DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, angka 4 dan angka 6 dihapus, serta ditambah 1 (satu) angka yakni angka 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Kabag Hukum Hukum Ketua Komisi III Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); Kabag Hukum Hukum Ketua Komisi III
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Kabag Hukum Hukum Ketua Komisi III Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, angka 4 dan angka 6 dihapus, serta ditambah 1 (satu) angka yakni angka 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sampang
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3.Bupati adalah Bupati Sampang.
4.Dihapus.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang.
6.Dihapus.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sampang.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sampang.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UOBK RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :

a.Dinas Pendidikan Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
b.Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan Kabag Hukum Hukum Ketua Komisi III pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
c.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
e.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
f.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
g.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
h.Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang lingkungan hidup;
i.Dinas Perhubungan Kabupaten Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
j.Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berupa sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
k.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
l.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang perdagangan;
m.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang statistik dan bidang persandian;
n.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan;
o.Dinas Perikanan Kabupaten Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
p.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; Kabag Hukum Hukum Ketua Komisi III
q.Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
r.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
1. 3.Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:

(1)Pejabat dan pelaksana yang ada pada perangkat daerah saat ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan penetapan dan pelantikan pejabat yang baru.
(2)UOBK dan UPTD yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UOBK dan UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Badan Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan : di Sampang Pada tanggal : 8 Juli 2022 BUPATI SAMPANG, ttd. H. SLAMET JUNAIDI Kabag Hukum Hukum Ketua Komisi III Diundangkan di : Sampang Pada tanggal : 8 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd. YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM. Pembina Utama Madya NIP. 19660711 198809 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR: 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 57-2/2022 Kabag Hukum Hukum Ketua Komisi III PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Pengundangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan signifikan terhadap kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah. Dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) Pemerintah Daerah dituntut membentuk Perangkat Daerah sesuai dengan beban kerja, potensi, dan kondisi nyata masing-masing daerah. Dalam penyelengaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD Kabupaten, unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah, dan Unsur Penunjang daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Fungsi Unsur Penunjang yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan tipelogi Perangkat Daerah didasarkan pada nilai variabel umum (bobot 20 %) dan nilai varibel teknis (bobot 80 %). Pembentukan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga dan kemampuan keuangan serta untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, efektif, dan efisien Pemerintah Daerah dapat menurunkan tipe hasil pemetaan Urusan Pemerintahan. Jika nilai variabel tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas/Badan Daerah, Urusan Pemerintahan dapat digabung dengan Urusan Pemerintahan yang lain. Penggabungan Urusan Pemerintahan harus memperhatikan kedekatan karakteristik urusan dan katerkaitan antar penyelenggara Urusan Pemerintahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 57-2/2022

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 18

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 18

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2023