DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi berasaskan: a. toleransi b. keberagaman; c. kelokalan d. lintas wilayah e. partisipatif; f. manfaat; g. keberlanjutan; h. kebebasan berekspresi; i. keterpaduan; j. kesederajatan; dan k. gotong royong.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan lokal beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkokoh integrasi sosial, jatidiri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mem-per-erat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan
c.bahwa untuk memperjelas ruang lingkup ke-we- nangan pembangunan kesenian tradisional dan kebudayaan lokal agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksana- kan perlin-du-ngan, pengem-bangan, dan peman- faatan kebu-dayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian tradisional dan kebudayaan lokal;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di- maksud huruf a, b dan c, perlu membentuk Per- aturan Daerah tentang Pengeloaan Kebudayaan Lokal dan Pelestarian Tradisi. Mengingat : 1. Pasal 8 (ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Kabag Hukum Ka. Bapemperda Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Mengingat

4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Peles-tarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabag Hukum Ka. Bapemperda Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEBUDAYAAN LOKAL DAN PELESTARIAN TRADISI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sam-pang;
3.Bupati adalah Bupati Sampang;
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan peme-rintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai este-tika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan;
6.Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengan-dung nilai estetika, etika, dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya;
7.Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, atau perpaduan di antaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun;
8.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat;
9.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan Kabag Hukum Ka. Bapemperda nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
10.Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
11.Pengembangan adalah Peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
12.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
13.Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian;
14.Budayawan adalah orang yang berkecimpung dalam kebudayaan;
15.Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertujukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki ke-khasan masing-masing;
16.Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat;
17.Pameran seni dan budaya adalah kegiatan seniman dan budaya-wan yang memamerkan karya seni dan budaya untuk masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN KARAKTERISTIK

Pasal 2

Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi berasaskan:

a.toleransi
b.keberagaman;
c.kelokalan
d.lintas wilayah
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.keberlanjutan;
h.kebebasan berekspresi;
i.keterpaduan;
j.kesederajatan; dan
k.gotong royong.

Pasal 3

Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi bertujuan untuk: Kabag Hukum Ka. Bapemperda

a.melindungi kesenian tradisional dan kebudayaan lokal dari kerusakan, kerugi-an, atau kepunahan berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya seni termasuk harkat dan martabat yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
b.mengembangkan kesenian tradisional dan kebudayaan lokal un-tuk penyempurnaan berupa per-ubahan, penambahan, atau peng-gantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masya-rakat;
c.memanfaatkan kesenian tradisional dan budaya lokal untuk ke-pentingan pariwisata, pendi-dikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu penge-tahuan, dan teknologi;
d.meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan ke-se-nian tradisional dan kebudayaan lokal;
e.meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap ke-senian tradisional dan kebudayaan lokal di Daerah;
f.melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman dan budayawan; dan
g.mewujudkan suasana berkesenian dan berkebudayaan yang kon-dusif.

Pasal 4

Sasaran dari Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi adalah:

a.berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional dan kebudayaan lokal yang ada, hidup, dan berkembang di Daerah;
b.acara dan peristiwa di Daerah yang menggunakan kesenian tradi-sional dan kebudayaan lokal sebagai bagian yang tidak terpi-sahkan.

Pasal 5

(1)Kesenian tradisional dan kebudayaan lokal mempunyai karakteristik:
1. a.Berasal dari masyarakat yang diterima secara turun temu-run ber-basis adat istiadat;
2. b.menggambarkan ekspresi komunal masyarakat;
3. c.digagas, ditumbuhkan, dan dikembangkan di Daerah;
4. d.digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh orang Indonesia asli dan orang asing yang mengaguminya.
(2)Bentuk dan jenis kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
1. a.seni rupa;
2. b.seni musik;
3. c.seni teater;
4. d.seni tari;
5. e.seni sastra; Kabag Hukum Ka. Bapemperda BAB………

BAB III

BENTUK

Pasal 6

(1)Bentuk Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi meliputi:
1. a.Perlindungan;
2. b.Pengembangan; dan
3. c.Pemanfaatan.
(2)Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memperhatikan:
1. a.Nilai agama dan kepercayaan;
2. b.Adat, nilai budaya, norma, etika, dan hukum adat;
3. c.Sifat kerahasiaan dan kesucian unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
4. d.Kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
5. e.Jati diri bangsa;
6. f.Kemanfaatan bagi masyarakat; dan
7. g.Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Karya seni tradisional dan budaya lokal dilindungi keberadaanya dari penjiplakan, pengganda-an, dan/atau pembajakan;
(2)Karya seni tradisional dan/atau kebudayaan lokal yang tidak diketahui penciptanya wajib dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(3)Seniman dan budayawan diberi kesempatan untuk berkiprah di ruang publik di tingkat lokal, regional, nasional, dan interna-sional.
(4)Pelindungan kesenian tradisional dan kebudayaan lokal dapat dilakukan melalui kegiatan:
1. a.mencatat, menghimpun, mengolah dan menata sistem infor-masi;
2. b.registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
3. c.Mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa; dan
4. d.menegakkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengembangan Pengelolaan kebudayaan lokal dan pelestarian tradisi dapat dilakukan melalui:

a.revitalisasi nilai tradisi
b.apresiasi pada pelestari tradisi;
c.diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa, dan ;
d.pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa. Kabag Hukum Ka. Bapemperda

Pasal 9

Pemanfaatan seni tradisional dan kebudayaan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui:

a.penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter dan pekerti bangsa;
b.pergelaran dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
c.pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
d.pengemasan bahan ajar sebagai muatan lokal.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022