosialisasi, seminar, dan lokakarya terhadap cara kerja baru untuk Penataan Perangkat Daerah dan/atau desiminasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penataan Perangkat Daerah;
b.rapat kerja penataan perangkat daerah; dan
c.penyediaan perangkat lunak (software) dan/atau perangkat keras (hardware) untuk penataan perangkat daerah.

Pasal 10

(1)Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan Penataan Perangkat Daerah yang sifatnya mendesak dan belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perangkat Daerah.
(2)Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
(3)Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi yang ditandatangani oleh pejabat yang memberikan konsultasi.
(4)Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung berupa surat, hasil konsultasi dibuat dalam surat jawaban. www.peraturan.go.id 2018, No.1539

Pasal 11

(1)Menteri terhitung sejak diterimanya surat dari gubernur dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat terhitung sejak diterimanya surat dari bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak kelengkapan berkas dan dokumen telah dipenuhi secara lengkap, harus memberikan jawaban atas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
(2)Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat tidak memberikan jawaban, daerah mengambil keputusan atas prakarsa sendiri berdasarkan asas otonomi daerah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); www.peraturan.go.id 2018, No.1539
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pembinaan Penataan Perangkat Daerah adalah upaya, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern.
4.Pengendalian Penataan Perangkat Daerah adalah upaya untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis www.peraturan.go.id 2018, No.1539 dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas.

BAB II

PEMBINAAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Pembinaan Penataan Perangkat Daerah provinsi dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi.
(2)Pembinaan Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3)Pembinaan Penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimonitor oleh Menteri dengan melibatkan unit kerja sesuai dengan tugas fungsi.
(4)Dalam hal hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat:
1. a.tidak melakukan pembinaan, Menteri melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
2. b.belum mampu melakukan pembinaan, Menteri melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)dan ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. www.peraturan.go.id 2018, No.1539

Pasal 4

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah meliputi:

a.struktur organisasi;
b.budaya organisasi; dan
c.inovasi organisasi.

Pasal 5

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.besaran organisasi Perangkat Daerah;
2. b.susunan Perangkat Daerah;
3. c.perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. d.tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
5. e.tata kerja Perangkat Daerah.
(2)Kriteria struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Budaya organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pengembangan nilai, sikap, dan perilaku yang mendukung kinerja Perangkat Daerah.
(2)Setiap pemerintah daerah wajib menyusun kebijakan mengenai budaya organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi pedoman penyusunan budaya organisasi masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan nilai, sikap, dan perilaku.

Pasal 7

(1)Inovasi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pembaharuan terhadap proses kerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(2)Setiap Pemerintah Daerah wajib mendorong pelaksanaan inovasi daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi. www.peraturan.go.id 2018, No.1539

Pasal 8

Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk:

a.fasilitasi;
b.konsultasi;
c.penilaian; dan
d.penghargaan.

Pasal 9

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui:

a.bimbingan teknis meliputi sosialisasi, seminar, dan lokakarya terhadap cara kerja baru untuk Penataan Perangkat Daerah dan/atau desiminasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penataan Perangkat Daerah;
b.rapat kerja penataan perangkat daerah; dan
c.penyediaan perangkat lunak (software) dan/atau perangkat keras (hardware) untuk penataan perangkat daerah.

Pasal 10

(1)Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan Penataan Perangkat Daerah yang sifatnya mendesak dan belum diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perangkat Daerah.
(2)Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
(3)Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi yang ditandatangani oleh pejabat yang memberikan konsultasi.
(4)Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung berupa surat, hasil konsultasi dibuat dalam surat jawaban. www.peraturan.go.id 2018, No.1539

Pasal 11

(1)Menteri terhitung sejak diterimanya surat dari gubernur dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat terhitung sejak diterimanya surat dari bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak kelengkapan berkas dan dokumen telah dipenuhi secara lengkap, harus memberikan jawaban atas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
(2)Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat tidak memberikan jawaban, daerah mengambil keputusan atas prakarsa sendiri berdasarkan asas otonomi daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020