Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:
(1)Pejabat dan pelaksana yang ada pada perangkat daerah saat ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan penetapan dan pelantikan pejabat yang baru.
(2)UOBK dan UPTD yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UOBK dan UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Badan Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang. Ditetapkan : di Sampang Pada tanggal : 8 Juli 2022 BUPATI SAMPANG, ttd. H. SLAMET JUNAIDI Kabag Hukum Hukum Ketua Komisi III Diundangkan di : Sampang Pada tanggal : 8 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd. YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM. Pembina Utama Madya NIP. 19660711 198809 1 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR: 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 57-2/2022 Kabag Hukum Hukum Ketua Komisi III PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Pengundangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan signifikan terhadap kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah. Dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) Pemerintah Daerah dituntut membentuk Perangkat Daerah sesuai dengan beban kerja, potensi, dan kondisi nyata masing-masing daerah. Dalam penyelengaraan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD Kabupaten, unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah, dan Unsur Penunjang daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Fungsi Unsur Penunjang yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan tipelogi Perangkat Daerah didasarkan pada nilai variabel umum (bobot 20 %) dan nilai varibel teknis (bobot 80 %). Pembentukan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga dan kemampuan keuangan serta untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat ukuran, tepat fungsi, efektif, dan efisien Pemerintah Daerah dapat menurunkan tipe hasil pemetaan Urusan Pemerintahan. Jika nilai variabel tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas/Badan Daerah, Urusan Pemerintahan dapat digabung dengan Urusan Pemerintahan yang lain. Penggabungan Urusan Pemerintahan harus memperhatikan kedekatan karakteristik urusan dan katerkaitan antar penyelenggara Urusan Pemerintahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 57-2/2022