DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2003

Nomor: 36
Tahun: 2003
Ditetapkan: 18 Desember 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang perlu dimekarkan;
b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
c.bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang … : 2. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
6.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8.Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
9.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
10.Undang ...
10.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAMOSIR DAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi.
3.Kabupaten ...
3.Kabupaten Samosir adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
4.Kabupaten Deli Serdang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Toba Samosir yang terdiri atas:

a.Kecamatan Simanindo;
b.Kecamatan Onan Runggu;
c.Kecamatan Nainggolan;
d.Kecamatan Palipi;
e.Kecamatan Sitio-tio;
f.Kecamatan Harian;
g.Kecamatan Sianjur Mulamula;
h.Kecamatan Ronggur Nihuta; dan
i.Kecamatan Pangururan.

Pasal 4

Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri atas:

b.Kecamatan Pantai Cermin;
b.Kecamatan ...
b.Kecamatan Perbaungan;
c.Kecamatan Teluk Mengkudu;
d.Kecamatan Sei Rampah;
e.Kecamatan Tanjung Beringin;
f.Kecamatan Bandar Khalipah;
g.Kecamatan Tebing Tinggi;
h.Kecamatan Dolok Merawan;
i.Kecamatan Sipispis;
j.Kecamatan Dolok Masihul;
k.Kecamatan Kotarih;
l.Kecamatan Bangun Purba yang terletak di sebelah timur dari Sungai Buaya; dan
m.Kecamatan Galang yang terletak di sebelah timur dari Sungai Ular.

Pasal 5

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Toba Samosir dikurangi dengan wilayah Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Deli Serdang dikurangi dengan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

(1)Kabupaten Samosir mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Danau Toba;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Danau Toba;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Danau Toba, Kecamatan Bhakti Raja, Kecamatan Pollung, Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Parbuluan dan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.
(2)Kabupaten ...
(2)Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan dan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kecamatan Raya Kahean, dan Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ular dan Sungai Buaya.
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

(1)
(2)Ibu kota Kabupaten Samosir berkedudukan di Pangururan. Ibu kota Kabupaten Serdang Bedagai berkedudukan di Sei Rampah.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 9

Kewenangan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada Kabupaten Induk, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1950

Peraturan turunan (11)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1950

Peraturan turunan (11)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 5 Tahun 2016