DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, bentuk penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, hak dan kewajiban dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang perlu melakukan penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Lembaga Kredit Mikro Badan Kredit Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Republik Indoesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
12.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN KREDIT PRODUKSI DESA MITRA SEJAHTERA KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Produksi Desa Mitra Sejahtera Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang sebagian besar modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dengan mendapat bagian keuntungan.
9.Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).
10.Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi serta disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar pada PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

a.mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda);
b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
c.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB II

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) dilaksanakan dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal yang disetor pada saat pendirian PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda), kekurangan modal dasar dan penyertaan modal yang akan dilaksanakan setelah terpenuhinya modal dasar dalam bentuk uang.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Seluruh Penyertaan Modal Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

Modal yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal untuk modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah pada PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Modal Dasar telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
(3)Kekurangan nilai nominal penyertaan modal untuk modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp622.000.000 (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak dari Pemerintah Daerah meliputi :

a.mendapatkan dividen proporsi dalam hal saldo laba positif; dan
b.menerima laporan perkembangan kinerja secara periodik.

Pasal 9

Kewajiban dari Pemerintah Daerah meliputi :

a.melakukan pemenuhan modal dasar pada PT. LKM-BKPD Mitra Sejahtera (Perseroda); dan
b.melakukan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 67 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 67 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020